Gerai Statis Tak Efektif, Vaksinasi Presisi Jemput Bola Datangi Warga Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengecek Vaksinasi Presisi keliling di Kampung Tangguh Jaya Mangga Dua Selatan, Jumat (9/7). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengecek Vaksinasi Presisi keliling di kawasan padat penduduk, Kampung Tangguh Jaya Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (9/7).

Fadil sempat berdialog dengan salah satu warga penerima vaksin.

Ia menyarankan warga untuk turut mengajak keluarga mereka mengikut vaksinasi presisi tersebut.

Baca Juga:

Warga Sesalkan Vaksinasi di Gerai Presisi Polres Jakarta Pusat di Hotel Borobudur

“Biar yang penting sehat ya bu, suaminya sudah vaksin belum?” tanya Fadil.

“Belum, sedang kerja,” jawab warga tersebut.

“Suruh ikut juga ya bu, keluarga dan warga lainnya,” tegas Fadil.

Kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan pembagian sembako kepada warga yang telah menerima vaksinasi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi mengatakan, kegiatan Vaksinasi Presisi dengan konsep jemput bola tersebut sangat efektif.

“Kami mendatangi, dan ini akan terus bergerak, dan ternyata ini sangat efektif, untuk hari ini saja untuk gerai Sawah Besar sekitar 300 orang (tervaksin),” tegas Hengki.

Ia menuturkan, gerai Vaksinasi Presisi yang sifatnya statis tidak banyak dikunjungi masyarakat. Hal tersebut didapatkan berdasarkan analisis pihaknya.

“Hasil analisis dan evaluasi kami terhadap pelaksanaan vaksinasi ternyata dari target yang ada itu tidak terpenuhi apabila itu gerainya statis, misalnya gerai di polres atau polsek,” kata Hengki yang juga mantan Kapolsek Gambir ini.

  Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengecek Vaksinasi Presisi keliling di kawasan padat penduduk, Kampung Tangguh Jaya Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (9/7). (Foto: MP/Kanugrahan)
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengecek Vaksinasi Presisi keliling di kawasan padat penduduk, Kampung Tangguh Jaya Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (9/7). (Foto: MP/Kanugrahan)

Dia melanjutkan, selain tidak terpenuhinya sasaran vaksinasi, gerai statis dinilainya tidak memberikan vaksinasi tepat sasaran.

Hal ini mengacu pada zonasi sasaran penyebaran virus yang berbahaya itu.

“Terutama zona orange dan merah ini sebagian besar ada slump area, di mana antar-RT itu sangat dekat kemudian penduduknya padat, justru banyak yang terinfeksi daripada COVID-19,” lanjutnya.

Ia memastikan, pihaknya akan mulai mendatangi area-area yang padat penduduknya sebagai sasaran vaksinasi.

Ia akan menggunakan program Vaksinasi Presisi yang bersifat dinamis.

“Kami ‘jemput bola’, kami mendatangi wilayah wilayah slump area dan ini akan terus bergerak di wilayah-wilayah yang belum tervaksinasi yang angkanya masih kurang,” ujarnya.

Baca Juga:

Enggak Perlu Ribet Vaksin di Gerai Presisi, Tinggal Datang

Sementara itu, Kapolsek Sawah Besar AKP Maulana Mukarom menjelaskan, program vaksinasi dinamis tersebut lebih efektif.

Pria yang akrab disapa Alan ini mencotohkan, di Sawah Besar warga antusias mengikuti Vaksinasi Presisi dinamis.

“Ini sangat efektif, hari ini saja untuk gerai sawah besar ini sudah 300 semenjak buka tadi," terang lulusan AKPOL 2010 ini.

Alan pun memastikan kegiatan vaksinasi tersebut juga akan terus melibatkan pihak lain, yakni TNI, pemerintah kota, serta unsur masyarakat.

“Pandemi ini harus menjadi musuh bersama dan tidak ada kuncinya selain berkolaborasi. Dalam pelaksanaannya ini, perlu bersatu padu untuk menciptakan herd immunity,” tutup Alan. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Resmikan Gedung Presisi Polres Tangerang dan 100 Ribu Rumah untuk Anggota

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yogyakarta Kekurangan 40 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 untuk Anak 6-11 Tahun
Indonesia
Yogyakarta Kekurangan 40 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 untuk Anak 6-11 Tahun

Jika sudah ada izin untuk pelaksanaan vaksinasi, maka kami bisa saja menyisihkan sebagian persediaan vaksin

57 Eks Pegawai KPK Berencana Gugat SK Pemecatan ke PTUN
Indonesia
57 Eks Pegawai KPK Berencana Gugat SK Pemecatan ke PTUN

Sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait surat keputusan (SK) pemberhentian dari lembaga antirasuah.

KPK Periksa Kepala BPKD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Periksa Kepala BPKD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul

Dalam perkara ini baru menjerat lima pihak sebagai tersangka

BPS: Kondisi Ketenagakerjaan Belum Pulih
Indonesia
BPS: Kondisi Ketenagakerjaan Belum Pulih

BPS mencatat, terdapat 11,53 juta orang (5,53 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19.

Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa
Indonesia
Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa

Bareskrim Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa.

Polri Klaim Penembakan Dokter Sunardi Sesuai Prosedur
Indonesia
Polri Klaim Penembakan Dokter Sunardi Sesuai Prosedur

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, petugas mengambil tindakan terukur pada tersangka Sunardi sesuai dengan aturan.

Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat
Indonesia
Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat

Fatwa MUI dan Keputusan Menteri Agama, alokasi dana untuk operasional organisasi pengelola zakat tidak melebihi seperdelapan atau 12,5 persen dari dana zakat yang terhimpun.

Bareskrim Bongkar Kasus Dugaan Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi
Indonesia
Bareskrim Bongkar Kasus Dugaan Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi

Bahkan penerima fiktif itu sudah meninggal dunia

Jadi Syarat Wajib Naik KRL, 3 Ribu Warga Ikuti Vaksinasi COVID-19 di Stasiun
Indonesia
Jadi Syarat Wajib Naik KRL, 3 Ribu Warga Ikuti Vaksinasi COVID-19 di Stasiun

"Petugas di lapangan juga akan memeriksa dengan ketat kelengkapan dokumen yang disyaratkan," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba

Pemprov DKI Ancam Sanksi Pidana Tempat Usaha Langgar Prokes PPKM
Indonesia
Pemprov DKI Ancam Sanksi Pidana Tempat Usaha Langgar Prokes PPKM

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam akan memberikan sanksi pidana kepada tempat usaha yang berani melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.