Gerindra Desak Pemilu 2024 Segera Dipersiapkan di Tengah Perdebatan UU 10/2016 Ilustrasi Pilkada serentak 2020. ANTARA/Ardika

Merahputih.com - Partai Gerindra mengusulkan agar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu dipertahankan demi menjaga kualitas demokrasi. Persiapan Pemilu dan Pilpres 2024 juga sebaiknya dipersiapkan mulai saat ini.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai kekurangan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 haruslah menjadi sebuah catatan.

"Saat ini perdebatannya adalah apakah kita akan membahas mengenai RUU Pemilihan Umum yang baru atau tetap mempertahankan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya termasuk pemilihan Presiden," ujar Ahmad Muzani kepada wartawan, Minggu (31/1).

Baca Juga

Alasan PAN Tolak Revisi UU Pemilu

Ia mengungkapkan dalam sejarah demokrasi langsung sejak dilaksanakan pemilu pasca reformasi 1999, Indonesia selalu mengalami perubahan tentang sistem pemilu setiap lima tahun berikutnya. Perubahan itu selalu terjadi.

Perubahan itu mencakup sistem penghitungan suara, sistem pemilu apakah akan terbuka atau tertutup, threshold yang selalu naik, sampai konversi suara menjadi kursi, dan dapil yang juga selalu bertambah.

Ini yang menyebabkan kemudahan membuat pola pemilihan Umum tidak pernah Ajek dan tidak pernah bisa dilakukan perbaikan kualitas. Karena sistemnya selalu berubah. "Partai politik selalu menyesuaikan dengan UU yang baru setiap lima tahun," tambah Ahmad Muzani.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: mpr.go.id)

Menurut dia, Demokrasi di Indonesia perlu mendapatkan sebuah penyempurnaan atas sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain. Ujian itu pada aturan main dalam UU Pemilu.

Oleh sebab itu, Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan Umum pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama. "Karena kita akan mengalami sebuah energi yang besar dalam pembahasan UU tersebut," jelas Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani menyebutkan segenap komponen bangsa perlu mulai berpikir bagaimana sinergi KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi lebih baik lagi. Sehingga masalah-masalah yang diakibatkan selama pemilu dapat dihindari.

Baca Juga

Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu

Karena itu Gerindra menginginkan agar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan umum sebaiknya tetap dipertahankan sebagai sebuah landasan bagi penyelenggaraan pemilihan Umum legislatif dan presiden pada 2024.

"Kami merasa kalau komitmen ini menjadi sebuah cara pandang bersama partai-partai maka kualitas Pemilu kita dan kualitas demokrasi kita akan lebih baik," tutup Ahmad Muzani. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gegara Acara Rizieq Shihab, Kawasan Petamburan Disemprot Disinfektan
Indonesia
Gegara Acara Rizieq Shihab, Kawasan Petamburan Disemprot Disinfektan

sebanyak dua mobil water canon menyemprotkan disinfektan di sepanjang Jalan KS. Tubun, Jakarta Pusat, dengan dikawal beberapa mobil dari Lalu Lintas (Lantas).

Anies Akui Tak Bisa Berpendapat di Hadapan Jokowi Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Anies Akui Tak Bisa Berpendapat di Hadapan Jokowi Soal UU Cipta Kerja

Anies menjelaskan seluruh keterangan disampaikan Jokowi dan tim kepresidenan

Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme
Indonesia
Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme

Rizieq Shihab menolak saat kaitkan dengan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri di kawasan Bekasi dan Condet, Jaktim.

122 Orang Terpapar COVID-19 di KPK
Indonesia
122 Orang Terpapar COVID-19 di KPK

Ada 117 orang yang berhasil sembuh dari Corona. Pegawai yang sembuh ada 81 dan pihak terkait ada 36 orang.

Majelis Hakim Sebut Tuntutan Jaksa terhadap Rizieq Dkk Terlalu Berat
Indonesia
Majelis Hakim Sebut Tuntutan Jaksa terhadap Rizieq Dkk Terlalu Berat

Majelis hakim menyebut tuntutan JPU terhadap terdakwa Rizieq Shihab dan lima lainnya dalam perkara kasus pelanggaran prokes Petamburan.

Bunga Kredit Lambat Turun
Indonesia
Bunga Kredit Lambat Turun

Total penurunan suku bunga acuan mencapai 150 basis poin sejak 2020 hingga dua bulan pertama 2021

Jabat Bos Lumbung Pangan, Popularitas Prabowo Meroket
Indonesia
Jabat Bos Lumbung Pangan, Popularitas Prabowo Meroket

Ia menilai ada babak baru pentas politik nasional di tengah wabah COVID-19 yaitu makin akrab dan mesranya Jokowi dengan Prabowo.

Sukoharjo Paling Rawan di Pilkada Serentak Jateng
Indonesia
Sukoharjo Paling Rawan di Pilkada Serentak Jateng

IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng dengan skor 231,90.

Penyidik Polda Metro Rapat Tentukan Proses Hukum Kerumunan Acara Rizieq Shihab
Indonesia
Penyidik Polda Metro Rapat Tentukan Proses Hukum Kerumunan Acara Rizieq Shihab

Polda Metro Jayamenggelar rapat terkait penanganan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Bandung Bakal Berebut Penghargaan Kota Bebas Pungli 2021
Indonesia
Bandung Bakal Berebut Penghargaan Kota Bebas Pungli 2021

Kota Bandung memiliki potensi yang bisa diandalkan untuk mengikuti lomba tersebut. Pertama, Kota Bandung berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2018 dan 2019.