Gerinda Minta Pemerintah Pikir Ulang PPN Sembako, Pendidikan dan Kesehatan Pedagang sayur. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta berpikir ulang apabila ingin mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sektor barang kebutuhan pokok rakyat (sembako), yang rencananya akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Termasuk juga rencana penerapan pajak terhadap jasa pelayanan kesehatan, pendidikan.

"Kami sangat mengerti situasi keuangan negara yang sedang berat, apalagi dalam situasi seperti pandemi sekarang ini yang menyebabkan target pajak tidak tercapai, sehingga penerimaan negara defisit," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/6).

Baca Juga:

Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam

Dia menilai apabila jalan keluar atas situasi keuangan negara adalah memajaki barang-barang kebutuhan pokok rakyat dan kegiatan-kegiatan riil masyarakat, seperti beras, gula, garam, ikan, daging, sayur mayur dan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan, itu justru semakin membebani rakyat. Sehingga, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Muzani menyarankan pemerintah menerapkan objek pajak baru terhadap kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang bukan menjadi prioritas kebutuhan rakyat misalnya menerapkan objek pajak terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan, dan korporasi lainnya.

"Penerapan objek baru tersebut merupakan upaya untuk meringankan beban keuangan negara dan juga meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan," ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra mengingatkan, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap setiap pembiayaan kebutuhan negara agar tidak terjadi pemborosan. Selain itu menurut dia, pemerintah perlu menutup kemungkinan adanya kebocoran anggaran negara di setiap pembiayaannya.

"Kemudian, terhadap beban keuangan yang semakin berat, Gerindra menyarankan agar pemerintah memperketat pembiayaan-pembiayaan yang dianggap pemborosan, termasuk menutup kemungkinan kebocoran anggaran, dan memangkas biaya-biaya yang dianggap tidak perlu," katanya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani FOTO ANTARA/Andika Wahyu/aa.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani FOTO ANTARA/Andika Wahyu/aa.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat menyayangkan adanya kegaduhan di masyarakat terkait isu sembako dikenakan PPN. Draf RUU KUP baru dikirimkan kepada DPR namun belum dibahas sehingga sangat disesalkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.

Menurut Sri, draf RUU KUP bocor dan tersebut ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan kondisi "kikuk".

RUU KUP, kata Sri, akan dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.

"Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” jelasnya. (Pon)

Baca Juga:

Politisi Pendukung Jokowi Minta Penarikan RUU Yang Bakal Kenakan PPN Sembako

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Periksa Bos RS Ummi dalam Kasus Dugaan Pidana Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Periksa Bos RS Ummi dalam Kasus Dugaan Pidana Rizieq Shihab

Bareskrim Polri memeriksa Direktur Utama (Dirut) RS Ummi Bogor Andi Tatat.

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Kinerja PPKM Mikro Jabar Tertinggi di Indonesia
Indonesia
Kinerja PPKM Mikro Jabar Tertinggi di Indonesia

Jabar menjadi provinsi paling produktif dalam menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Indonesia.

Taman Margasatwa Ragunan Segera Dibuka untuk Pengunjung
Indonesia
Taman Margasatwa Ragunan Segera Dibuka untuk Pengunjung

Wisata Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan bersiap untuk dibuka melayani pengunjung menikmati berbagai jenis satwa di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM).

Saiful Jamil Seakan-akan Pahlawan Saat Keluar Penjara, KPAI Ingatkan Penyembuhan Trauma Korban
Indonesia
Saiful Jamil Seakan-akan Pahlawan Saat Keluar Penjara, KPAI Ingatkan Penyembuhan Trauma Korban

Sensitifitas dan penghormatan terhadap kepada korban perlu dilakukan

Ini Lokasi Vaksinasi Keliling Jakarta, Jumat (6/8)
Indonesia
Ini Lokasi Vaksinasi Keliling Jakarta, Jumat (6/8)

Capaian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 76,4 persen dan untuk dosis 2 sebanyak 5,4 persen.

Kasus Aktif COVID-19 Jakarta Terus Turun, Warga Tetap Diminta Perketat Prokes
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 Jakarta Terus Turun, Warga Tetap Diminta Perketat Prokes

Kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Pada Rabu (28/7), jumlah kasus aktif di ibu kota berkurang 5.592 orang.

Mengingat "Dosa" Pam Swakarsa
Indonesia
Mengingat "Dosa" Pam Swakarsa

Komjen Listyo Sigit Prabowo berencana membentuk kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa usai menjabat sebagai Kapolri nantinya.

Berlakukan PPKM Level 3, Boyolali Mulai Vaksinasi Puluhan Ribu Siswa SMP
Indonesia
Berlakukan PPKM Level 3, Boyolali Mulai Vaksinasi Puluhan Ribu Siswa SMP

Program vaksinasi untuk siswa SMP mulai dilakukan di SMP Negeri 1 Boyolali.

Pesan Menpora untuk Pemuda dalam Menjaga Eksistensi NKRI
Indonesia
Pesan Menpora untuk Pemuda dalam Menjaga Eksistensi NKRI

Salah satu pesan yang disampaikan adalah keterlibatan organisasi kepemudaan NU IPNU dan IPPNU dalam menjaga eksistensi NKRI.