Gerinda Minta Pemerintah Pikir Ulang PPN Sembako, Pendidikan dan Kesehatan Pedagang sayur. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta berpikir ulang apabila ingin mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sektor barang kebutuhan pokok rakyat (sembako), yang rencananya akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Termasuk juga rencana penerapan pajak terhadap jasa pelayanan kesehatan, pendidikan.

"Kami sangat mengerti situasi keuangan negara yang sedang berat, apalagi dalam situasi seperti pandemi sekarang ini yang menyebabkan target pajak tidak tercapai, sehingga penerimaan negara defisit," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/6).

Baca Juga:

Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam

Dia menilai apabila jalan keluar atas situasi keuangan negara adalah memajaki barang-barang kebutuhan pokok rakyat dan kegiatan-kegiatan riil masyarakat, seperti beras, gula, garam, ikan, daging, sayur mayur dan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan, itu justru semakin membebani rakyat. Sehingga, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Muzani menyarankan pemerintah menerapkan objek pajak baru terhadap kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang bukan menjadi prioritas kebutuhan rakyat misalnya menerapkan objek pajak terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan, dan korporasi lainnya.

"Penerapan objek baru tersebut merupakan upaya untuk meringankan beban keuangan negara dan juga meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan," ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra mengingatkan, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap setiap pembiayaan kebutuhan negara agar tidak terjadi pemborosan. Selain itu menurut dia, pemerintah perlu menutup kemungkinan adanya kebocoran anggaran negara di setiap pembiayaannya.

"Kemudian, terhadap beban keuangan yang semakin berat, Gerindra menyarankan agar pemerintah memperketat pembiayaan-pembiayaan yang dianggap pemborosan, termasuk menutup kemungkinan kebocoran anggaran, dan memangkas biaya-biaya yang dianggap tidak perlu," katanya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani FOTO ANTARA/Andika Wahyu/aa.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani FOTO ANTARA/Andika Wahyu/aa.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat menyayangkan adanya kegaduhan di masyarakat terkait isu sembako dikenakan PPN. Draf RUU KUP baru dikirimkan kepada DPR namun belum dibahas sehingga sangat disesalkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.

Menurut Sri, draf RUU KUP bocor dan tersebut ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan kondisi "kikuk".

RUU KUP, kata Sri, akan dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.

"Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” jelasnya. (Pon)

Baca Juga:

Politisi Pendukung Jokowi Minta Penarikan RUU Yang Bakal Kenakan PPN Sembako

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Ujian 'Anies Diejek Mega' Dinilai Bermuatan Politis
Indonesia
Soal Ujian 'Anies Diejek Mega' Dinilai Bermuatan Politis

Karyono menilai soal ujian itu mengandung tendensi politik. Dia memprediksi itu akan berpengaruh kepada elektoral kedua tokoh itu pada 2024 nanti.

Refleksi 1 Tahun COVID-19, Pemprov DKI: Disiplin Obat Paling Manjur
Indonesia
Refleksi 1 Tahun COVID-19, Pemprov DKI: Disiplin Obat Paling Manjur

Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kasus COVID-19 di ibu kota, yang sudah menghantui warga selama satu tahun.

[HOAKS atau FAKTA]: Hirup Uap Air Mendidih Mampu Bunuh Virus Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hirup Uap Air Mendidih Mampu Bunuh Virus Corona

Sebuah video beredar di media sosial yang mengklaim bahwa minum minuman panas dan menghirup uap air mendidih dapat membunuh virus corona.

KPK Kembali Panggil Bupati Bandung Barat Aa Umbara
Indonesia
KPK Kembali Panggil Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Aa Umbara dan Andri Wibawa sedianya diperiksa pada Kamis (1/4)

[HOAKS atau FAKTA]: Air Rebusan Bawang Putih Bisa Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Air Rebusan Bawang Putih Bisa Sembuhkan COVID-19

Rebusan air bawang putih tersebut telah dibuktikan keefektifannya oleh seorang dokter muslim Tiongkok beserta banyak pasien COVID-19.

Diresmikan Anies, RS UKRIDA Jadi RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Diresmikan Anies, RS UKRIDA Jadi RS Rujukan COVID-19

ubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan Rumah Sakit Universitas Kristen Krida Wacana (RS UKRIDA) yang berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjadi RS rujukan penanganan COVID-19.

Gerindra Resmi Dukung Gibran, Ketua DPC PDIP Solo: Dua Partai Lainnya Menyusul
Indonesia
Gerindra Resmi Dukung Gibran, Ketua DPC PDIP Solo: Dua Partai Lainnya Menyusul

Rudy mengaku komunikasi telah dilakukan bersama kedua partai tersebut.

Rapid Test Digelar di Barak Pengungsi Merapi
Indonesia
Rapid Test Digelar di Barak Pengungsi Merapi

Total ada 44 orang yang ikut rapid test. Hasilnya satu orang reaktif namun dalam kondisi sehat.

Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19
Indonesia
Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19.

450 Ton Silinder Oksigen dan Bantuan Kesehatan Darurat Kiriman UEA Mendarat di Indonesia
Indonesia
450 Ton Silinder Oksigen dan Bantuan Kesehatan Darurat Kiriman UEA Mendarat di Indonesia

Bantuan itu merupakan tahap ketiga dari rangkaian bantuan yang telah diberikan