Geram Jokowi Berujung Pencopotan Dua Jenderal Polisi

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Idham Azis bergerak cepat usai mendapat teguran keras Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (16/11) siang. Sore harinya, dia langsung mencopot dua kapolda. Yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi.

Irjen Nana digeser menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri, sedangkan Irjen 'diparkir' sebagai Widyaiswara Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Kedua jenderal itu dinilai lalai, gamang dan melakukan pembiaran terkait penegakan hukum protokol kesehatan di Jakarta dan Bogor Jawa Barat, selepas kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Baca Juga:

Langkah Kapolri Copot Kapolres hingga Kapolda Dinilai Tepat

Kerumunan pendukung Rizieq Shihab terjadi semenjak kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta yang membuat layanan penerbangan terganggu 4 jam, jalan tol arah bandara macet, kerumunan tampa protokol kesehatan di Tebet Jakarta Selatan, kerumunan di Bogor, Jawa Barat, dan kerumunan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta.

Kerumunan demi kerumunan yang seolah dibiarkan bahkan didatangi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, membuat publik geram termasuk berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah.

Muhammadiyah bahkan menyentil Polri hanya bisa melakukan imbauan bukan penegakan hukum atau penegakan protokol kesehatan.

Selama 9 bulan terakhir, warga Indonesia harus menjaga protokol kesehatan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan pendapatan, bekerja di rumah, sekolah daring selama pandemi ini.

Tapi, kedatangan Rizieq Shihab secara nyata dengan berkumpulnya ribuan orang sepekan terakhir dinilai bisa membuyarkan upaya delapan bulan terakhir.

Padahal, Kapolri sejak awal wabah COVID-19 sudah mengeluarkan Maklumat Kapolri yang menekankan solus popoli suprema lex esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Kapolda Metro Jaya
Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana. (Foto: Kanugrahan)

Kegeraman itu, diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11).

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujarnya.

Presiden perintahkan, penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus korona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.

Kepala Negara meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tuturnya.

Juru Bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai, pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat menjadi pelajaran bagi anggota kepolisian lain dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Peran Polri dalam penanganan pandemi COVID-19, kata ia, membantu pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Dan aparat kepolisian juga bertanggung jawab terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kepolisian dalam melaksanakan tindakan preventif seharusnya mampu mendeteksi dan menganalisa keamanan, melakukan koordinasi dengan stakeholders dan decision makers, untuk preemtif misalnya melakukan patroli-patroli pencegahan kerumunan dan lain-lain," ucapnya.

Kerumunan massa pendukung Rizieq.
Kerumunan pendukung Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, sebelum telegram tertanggal 16 November 2020, terkait pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, menegaskan, banyak keluhan dari berbagai kalangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI-Polri, dokter, relawan, dan masyarakat sipil terkait pelanggaran protokol kesehatan.

"Mereka juga mengatakan negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak," katanya.

Pengamat kepolisian Universitas Krisnadwipayana Sahat Dio, mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Idham Azis yang mencopot dua jenderal.

Kebijakan Idham ini, diambil di tengah sorotan terhadap seluruh aparatur pemerintah, baik penegak hukum maupun aparatur sipil, terhadap pembiaran pelanggaran protokol kesehatan oleh Rizieq dan pendukungnya.

“Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolda Jawa Barat,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (16/11). (Knu)

Baca Juga:

Dampak Berbahaya dari Penegakan Protokol Kesehatan yang Semakin Kendor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Belum Berencana Buka Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Pemprov DKI Belum Berencana Buka Tempat Hiburan Malam

Pemprov DKI Jakarta belum berencana untuk mengizinkan tempat hiburan malam dibuka kembali, meski ibu kota sudah PPKM Level 2.

Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam

VP Corporate Communication KCI, Anne Purba mengatakan, mulai 20 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021, Commuter Line Jabodetabek akan beroperasi pukul 04:00 hingga 22:00 WIB.

381 Titik Penyekatan Mudik Disebar dari Sumatera sampai Bali
Indonesia
381 Titik Penyekatan Mudik Disebar dari Sumatera sampai Bali

Titik penyekatan yang awalnya sebanyak 333 titik penyekatan, ditingkatkan lagi menjadi 381 titik mulai dari Sumatera Selatan sampai Bali.

Tidak Jadi di Monas, Penetapan Sirkuit Formula E Masih Dalam Proses
Indonesia
Tidak Jadi di Monas, Penetapan Sirkuit Formula E Masih Dalam Proses

Orang nomor dua di Jakarta ini pun meminta kepada masyarakat untuk bersabar terkait sirkuit Formula E. Semua lokasi yang nantinya dipilih akan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi
Indonesia
KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri bersama dua Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli menerima audiensi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2).

Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia
Indonesia
Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia

"Tetapi juga akan berdampak buruk kepada perekonomian Indonesia secara umum,” ujar Felippa

Gegara Gibran Potong Tunjangan Pegawai, ASN Mengadu ke DPRD
Indonesia
Gegara Gibran Potong Tunjangan Pegawai, ASN Mengadu ke DPRD

Kebijakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ribuan ASN Solo sebesar 10 persen sampai 15 persen mendapat protes dari sejumlah organisasi perangkat daerah.

Tax Amnesty Jilid 2, Prima: Negara Seolah Mau Berunding Sama Maling
Indonesia
Tax Amnesty Jilid 2, Prima: Negara Seolah Mau Berunding Sama Maling

Rencana pemerintah ini sungguh menciderai rasa keadilan

Hari Kedua Vaksinasi, Penambahan Kasus COVID-19 RI Malah Tembus Rekor Baru
Indonesia
Hari Kedua Vaksinasi, Penambahan Kasus COVID-19 RI Malah Tembus Rekor Baru

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah dan menembus rekor baru.

Lima Pedagang Batik dari Jepara Positif COVID-19 di Alun-alun Utara Keraton Solo
Indonesia
Lima Pedagang Batik dari Jepara Positif COVID-19 di Alun-alun Utara Keraton Solo

Sebanyak lima orang pedagang batik menggunakan mobil asal Kabupaten Jepara dinyatakan positif dari hasil tes swab antigen secara acak.