Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyambut gencatan senjata Israel-Hamas yang akan resmi berlaku mulai 19 Januari 2025 sebagai upaya penghentian permanen agresi Israel di seluruh wilayah Palestina.
Menurutnya, sudah terlalu banyak korban jiwa warga sipil orang tua, perempuan dan anak-anak yang terbunuh oleh mesin perang penjajah Israel.
Jazuli mengatakan, gencatan senjata yang diserukan oleh PBB dan berbagai negara di dunia ini harus diletakkan dalam kerangka penghentian permanen penjajahan Israel di seluruh wilayah Palestina.
"Sikap Indonesia sangat jelas sejak awal mendesak Israel menghentikan segala bentuk agresi dan penjajahan atas wilayah Palestina. Sebaliknya Indonesia mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Inilah perjuangan kita yang merupakan amanat konstitusi, amanat konferensi Asia-Afrika di Bandung sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia," kata Jazuli dalam keterangannya, Kamis (16/1).
Baca juga:
Oleh karena itu, kata anggota Komisi I DPR RI ini, diplomasi Indonesia tidak berhenti pada gencatan senjata antara Israel dan Hamas tapi bagaimana Palestina merdeka sebagai negara berdaulat dan Israel menghentikan penjajahannya.
"Apa yang terjadi di Gaza Palestina sejatinya bukan konflik atau perang antara dua negara tapi bentuk penjajahan di era modern. Rakyat Palestina dan para pejuangnya hanya mempertahankan wilayahnya dari penjajahan yang selama puluhan tahun direnggut paksa," tegas Jazuli.
Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia ini meminta kepada PBB agar benar-benar mengawal gencatan senjata ini dengan tegas karena Israel kerap melanggar perjanjian dan mengkhianati berbagai resolusi damai.
"Agar perdamaian permanen dapat terwujud di tanah Palestina dan rakyat Palestina dapat memperoleh hak-hak hidupnya di wilayahnya yang sah," imbuhnya.
Baca juga:
Melalui gencatan senjata ini, kata Jazuli, ia berharap bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza dapat masuk dengan akses yang terbuka seluas-luasnya. Dia juga berharap segera dapat dimulai proses rekonstruksi dan rehabilitasi kehidupan di Gaza Palestina.
Pemerintan Indonesia, tambah Jazuli, juga bisa mengambil peran yang lebih kuat untuk menggalang dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dari dalam negeri yang animonya luar biasa. Sebagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto, lanjut dia, pemerintah juga siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB.
"Kita berharap PBB dan instrumen penjaga perdamaian yang dimilikinya benar-benar bisa mewujudkan perdamaian di Gaza dan mengawal proses rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (Pon)
