Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Sulut

MerahPutih.com - Gempa Bumi Magnitudo 6,2 mengguncang Sulawesi Utara, titik gempa berada di 113 kilometer Tenggara Melonguane Sulawesi Utara.

Badan Menterologi, Klimatologi dan Geofisika mengumumkan gempa yang terjadi pukul 07.51, tidak berpotensi Tsunami.

Namun, BMKG menyarankan Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi. Sampai berita ini diturunkan belum ada laporan kerusakan atau korban dari gempa yang berada di kedalaman 10 kilometer ini.

Baca Juga:

Dalam 6 Bulan, Indonesia Digoyang 4.701 Gempa

Sebelumnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan selama Januari sampai dengan Juni 2021, telah terjadi 4.701 kali gempa bumi di wilayah Tanah Air.

"Inilah gambaran sebaran aktivitas gempa di Indonesia selama periode Januari - Juni 2021, total gempa terjadi sebanyak 4.701 kali dengan rata-rata terjadi 783 kali gempa per bulan," terang Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui akun medsos pribadinya, di Jakarta, Kamis (8/7).

Gempa Sulut. (Foto: Antara)
Gempa Sulut. (Foto:BMKG)

BMKG mencatat kejadian gempa pada Januari 666 kali, Februari 534, Maret 918, April 805, Mei 933, dan Juni 845 kali.

"Tren aktivitas gempa tektonik di indonesia selama periode Januari-Juni tampak terjadi peningkatan," ungkap Daryono.

Baca Juga:

Gempa Bumi di Sukabumi Masuk Kategori Gempa Interface

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1.700 Anggota Polres Jakarta Pusat Jalani Vaksin Tahap Dua
Indonesia
1.700 Anggota Polres Jakarta Pusat Jalani Vaksin Tahap Dua

Sebanyak 1.700 anggota Polres Metro Jakarta Pusat menjalani vaksinasi COVID-19 tahap dua pada Rabu (24/3).

Cegah Warga Mudik, Ada 338 Titik Penyekatan Kendaraan di Jawa Barat
Indonesia
Cegah Warga Mudik, Ada 338 Titik Penyekatan Kendaraan di Jawa Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan ada 338 titik penyekatan yang dijaga oleh petugas gabungan (dinas perhubungan, kepolisian, TNI dan Satpol PP) di wilayah Jawa Barat untuk mencegah pemudik dan pemudik dini Lebaran 2021.

Keterisian Ruang ICU Pasien Positif COVID-19 di Bogor Capai 90 Persen
Indonesia
Keterisian Ruang ICU Pasien Positif COVID-19 di Bogor Capai 90 Persen

Pemerintah Kota Bogor mencari solusi tambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien positif COVID-19.

Sepanjang 2020, Dewas KPK Terima 247 Surat Pengaduan
Indonesia
Sepanjang 2020, Dewas KPK Terima 247 Surat Pengaduan

Artidjo mengungkapkan dari 247 surat pengaduan, 87 laporan selesai diproses dengan surat jawaban ke pelapor. Kemudian, 60 laporan diteruskan ke unit kerja terkait di KPK. Dan 100 Laporan di file atau arsip

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi PT Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi PT Asabri

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), hari ini.

Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte
Indonesia
Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte

Gunawan menyampaikan timnya mengajukan sejumlah barang bukti ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Polisi Dihadang Laskar FPI Saat Antar Surat Panggilan Kedua Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Dihadang Laskar FPI Saat Antar Surat Panggilan Kedua Rizieq Shihab

Dalam pengiriman surat kali ini, polisi kembali sempat diadang oleh para Laskar Pembela Islam (LPI).

Kontrol Pengunjung Pusat Belanja, Pemkot Bandung Kerahkan Ratusan Petugas
Indonesia
Kontrol Pengunjung Pusat Belanja, Pemkot Bandung Kerahkan Ratusan Petugas

Pekan terakhir Ramadan atau jelang Idul Fitri, warga akan memadati pusat-pusat belanja untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.

Kubu AHY 'Awasi' Pergerakan Kemenkumham Sampai Gugurkan Permohonan KLB Demokrat
Indonesia
Kubu AHY 'Awasi' Pergerakan Kemenkumham Sampai Gugurkan Permohonan KLB Demokrat

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menunggu sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia terkait nasib penyerahan dokumen kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit.

Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum
Indonesia
Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum

Pasalnya, di waktu yang sama, Risma diketahui masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Rangkap jabatan juga diakui oleh Risma telah mendapat izin Presiden Jokowi.