Gerindra DKI Sebut Pembahasan Interpelasi Anies di Bamus Ilegal Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/9). Foto: ANTARA/Livia Kristianti

MerahPutih.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengendus adanya rapat ilegal Badan Musyawarah (Bamus) oleh sejumlah Legislator Kebon Sirih terkait hak interpelasi, pada Senin (27/9).

Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif menyebut, jika Bamus hak interpelasi digelar secara ilegal. Pasalnya, agenda Bamus tersebut tidak ada undangan resminya yang dibuat DPRD. Tapi, secara tiba-tiba sejumlah orang bahas Bamus yang memutuskan jadwal rapat paripurna hak interpelasi Formula E Selasa (28/9) besok.

Baca Juga

Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget

"Kabar burungnya, hari ini diakal-akalin juga, penentuan hari paripurna interpelasi, itu kan katanya. Saya belum dapat kepastian, baru dapat kabar burung, kan di-crosscheck pembuat undangan rapat bamus hari ini," kata Syarif di Jakarta, Senin (27/9).

"Undangan rapat bamus agendanya tidak tercantum tentang interpelasi, itu kan jadi akal-akalan," ucap Syarif melanjutkan.

Ia pun meminta kepada kolegannya DPRD yang tadi gelar Bamus untuk bisa melaksanakan kegiatan sesuai jalur dan mengikuti tata tertib yang ada. Bukan menabrak aturan yang sudah dibuatnya.

"Kalau mengikuti tatib yang ada harus patuh, jangan diakal-akalin," papar Syarif.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, dirinya belum menyampaikan sikap terkait suara pada rapat paripurna hak interpelasi Formula E besok. Namun, mengenai rapur interpelasi ini, kata dia, harus juga dibahas oleh seluruh anggota Fraksi Gerindra.

"Nanti lihat saja besok, saya tidak mendahului keputusan fraksi-fraksi yah, kan pasti punya sikap-sikap independen dan ketua fraksi saya juga akan melakukan rapat segera," pungkasnya.

Seperti diketahui, Senin (27/9) sejumlah anggota DPRD DKI menggelar rapat badan musyawarah (Bamus) terkait Formula E.

Dalam Bamus tersebut diputuskan jika Selasa (28/9) Legislator Kebon Sirih melaksanakan rapat paripurna (Rapur) tentang hak interpelasi Formula E kepada Gubernur Anies Baswedan.

Agenda Rapur interpelasi Formula E ini direncanakan akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

"Tanggal 28 besok paripurna (hak interpelasi Formula E)," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Senin (26/9). (Asp)

Baca Juga

Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, Begini Tanggapan PSI
Indonesia
Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, Begini Tanggapan PSI

Sejauh ini PSI sudah sesuai makanisme dalam mencoret Viani dari keanggotaan partai.

Paus Berharap KTT Perubahan Iklim Dengarkan Tangiskan Orang Miskin dan Jeritan Bumi
Dunia
Paus Berharap KTT Perubahan Iklim Dengarkan Tangiskan Orang Miskin dan Jeritan Bumi

KTT berlangsung pada saat yang genting karena pandemi COVID-19, krisis lingkungan, dan masalah pasokan makanan bersama-sama menimbulkan badai sempurna yang berisiko menyengsarakan masyarakat.

Anak Buah Juliari Akui Pernah Beri Uang Rp 1 Miliar ke Anggota BPK Achsanul Qosasih
Indonesia
Anak Buah Juliari Akui Pernah Beri Uang Rp 1 Miliar ke Anggota BPK Achsanul Qosasih

Juliari didakwa menerima suap dengan total Rp 32,48 miliar secara bertahap

Pemerintah Diminta Fasilitasi Pengobatan Mantan Atlet Nasional Verawaty Fajrin
Indonesia
Pemerintah Diminta Fasilitasi Pengobatan Mantan Atlet Nasional Verawaty Fajrin

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti memberikan perhatian serius kepada legenda bulu tangkis Indonesia Verawaty Fajrin.

AHY Tegaskan Moeldoko tidak Punya Hak Ganggu Partai Demokrat
Indonesia
AHY Tegaskan Moeldoko tidak Punya Hak Ganggu Partai Demokrat

"Tidak ada haknya KSP Moeldoko menganggu rumah tangga partai Demokrat," tegasnya.

Ini Delapan Cek Poin Larangan Mudik di Kota Bandung
Indonesia
Ini Delapan Cek Poin Larangan Mudik di Kota Bandung

Kalau mereka tidak memenuhi dokumen, ya masuk dalam larangan

Enam BUMN Digabung Jadi 3, Fase Kedua Menuju Holding BUMN Pangan
Indonesia
Enam BUMN Digabung Jadi 3, Fase Kedua Menuju Holding BUMN Pangan

Penggabungan merupakan momentum penting dalam rangka menuju pembentukan holding atau induk perusahaan BUMN Pangan.

Hakim PN Jaksel Tanyakan Polisi Alasan Dua Kali Mangkir Sidang Rizieq
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tanyakan Polisi Alasan Dua Kali Mangkir Sidang Rizieq

Jakarta Selatan kembali mengadakan sidang praperadilan mantan Imam Besar FPI Rizieq Shihab pada Senin (8/3) atas kasus kerumunan di Petamburan.

Warga Keluhkan Pembaharuan Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Warga Keluhkan Pembaharuan Aplikasi PeduliLindungi

Keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbaharui aplikasi PeduliLindungi dikeluhkan masyarakat.

Mutasi COVID-19 B117 Disebut Lebih Cepat Menular dan Ganas, Ini Kata Kemenkes
Indonesia