Geram Jokowi Berujung Pencopotan Dua Jenderal Polisi

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Idham Azis bergerak cepat usai mendapat teguran keras Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (16/11) siang. Sore harinya, dia langsung mencopot dua kapolda. Yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi.

Irjen Nana digeser menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri, sedangkan Irjen 'diparkir' sebagai Widyaiswara Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Kedua jenderal itu dinilai lalai, gamang dan melakukan pembiaran terkait penegakan hukum protokol kesehatan di Jakarta dan Bogor Jawa Barat, selepas kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Baca Juga:

Langkah Kapolri Copot Kapolres hingga Kapolda Dinilai Tepat

Kerumunan pendukung Rizieq Shihab terjadi semenjak kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta yang membuat layanan penerbangan terganggu 4 jam, jalan tol arah bandara macet, kerumunan tampa protokol kesehatan di Tebet Jakarta Selatan, kerumunan di Bogor, Jawa Barat, dan kerumunan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta.

Kerumunan demi kerumunan yang seolah dibiarkan bahkan didatangi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, membuat publik geram termasuk berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah.

Muhammadiyah bahkan menyentil Polri hanya bisa melakukan imbauan bukan penegakan hukum atau penegakan protokol kesehatan.

Selama 9 bulan terakhir, warga Indonesia harus menjaga protokol kesehatan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan pendapatan, bekerja di rumah, sekolah daring selama pandemi ini.

Tapi, kedatangan Rizieq Shihab secara nyata dengan berkumpulnya ribuan orang sepekan terakhir dinilai bisa membuyarkan upaya delapan bulan terakhir.

Padahal, Kapolri sejak awal wabah COVID-19 sudah mengeluarkan Maklumat Kapolri yang menekankan solus popoli suprema lex esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Kapolda Metro Jaya
Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana. (Foto: Kanugrahan)

Kegeraman itu, diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11).

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujarnya.

Presiden perintahkan, penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus korona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.

Kepala Negara meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tuturnya.

Juru Bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai, pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat menjadi pelajaran bagi anggota kepolisian lain dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Peran Polri dalam penanganan pandemi COVID-19, kata ia, membantu pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Dan aparat kepolisian juga bertanggung jawab terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kepolisian dalam melaksanakan tindakan preventif seharusnya mampu mendeteksi dan menganalisa keamanan, melakukan koordinasi dengan stakeholders dan decision makers, untuk preemtif misalnya melakukan patroli-patroli pencegahan kerumunan dan lain-lain," ucapnya.

Kerumunan massa pendukung Rizieq.
Kerumunan pendukung Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, sebelum telegram tertanggal 16 November 2020, terkait pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, menegaskan, banyak keluhan dari berbagai kalangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI-Polri, dokter, relawan, dan masyarakat sipil terkait pelanggaran protokol kesehatan.

"Mereka juga mengatakan negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak," katanya.

Pengamat kepolisian Universitas Krisnadwipayana Sahat Dio, mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Idham Azis yang mencopot dua jenderal.

Kebijakan Idham ini, diambil di tengah sorotan terhadap seluruh aparatur pemerintah, baik penegak hukum maupun aparatur sipil, terhadap pembiaran pelanggaran protokol kesehatan oleh Rizieq dan pendukungnya.

“Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolda Jawa Barat,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (16/11). (Knu)

Baca Juga:

Dampak Berbahaya dari Penegakan Protokol Kesehatan yang Semakin Kendor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Pandemi COVID-19, 15 Ribu Pengunjung Ditolak Masuk Solo Zoo
Indonesia
Selama Pandemi COVID-19, 15 Ribu Pengunjung Ditolak Masuk Solo Zoo

Ia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir supaya pengunjung Solo Zoo kembali normal

Ada 'King Maker' di Kasus Djoko Tjandra, Siapa Ya?
Indonesia
Ada 'King Maker' di Kasus Djoko Tjandra, Siapa Ya?

Boyamin mengaku tidak dapat membawa bukti soal 'King Maker' ini ke Polri maupun Kejaksaan Agung

 Kurangi Dampak Virus Corona, Pemerintah Didesak Aktif Lakukan Lobi Internasional
Indonesia
Kurangi Dampak Virus Corona, Pemerintah Didesak Aktif Lakukan Lobi Internasional

"Hal ini penting dilakukan agar kekhawatiran negara lain terhadap penanganan virus corona di Indonesia bisa mendapatkan penjelasan yang komprehensif," ujar Teuku Riefky

 Ombudsman Tindaklanjuti Laporan PT SIM Terhadap Pemprov NTT
Indonesia
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan PT SIM Terhadap Pemprov NTT

"Kami akan teliti dengan dua hal tadi apakah memang ada dasar formal dalam rangka pengaduan, yang kedua apakah masuk dalam ranah kewenangan kami begitu dua-duanya Oke kami Go," kata Adrianus Meliala

Bakal Buka Perdana, Umat di Luar Katedral Diminta Tak Ikut Misa
Indonesia
Bakal Buka Perdana, Umat di Luar Katedral Diminta Tak Ikut Misa

Gereja Paroki Katedral Jakarta dipastikan bakal buka perdana setelah di masa pandemi COVID-19.

KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi
Indonesia
KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi

Pada pemeriksaan pertama, Ade dikonfirmasi perihal kegiatan usaha yang dikerjakan oleh pihak keluarganya

Gempa Bumi di Pacitan Bangunkan Warga Wonogiri dan Sukoharjo, Sempat Dikira Erupsi Merapi
Indonesia
Gempa Bumi di Pacitan Bangunkan Warga Wonogiri dan Sukoharjo, Sempat Dikira Erupsi Merapi

"Saya tertidur tiba-tiba merasakan gempa yang kuat dan cukup lama. Kipas angin gantung yang dipasang di atas kasur terlihat bergerak-gerak," ujar warga Sukoharjo, Wijayanti

Bawang Putih Langka, DPR Gelar RDP dengan Kementan
Indonesia
Bawang Putih Langka, DPR Gelar RDP dengan Kementan

Komisi IV DPR membahas rencana kerja anggaran 2020 untuk lingkup Sekretariat Jenderal Kementan

Legenda Dunia Bulu Tangkis Indonesia Dukung Rahayu Saraswati di Pilkada Tangsel
Indonesia
Legenda Dunia Bulu Tangkis Indonesia Dukung Rahayu Saraswati di Pilkada Tangsel

Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut 1 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mendapat dukungan dari legenda bulu tangkis Indonesia, Hariyanto Arbi dan Candra Wijaya.

PPP Wacanakan Pemilihan Ketum Secara Aklamasi
Indonesia
PPP Wacanakan Pemilihan Ketum Secara Aklamasi

"Agar tidak ada perpecahan di partai karena akan menimbulkan efek di kemudian hari," kata Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Yasin.