Generasi Pasca 1998 Tidak Paham, PGRI Desak Pendidikan Pancasila Dipertahankan Sekolah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk merevisi PP 57/2021 tentang Standard Nasional Pendidikan dan mempertahankan mata pelajaran Pancasila atau PPKN di semua jenjang pendidikan, mulai PAUD, SD, SMP, SMA hingga pendidikan tinggi.

"Tanpa ada pendidikan Pancasila, kita patut khawatir generasi yang lahir setelah 1998 akan lupa dengan akar sejarah bangsanya, kehilangan nilai-nilai luhur sebagai bagian dari Bangsa Indonesia," kata Ketua PGRI Cabang Tulungagung Muhadi di Tulungagung, Minggu (18/4).

Baca Juga:

MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi

Persatuan Guru Republik Indonesia telah mendiskusikan hilangnya materi pelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) sebagaimana diatur dalam PP 57/2021 sebagai "kemunduran". Hilangnya mata pelajaran sejarah sejak era 1990-an akhir harusnya menjadi pelajaran berharga. Sebab tanpa ada lagi pendidikan sejarah, siswa tak lagi mengetahui dengan baik perjalanan sejarah bangsanya hingga terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ambil contoh Hari Kartini. Sekarang banyak siswa yang tidak tahu sejarah perjuangan Kartini sehingga diperingati setiap tanggal 21 April," katanya.

Lebih fatal lagi, lanjut Muhadi, generasi muda era pasca 1998 ini juga tidak menguasai wawasan tentang perjuangan kemerdekaan. Termasuk bagaimana proses perumusan ideologi Pancasila oleh para "founding father" atau para pendiri bangsa ini.

"Bahwa dialektika perumusan Pancasila, dimana pada sila kesatu telah mengakomodasi keberagaman yang telah ada di negara ini. Dari awalnya sila ke-1 berbunyi Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," papar Muhadi.

PGRI berharap kasus penghilangan mata pelajaran sejarah dalam kurikulum pendidikan nasional tidak berulang pada mata pelajaran PPKN.

Guru mengajar
Guru Mengajar. (Foto: Antara)

"Rumusan kesimpulan dari diskusi kami ini sudah kami sampaikan ke PGRI Jawa Timur dan untuk selanjutnya bisa diteruskan ke pemerintah pusat. Kami tentu sangat berharap kebijakan tersebut (PP 57/2021) bisa ditinjau kembali demi menyelamatkan generasi muda Indonesia di masa depan," kata Muhadi dikutip Antara.

Gelombang reaksi muncul dari kalangan pendidik setelah penetapan PP Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Maret 2021. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada pasal 40 PP 57/2021 tertulis muatan wajib terkait pengembangan karakter dalam kurikulum pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Tidak ada penyebutan sama sekali Pancasila sebagai mata pelajaran/kuliah sebagai muatan wajib kurikulum. (*)

Baca Juga:

Jokowi Sebut Pendidikan Pancasila harus Diajarkan Sejak PAUD

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pilih Komjen Listyo jadi Kapolri, Jokowi Dinilai Bangun Keberagaman di Tanah Air
Indonesia
Pilih Komjen Listyo jadi Kapolri, Jokowi Dinilai Bangun Keberagaman di Tanah Air

Pengajuan ini akan membawa angin segar bagi integrasi bangsa

Drone Bawah Air Masuk Perairan Indonesia, Politisi PKS: Keamanan Negara Sangat Rentan
Indonesia
Drone Bawah Air Masuk Perairan Indonesia, Politisi PKS: Keamanan Negara Sangat Rentan

"Artinya keamanan nasional kita sangat rentan," kata Sukamta

APBN Kerja Keras Pulihkan Ekonomi
Indonesia
APBN Kerja Keras Pulihkan Ekonomi

Tantangan yang harus dihadapi APBN 2021 untuk mendukung program vaksinasi dan pemulihan ekonomi serta mendukung langkah konsolidasi fiskal.

RSPAD Angkat Suara Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Gejala
Indonesia
RSPAD Angkat Suara Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Gejala

Sebanyak 71,4 persen relawan uji klinis fase I Vaksin Nusantara mengalami gejala berupa kejadian tidak diinginkan (KTD).

Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos
Indonesia
Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos

Juliari juga memerintahkan Adi Wahyono berkoordinasi dengan tim teknis menteri sosial

Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers
Indonesia
Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers

"Kami sangat menyesalkan putusan ini. Karena bagaimanapun keputusan ini akan menjadi preseden buruk kebebesan pers," kata Direktur LBH Ade dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Max Sopacua Pastikan KLB Sumut Legal
Indonesia
Max Sopacua Pastikan KLB Sumut Legal

Politisi senior Partai Demokrat Max Sopacua menyebutkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat sudah sesuai prosedur.

Kebon Pala Terendam 3 Hari, PSI Pertanyakan Keseriusan Anies Selesaikan Banjir
Indonesia
Kebon Pala Terendam 3 Hari, PSI Pertanyakan Keseriusan Anies Selesaikan Banjir

"Kami terus menagih janji dan keseriusan Gubernur Anies untuk menjalankan program penanganan banjir dari pembangunan sodetan hingga naturalisasi," terang William

PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru
Indonesia
PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru

Kebijakan Pemprov DKI melarang industri pariwisata menggelar acara perayaan malam tahun baru 2021 dinilai berlebihan.

Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama
Indonesia
Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama

"Penggunaan seragam sekolah dengan atribut keagamaan di sekolah negeri merupakan keputusan murid dan guru sebagai individu," kata Nadiem.