Gerindra DKI Desak Anies Segera Cairkan Insentif Tenaga Medis Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M. Taufik menyayangkan sikap pemerintah yang hingga kini belum mengucurkan insentif tenaga media yang bekerja menangani pasien corona sejak Maret lalu.

Menurutnya, Pemprov DKI tidak boleh menahan insentif untuk tenaga medis dan dokter. Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) harus segera mencairkan insentif tersebut.

Baca Juga

Petugas Medis RSUD Koja Belum Terima Insentif Selama 5 Bulan

"Tidak ada alasan menahan-nahan insentif dokter dan tenaga medis yang menangani covid-19. Ingat mereka sudah kerja. Sejak Maret-Agutus belum dicairkan," ketus Taufik saat dihubungi, Rabu (19/8)

Taufik menegaskan pemberian besaran insentif terhadap tenaga medis dan dokter juga harus sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Besaran tenaga medis COVID-19 telah ditetapkan batas maksimalnya, yaitu Dokter Spesialis Rp15 juta, Dokter Umum dan Gigi Rp10 juta, Bidan dan Perawat Rp7,5 juta, dan Tenaga Medis Lainnya Rp5 juta.

"DKI, kan mau nambahkan Rp2,5. Saya dengar itu juga belum dibayarkan sejak Maret hingga sekarang. Enam bulan insentif tidak bayar. Tega sekali. Segera bayarkan," papar dia.

Ia pun mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk tegur Dinkes DKI dan BPKD jangan mengada-ada terkait insentif untuk dokter dan tenaga medis yang berjuang melawan wabah corona.

"Saya minta tolong, Pak Gubernur DKI, Anies Baswedan tegur BPKD dan Dinas Kesehatan DKI. Kasian dokter," ungkapnya.

Sebab, tidak boleh gaji tambahan para tenaga medis COVID-19 ditahan. Apalagi petugas merupakan garda terdepan dalam penanganan corona.

Baca Juga

RSUD Pasar Minggu Keluhkan Terlambatnya Pencairan Insentif Tenaga Medis

"Tidak ada alasan untuk menahan. salah satu yang tidak ada alasan tak dibayar. harus segera dibayarakan sejak maret. Bagaimana itu kerja tidak dibayar. kerjaan rutin," tutup Taufik. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik
Indonesia
Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik

Rencana pemerintah untuk memangkas libur panjang akhir tahun ditolak Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono

MA Diminta Konsisten Memutus Kasus Korupsi
Indonesia
MA Diminta Konsisten Memutus Kasus Korupsi

Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan

Otak Pesta Gay di Jakarta Terinspirasi dari Negara Ini
Indonesia
Sumatera Barat Pertama Kali Tanpa Penambahan Kasus Corona
Indonesia
Sumatera Barat Pertama Kali Tanpa Penambahan Kasus Corona

Sebelumnya ada tanpa catatan penambahan, tetapi karena petugas laboratorium libur dan tidak ada pemeriksaan spesimen.

Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif
Indonesia
Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif

Problematika penegakan hukum korupsi di Indonesia terkadang sangat kaku

Gibran-Teguh Tebar Pesona, Kenakan Baju Seragam Politik Bergambar Naik Banteng
Indonesia
Gibran-Teguh Tebar Pesona, Kenakan Baju Seragam Politik Bergambar Naik Banteng

Gibran-Teguh terlihat sama-sama kompak mengenakan baju seragam tersebut.

Pemerintah Tetapkan 21 Agustus Cuti Bersama
Indonesia
Pemerintah Tetapkan 21 Agustus Cuti Bersama

Cuti bersama juga ditetapkan pada Rabu dan Jumat, 28 dan 30 Oktober sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.

[HOAKS atau FAKTA]: Shopee Bagikan Cashback Rp2 Juta bagi Pemilik Aplikasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Shopee Bagikan Cashback Rp2 Juta bagi Pemilik Aplikasi

Beredar pesan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Shopee terkait pemberian cashback kepada pengguna aplikasi senilai Rp2 juta

Satgas COVID-19 Nilai Kepatuhan Protokol Kesehatan saat Pilkada Sangat Rendah
Indonesia
Satgas COVID-19 Nilai Kepatuhan Protokol Kesehatan saat Pilkada Sangat Rendah

Sayangnya, dari hasil pantauan menunjukkan kepatuhan institusi dan kesediaan fasilitas penunjang. Seperti tempat cuci tangan, disinfektan, petugas pengawas penerapan protokol kesehatan. Semua masih rendah yaitu di bawah 50%

Kasad Andika Perkasa Resmikan Penjara Tercanggih di Indonesia
Indonesia
Kasad Andika Perkasa Resmikan Penjara Tercanggih di Indonesia

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa meresmikan pengoperasian Instalasi Rumah Tahanan Militer berbasis Information, Communication, Technology (ICT).