Gerindra Desak Pemilu 2024 Segera Dipersiapkan di Tengah Perdebatan UU 10/2016 Ilustrasi Pilkada serentak 2020. ANTARA/Ardika

Merahputih.com - Partai Gerindra mengusulkan agar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu dipertahankan demi menjaga kualitas demokrasi. Persiapan Pemilu dan Pilpres 2024 juga sebaiknya dipersiapkan mulai saat ini.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai kekurangan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 haruslah menjadi sebuah catatan.

"Saat ini perdebatannya adalah apakah kita akan membahas mengenai RUU Pemilihan Umum yang baru atau tetap mempertahankan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya termasuk pemilihan Presiden," ujar Ahmad Muzani kepada wartawan, Minggu (31/1).

Baca Juga

Alasan PAN Tolak Revisi UU Pemilu

Ia mengungkapkan dalam sejarah demokrasi langsung sejak dilaksanakan pemilu pasca reformasi 1999, Indonesia selalu mengalami perubahan tentang sistem pemilu setiap lima tahun berikutnya. Perubahan itu selalu terjadi.

Perubahan itu mencakup sistem penghitungan suara, sistem pemilu apakah akan terbuka atau tertutup, threshold yang selalu naik, sampai konversi suara menjadi kursi, dan dapil yang juga selalu bertambah.

Ini yang menyebabkan kemudahan membuat pola pemilihan Umum tidak pernah Ajek dan tidak pernah bisa dilakukan perbaikan kualitas. Karena sistemnya selalu berubah. "Partai politik selalu menyesuaikan dengan UU yang baru setiap lima tahun," tambah Ahmad Muzani.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: mpr.go.id)

Menurut dia, Demokrasi di Indonesia perlu mendapatkan sebuah penyempurnaan atas sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain. Ujian itu pada aturan main dalam UU Pemilu.

Oleh sebab itu, Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan Umum pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama. "Karena kita akan mengalami sebuah energi yang besar dalam pembahasan UU tersebut," jelas Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani menyebutkan segenap komponen bangsa perlu mulai berpikir bagaimana sinergi KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi lebih baik lagi. Sehingga masalah-masalah yang diakibatkan selama pemilu dapat dihindari.

Baca Juga

Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu

Karena itu Gerindra menginginkan agar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan umum sebaiknya tetap dipertahankan sebagai sebuah landasan bagi penyelenggaraan pemilihan Umum legislatif dan presiden pada 2024.

"Kami merasa kalau komitmen ini menjadi sebuah cara pandang bersama partai-partai maka kualitas Pemilu kita dan kualitas demokrasi kita akan lebih baik," tutup Ahmad Muzani. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Anies Sanksi Tilang Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Dinilai Memberatkan
Indonesia
Aturan Anies Sanksi Tilang Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Dinilai Memberatkan

Keputusan Gubernur Anies Baswedan membuat aturan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang tak lolos uji emisi dinilai salah kaprah.

JakPro Minta Warga Bongkar Sendiri Rumah di Area Eksisting Stadion JIS
Indonesia
JakPro Minta Warga Bongkar Sendiri Rumah di Area Eksisting Stadion JIS

Warga yang telah menerima kompensasi diberikan kesempatan untuk mengosongkan area eksisting dan melakukan pembongkaran mandiri dengan jangka waktu maksimal 30 hari sejak dana diterima.

Tertutup Kabut, Erupsi Gunung Semeru Sulit Teramati
Indonesia
Tertutup Kabut, Erupsi Gunung Semeru Sulit Teramati

Aktivitas Gunung Semeru selama 7-13 Desember 2020 masih fluktuatif, teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis, tinggi sekitar 100 meter dari puncak.

Kemendagri Tegaskan Pilkada Serentak Tetap Diadakan pada 2024
Indonesia
Kemendagri Tegaskan Pilkada Serentak Tetap Diadakan pada 2024

Kementerian Dalam Negeri menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 merupakan amanat dan konsisten dengan undang-undang yang ada.

Ada 185 Bencana yang Terjadi Selama Januari 2021
Indonesia
Ada 185 Bencana yang Terjadi Selama Januari 2021

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sejak awal Januari hingga Kamis (21/1), terjadi 185 bencana di Indonesia. Mayoritas didominasi bencana hidrometeorologi.

DPRD Solo Sediakan Kursi Khusus Untuk Jokowi dan Iriana Saat Pelantikan Gibran
Indonesia
DPRD Solo Sediakan Kursi Khusus Untuk Jokowi dan Iriana Saat Pelantikan Gibran

DPRD Solo dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan mengundang keluarga besar wali kota dan wakil wali kota. Keluarga besar dari pihak Gibran yang diundang meliputi Presiden Jokowi, Ibu negara Iriana Jokowi, dan Kaesang Pangarep.

Jumlah Investor Pasar Modal di DIY Melonjak Selama PPKM Darurat
Indonesia
Jumlah Investor Pasar Modal di DIY Melonjak Selama PPKM Darurat

Catatan BEI hingga Juli 2021 jumlah investor mencapai 93.373 orang atau bertambah 2.187 investor dari bulan sebelumnya.

[Hoaks atau Fakta]: Mutasi COVID-19 Tidak Terdeteksi Tes PCR
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Mutasi COVID-19 Tidak Terdeteksi Tes PCR

Virus Covid-19 mengalami mutasi dan membentuk varian baru yg diberi nama covid-19 B117, virus jenis baru ini sedang mengganas di Inggris dan sudah masuk ke Singapura

8 Hari Penerapan PPKM Darurat, Penumpang KRL Terus Menurun
Indonesia
8 Hari Penerapan PPKM Darurat, Penumpang KRL Terus Menurun

Jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) selama delapan hari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terus menurun.

Jokowi: Kebersamaan dan Kolaborasi Muncul di Era Pandemi
Indonesia
Jokowi: Kebersamaan dan Kolaborasi Muncul di Era Pandemi

Bagi kalangan pesantren sendiri, pemerintah memberikan bantuan operasional pendidikan pesantren, bantuan pembelajaran daring, insentif guru pondok pesantren, dan masih terdapat beberapa program lain.