Gerakan Rakyat Pilih Aksi di Jalan untuk Tolak UU Cipta Kerja Ilustrasi. (Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Sejumlah kelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat menolak secara tegas pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Namun, Gerakan Rakyat tak akan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat UU tersebut.

Gerakan Rakyat akan tetap konsisten turun ke jalan untuk meolak UU Cipta Kerja. Mereka akan menekan DPR dan pemerintah lewat parlemen jalanan agar membatalkan aturan sapu jagad tersebut.

"Kami yang tergabung dalam jejaring Gerakan Rakyat menyerukan tetap turun aksi ke jalan untuk memberikan tekanan politik kepada rezim dan negara, hingga dicabutnya UU Cipta Kerja," tulis pernyataan Gerakan Rakyat seperti dikirimkan perwakilan GEBRAK Nining Elitos kepada wartawan, Senin (12/10).

Baca Juga:

Kantor ESDM Dijarah saat Demo UU Cipta Kerja, Pelaku Bawa Kayu dan Batu

Gerakan Rakyat beralasan, uji materi atau JR ke MK bukanlah pilihan perlawanan dan bukan satu-satunya langkah konstitusional. Dalam pengalaman elemen di Gerakan Rakyat, proses hukum sering menjadi tempat impunitas. Terkait UU Ciptaker, langkah JR adalah jebakan.

Gerakan Rakyat menilai UU Ciptaker begitu banyak pasal yang akan membuat persidangan berjalan selama bertahun-tahun. Sementara itu, ketentuan dalam UU Ciptaker yang merampas kehidupan rakyat terus berjalan.

"Selain itu, UU Cipta Kerja adalah produk politik, yang juga dapat dibatalkan pemberlakuannya melalui sikap politik dan tekanan politik, yakni melalui protes rakyat atau demonstrasi dan itu adalah langkah konstitusional," ujarnya.

Ilustrasi - Demo tolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Ilustrasi - Demo tolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Dalam pernyataannya, Gerakan Rakyat juga bakal membangun persatuan akar rumput nasional. Setidaknya, Gerakan Rakyat perlu menguatkan barisan perlawanan untuk menolak UU Ciptaker.

"Membangun persatuan Gerakan Rakyat akar rumput nasional untuk menguatkan barisan perlawanan dan pembangkangan sipil yang lebih besar dan masif, serta meningkatkan posisi tawar di hadapan publik," tulis pernyataan Gerakan Rakyat.

Baca Juga:

54 Orang Jadi Tersangka Kasus Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja

Selanjutnya, Gerakan Rakyat bakal melakukan jejaring koordinasi yang baik. Utamanya untuk menyelesaikan masalah di tingkat kewilayahan.

"Kemudian perlawanan atas tindakan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, teror, dan pembungkaman kebebasan berbicara serta berserikat serta pengerahan kekuatan berlebih (excessive use of force) dalam penanganan-penanganan aksi langsung di jalan, di kampus, di kawasan industri yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat sipil," tegas Gerakan Rakyat.

Untuk diketahui Gerakan Rakyat ialah organisasi yang terbentuk dari beberapa elemen massa seperti Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur, Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (GESTUR) Jambi, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), Buruh Riau Bersatu (BRB), Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR), Paramedis Jalanan, dan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD). (Pon)

Baca Juga:

Draft Resmi Belum Ada, PKS: Wajar Hoaks UU Cipta Kerja Bertebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PTM Diberlakukan, Satgas COVID-19 Khawatirkan Siswa Terpapar di Angkot
Indonesia
PTM Diberlakukan, Satgas COVID-19 Khawatirkan Siswa Terpapar di Angkot

Para guru bersama Kepala Sekolah harus memahami alur pada saat siswa datang, hingga pada saat pulang.

KPK Periksa Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Periksa Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Korupsi PT DI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia Budiman Saleh.

Jokowi Siap Paling Depan Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Jokowi Siap Paling Depan Disuntik Vaksin COVID-19

Pemerintah Indonesia sudah meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino.

Tiongkok Bersedia Jadi Tempat Berunding Sampai Aksi Ambulan Kota Padang di Gaza
Dunia
Tiongkok Bersedia Jadi Tempat Berunding Sampai Aksi Ambulan Kota Padang di Gaza

Pemerintah Tiongkok mengusulkan diri kepada Dewan Keamanan (DK) PBB

KPK: Bupati Jember Sudah Kembalikan Uang Pemakaman COVID-19
Indonesia
KPK: Bupati Jember Sudah Kembalikan Uang Pemakaman COVID-19

Hendy menjelaskan bahwa penerimaan uang Rp 70 juta terkait pemakaman COVID-19 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 188.45/107/1.12/2021

Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan
Indonesia
Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan

Kepolisian Daerah (Polda) Jabar sudah menyiapkan skenario penyekatan sebagai antisipasi mudik di daerah Jabar.

Polisi Pukul Massa Demo UU Ciptaker ke Kebon Sirih
Indonesia
Polisi Pukul Massa Demo UU Ciptaker ke Kebon Sirih

Massa langsung berhamburan lari menuju Medan Merdeka selatan ke Arah Balai Kota sebagian lagi tunggang langgang lari menuju ke Jalan Kebon Sirih.

IGD Membludak, Pasien RSUD Dr Soetomo Dirawat di Lantai
Indonesia
IGD Membludak, Pasien RSUD Dr Soetomo Dirawat di Lantai

Di seminggu terakhir, RSUD Dr. Soetomo mengalami lonjakan pasien COVID-19. Terutama ada di ruangan IGD yang sesak oleh pasien dengan kondisi berat.

Kewalahan, Pemprov DKI Bakal Pakai Truk Angkut Jenazah COVID-19
Indonesia
Kewalahan, Pemprov DKI Bakal Pakai Truk Angkut Jenazah COVID-19

Saat ini, serapan anggaran belanja tidak terduga atau BTT di Dinas Pertamanan yang mencapai Rp 13,02 miliar.

Polisi Tangkap Muhammad Kece di Bali
Indonesia
Polisi Tangkap Muhammad Kece di Bali

Polisi menangkap youtuber Muhammad Kece terkait kasus dugaan penistaan agama. Selanjutnya, yang bersangkutan akan dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa.