Geram Pendataan Bansos Semrawut, Ketua MPR Tegur Pemerintah Arsip-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga di Jakarta Utara, Selasa (21/4/2020). ANTARA/HO/Dok-Humas MPR/am.

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengkritik belum kunjung rampungnya pendataan bantuan sosial (bansos) di daerah luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Menurut Bamsoet, hal itu malah menjadi kendala pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terkena dampak wabah COVID-19.

Baca Juga:

Update Corona DKI Selasa (12/5): Kasus Sembuh Bertambah 427 Orang dari Hari Sebelumnya

Bamsoet mendesak pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk merangkul kepala rukun warga (RW) dalam melakukan verifikasi data penerima bansos, agar data yang diperlukan dapat segera rampung sebelum hari Raya Idulfitri 1441 H.

''Sehingga mereka yang berhak menerima dapat segera menikmati bantuan dari pemerintah," terang Bamsoet dalam keteranganya, Selasa (12/5).

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pemberian data ke pemerintah pusat, dengan demikian bantuan nanti diutamakan datang dari pemerintah pusat.

"Ini mengingat prosedur penyaluran bansos yang dilakukan pusat melalui proses yang panjang," tambah Bamsoet.

Politikus Golkar ini menyebut, pemda perlu membuka data penerima bansos dengan mengumumkan nama-nama penerima serta menempelkan daftar penerima bansos sembako dan dana tunai di kantor-kantor kelurahan dan desa.

Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses dan mengetahui siapa saja penerima bansos.

"Karena banyaknya keluhan terkait distribusi bansos sembako dan dana tunai diterima oleh yang tidak berhak," jelas Bamsoet.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para warakawuri dan veteran di berbagai lingkungan asrama keluarga besar TNI di Jakarta, Senin (11-5-2020). ANTARA/dokumentasi pribadi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para warakawuri dan veteran di berbagai lingkungan asrama keluarga besar TNI di Jakarta, Senin (11-5-2020). ANTARA/dokumentasi pribadi

Sementara, bagi pemerintah pusat maupun daerah perlu juga evaluasi pelaksanaan penyaluran bansos, mengingat dampak bantuan sosial kepada masyarakat merupakan hal yang sensitif.

"Sehingga bila ada kesalahan dalam penyaluran berpotensi menimbulkan kekecewaan dan bisa menimbulkan keributan di lapangan," tutup Bamsoet

Sejak diumumkan pada awal Maret 2020, bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi virus corona menuai beragam masalah.

Kesemrawutan data penerima bantuan memantik perdebatan sengit antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:

Kaji Alasan Bolehkan Warga di Bawah 45 Tahun Beraktivitas Kerja, Pemerintah: Tumpuan Keluarga dan Produktif

Perdebatan semakin memanas saat Menteri Sosial Juliari Batubara membawa kisruh data bansos ke Rapat Kerja Komisi VIII. Juliari mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam urusan penyaluran bansos di Jakarta.

Politikus PDIP itu mengaku telah terjun ke 15 titik di Ibu Kota. Hasilnya, ia menemukan sasaran bansos telah menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Pada saat ratas terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5).

Juliari menambahkan, hingga hari ini baru 955.312 KK dari sekitar 1,3 juta KK yang telah menerima bansos.

Dia beralasan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak kunjung mengirim data sisanya.

Dalam rapat itu juga, Juliari menyalahkan para kepala daerah dan dinas sosial di daerah atas kesemrawutan data bansos. Menurutnya, keterlambatan dan ketidaktepatan penyaluran bansos karena didasari unsur politik di daerah. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI Imbau THR Direksi, Komisaris dan Karyawan BUMD Dialokasikan Tangani Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Jaya Sebut Petamburan Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Sebut Petamburan Jadi Klaster Baru COVID-19

"Telah terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Jakarta yakni klaster akad nikah di Petamburan dan klaster Tebet," ujar Fadil

Tagih Janji Jokowi, Ratusan Petani Tembakau Demo di Dekat Istana
Indonesia
Tagih Janji Jokowi, Ratusan Petani Tembakau Demo di Dekat Istana

Mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana menaikkan cukai rokok.

Fadli Zon Duga Pemerintah 'Disetir' Sekelompok Orang Terapkan New Normal
Indonesia
Fadli Zon Duga Pemerintah 'Disetir' Sekelompok Orang Terapkan New Normal

Fadli Zon menilai kebijakan new normal mencemaskan karena secara epidemiologis Indonesia masih berada dalam zona merah pandemi COVID-19.

3 Komisi Bentuk Panja Jiwasraya, Puan: Biar Saja
Indonesia
3 Komisi Bentuk Panja Jiwasraya, Puan: Biar Saja

Tidak bisa Panja dan Pansus berjalan beriringan

Tangerang Raya Terapkan PSBB, KRL Tetap Beroperasi
Foto
Tangerang Raya Terapkan PSBB, KRL Tetap Beroperasi

Kementerian Perhubungan memutuskan tidak memberhentikan sementara kegiatan operasional KRL Commuter Line Jabodetabek saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Korban Gempa Majene Bakal Dilakukan Testing dan Tracing COVID-19
Indonesia
Korban Gempa Majene Bakal Dilakukan Testing dan Tracing COVID-19

Kementerian Kesehatan melakukan proses tracing dan testing ulang kepada masyarakat terdampak gempa berkekuatan M6,2 di Provinsi Sulawesi Barat untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

3 Pasien Positif Corona RS Persahabatan Sembuh, 1 Sudah Pulang
Indonesia
3 Pasien Positif Corona RS Persahabatan Sembuh, 1 Sudah Pulang

Pasien 06 merupakan satu-satunya ABK Diamond Princess yang sempat dinyatakan positif COVID-19, namun kini sudah menjalani dua kali pemeriksaan dan dinyatakan sembuh.

[HOAKS atau FAKTA]: Said Aqil Siradj Sebut Jokowi Cucu Kandung Nabi Musa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Said Aqil Siradj Sebut Jokowi Cucu Kandung Nabi Musa

Terdapat narasi Aqil Siradj yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan cucu Nabi Musa.

[HOAKS atau FAKTA]: Jakarta Kembali Merah, Bogor Zona Hitam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jakarta Kembali Merah, Bogor Zona Hitam

Foto peta juga digunakan oleh sejumlah media untuk meng-update pemberitaan seputar persebaran COVID-19 per tanggal 16-17 April 2020.

Muncul Varian Baru Virus Corona, Pemerintah Diminta Jangan Ulangi Kesalahan
Indonesia
Muncul Varian Baru Virus Corona, Pemerintah Diminta Jangan Ulangi Kesalahan

Penutupan akses masuk juga harus dilakukan terhadap negara lainnya