Generasi Pasca 1998 Tidak Paham, PGRI Desak Pendidikan Pancasila Dipertahankan Sekolah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk merevisi PP 57/2021 tentang Standard Nasional Pendidikan dan mempertahankan mata pelajaran Pancasila atau PPKN di semua jenjang pendidikan, mulai PAUD, SD, SMP, SMA hingga pendidikan tinggi.

"Tanpa ada pendidikan Pancasila, kita patut khawatir generasi yang lahir setelah 1998 akan lupa dengan akar sejarah bangsanya, kehilangan nilai-nilai luhur sebagai bagian dari Bangsa Indonesia," kata Ketua PGRI Cabang Tulungagung Muhadi di Tulungagung, Minggu (18/4).

Baca Juga:

MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi

Persatuan Guru Republik Indonesia telah mendiskusikan hilangnya materi pelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) sebagaimana diatur dalam PP 57/2021 sebagai "kemunduran". Hilangnya mata pelajaran sejarah sejak era 1990-an akhir harusnya menjadi pelajaran berharga. Sebab tanpa ada lagi pendidikan sejarah, siswa tak lagi mengetahui dengan baik perjalanan sejarah bangsanya hingga terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ambil contoh Hari Kartini. Sekarang banyak siswa yang tidak tahu sejarah perjuangan Kartini sehingga diperingati setiap tanggal 21 April," katanya.

Lebih fatal lagi, lanjut Muhadi, generasi muda era pasca 1998 ini juga tidak menguasai wawasan tentang perjuangan kemerdekaan. Termasuk bagaimana proses perumusan ideologi Pancasila oleh para "founding father" atau para pendiri bangsa ini.

"Bahwa dialektika perumusan Pancasila, dimana pada sila kesatu telah mengakomodasi keberagaman yang telah ada di negara ini. Dari awalnya sila ke-1 berbunyi Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," papar Muhadi.

PGRI berharap kasus penghilangan mata pelajaran sejarah dalam kurikulum pendidikan nasional tidak berulang pada mata pelajaran PPKN.

Guru mengajar
Guru Mengajar. (Foto: Antara)

"Rumusan kesimpulan dari diskusi kami ini sudah kami sampaikan ke PGRI Jawa Timur dan untuk selanjutnya bisa diteruskan ke pemerintah pusat. Kami tentu sangat berharap kebijakan tersebut (PP 57/2021) bisa ditinjau kembali demi menyelamatkan generasi muda Indonesia di masa depan," kata Muhadi dikutip Antara.

Gelombang reaksi muncul dari kalangan pendidik setelah penetapan PP Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Maret 2021. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada pasal 40 PP 57/2021 tertulis muatan wajib terkait pengembangan karakter dalam kurikulum pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Tidak ada penyebutan sama sekali Pancasila sebagai mata pelajaran/kuliah sebagai muatan wajib kurikulum. (*)

Baca Juga:

Jokowi Sebut Pendidikan Pancasila harus Diajarkan Sejak PAUD

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Empat Pekerjaan Rumah Pemerintah Capai Swasembada Migas
Indonesia
Empat Pekerjaan Rumah Pemerintah Capai Swasembada Migas

Tanpa kesungguhan dan komitmen kuat, mustahil niat tersebut akan terwujud

Pengguna KRL Selama Libur Panjang Berkurang
Indonesia
Pengguna KRL Selama Libur Panjang Berkurang

PT KCI juga tetap mengoperasikan 975 perjalanan KRL per harinya

Jelang Lebaran, Pasar Klewer Solo Mulai Diserbu Pengunjung
Indonesia
Jelang Lebaran, Pasar Klewer Solo Mulai Diserbu Pengunjung

Jelang Lebaran pusat perbelanjaan dan pasar tekstil di Solo, Jawa Tengah mulai dipadati pengunjung. Namun demikian, aturan protokol kesehatan tetap diberlakukan sangat ketat untuk menjamin kenyamanan pengunjung di tengah situasi pandemi COVID-19.

Anak Buah Anies Bangun 9 RTH, Kucuran Anggaran Capai Rp23 Miliar
Indonesia
Anak Buah Anies Bangun 9 RTH, Kucuran Anggaran Capai Rp23 Miliar

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memaksimalkan pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di sembilan tempat pemakaman umum (TPU).

Mojokerto Naikkan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Mojokerto Naikkan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menaikkan denda untuk pelanggar protokol kesehatan (prokes) yang semula Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu

BMKG Prakirakan Lima Wilayah DKI Dilanda Hujan Disertai Petir
Indonesia
BMKG Prakirakan Lima Wilayah DKI Dilanda Hujan Disertai Petir

BMKG bahkan menyampaikan peringatan dini untuk warga Jakarta Selatan

Skandal Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya

Mejelis hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Andi Irfan Jaya atas kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat.

[HOAKS atau FAKTA]: Maruf Amin Minta Guru Maklumi Gaji Kecil dengan Imbalan Surga
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Maruf Amin Minta Guru Maklumi Gaji Kecil dengan Imbalan Surga

Unggahan tangkapan layar artikel milik pikiranrakyat.com sudah mengalami suntingan atau editan di bagian judul.

[HOAKS atau FAKTA]: Arab Saudi Bangun Pusat Judi Terbesar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Arab Saudi Bangun Pusat Judi Terbesar

Video berdurasi 19 detik itu memperlihatkan beberapa kelompok pria berpakaian ghutrah (pakaian khas pria Timur Tengah) yang sedang bermain sejenis permainan kartu.

Vaksinasi 1.695 Anggota TNI Soloraya, Mabes TNI Kerahkan 112 Nakes
Indonesia
Vaksinasi 1.695 Anggota TNI Soloraya, Mabes TNI Kerahkan 112 Nakes

"Sesuai dengan perintah langsung Panglima TNI, langsung Serbu Vaksin bagi jajaran prajurit," kata Ganip.