Gelombang Baru COVID-19 Beijing, Pelanggar Aturan Pandemi Diancam Penjara Sejumlah warga sedang menikmati makanan dan minuman di luar salalh satu kafe di Distrik Chaoyang, Beijing, China, Rabu (18/5/2022). ANTARA/M. Irfan Ilmie

MerahPutih.com - Gelombang terbaru COVID-19 di Beijing, Tiongkok sudah berlangsung lebih dari sebulan, namun belum ada tanda-tanda mereda.

Kenaikan kasus COVID-19 tersebut mendorong otoritas di ibu kota Tiongkok itu mulai menjatuhkan sanksi tegas, baik administratif maupun hukuman penjara terhadap berbagai pihak pelanggar terkait.

Hasil investigasi munculnya dua klaster baru di Beijing telah dirilis, Selasa (24/5), dengan menjatuhkan sanksi terhadap para karyawan dua perusahaan, pejabat pemerintah lokal, dan staf departemen pengawasan industri serta departemen antipandemi.

Baca Juga:

Biden Tinggalkan Asia, Korut Lakukan Peluncuran Tiga Rudal Balistik

Dikutip Antara, tim inspeksi mengungkapkan bahwa klaster proyek pembangunan jaringan kereta metro line 11 menemukan seorang pekerja bermarga Liu mengajak 24 pekerja lainnya meninggalkan area terkontrol di Distrik Fangshan pada 4 Mei, yaitu sehari setelah otoritas setempat menerapkan pembatasan wilayah.

Sekelompok pekerja itu pergi ke dua distrik lainnya di Beijing, yakni Haidian dan Daxing.

Liu dan kawan-kawan diminta keterangan petugas keamanan, beberapa pihak terkait perusahaan tersebut dikenai sanksi perusahaan.

Beberapa staf kantor pemerintahan yang bertanggung jawab dalam tindakan antipandemi di Fangshan, Haidian, dan Daxing juga dikenai sanksi karena dianggap lalai.

Polisi juga menginvestigasi perusahaan Yunda Express Cabang Changyang di Distrik Fangshan atas pelanggaran tindak pencegahan penyakit menular.

Baca Juga:

Penerapan Pajak Digital Global Alami Jalan Buntu

Sementara itu, polisi menahan enam orang di lingkungan Beijing Pushi Medical Laboratory Co terkait tes PCR.

Izin usaha laboratorium yang berlokasi di Distrik Fangshan tersebut juga dicabut karena ulah para karyawannya.

"Dari enam tersangka ada petugas kontrol lab dan departemen legal," kata juru bicara Biro Keamanan Kota Beijing, Pan Xuhong, seperti dikutip media setempat.

Para tersangka hanya menguji lebih sedikit dari jumlah sampel tes PCR yang banyak itu.

Sampai saat ini, Beijing masih menerapkan penguncian wilayah (lockdown) di beberapa distrik. Di Distrik Fangshan sendiri dalam jangka waktu 24 jam dari Senin (23/5) hingga Selasa (24/5) terdapat 292 kasus positif. (*)

Baca Juga:

Penembakan Texas: 18 Murid SD dan 3 Orang Dewasa Tewas

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Senator Usulkan Referendum Uji Klaim Mahfud Masyarakat Papua Setuju Pemekaran
Indonesia
Senator Usulkan Referendum Uji Klaim Mahfud Masyarakat Papua Setuju Pemekaran

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan menyimpulkan 82 persen orang Papua menyetujui pemekaran wilayah.

Panglima TNI Perintahkan Semua Daerah Miliki Fasilitas Isolasi Terpusat
Indonesia
Panglima TNI Perintahkan Semua Daerah Miliki Fasilitas Isolasi Terpusat

Jika ada lonjakan kasus, kata Panglima, maka tiap daerah siap menampung mereka di tempat-tempat isolasi terpusat itu.

 KSP Apresiasi Keputusan Baleg Jadikan RUU TPKS Inisiatif DPR
Indonesia
KSP Apresiasi Keputusan Baleg Jadikan RUU TPKS Inisiatif DPR

Agar pembahasan RUU TPKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan, KSP menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas.

BPK Nilai Penyediaan Hunian Terjangkau yang Dijanjikan Anies Belum Optimal
Indonesia
BPK Nilai Penyediaan Hunian Terjangkau yang Dijanjikan Anies Belum Optimal

BPK menyimpulkan terdapat sejumlah permasalahan program penyediaan hunian bagi warga miskin yang masih belum baik.

Kritik Kenaikan Tarif Masuk Borobudur, Anggota DPR ini Juga Soroti Kualitas Pemandu Wisata
Indonesia
Kritik Kenaikan Tarif Masuk Borobudur, Anggota DPR ini Juga Soroti Kualitas Pemandu Wisata

Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji, menilai rencana pemerintah menaikkan tarif tiket masuk wisata Candi Borobudur itu bertolak belakang dengan promosi destinasi wisata.

Penumpang Dilarang Naik KRL Jika Tidak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Penumpang Dilarang Naik KRL Jika Tidak Patuhi Protokol Kesehatan

"Untuk mencegah penularan virus, petugas dengan tegas akan melarang pengguna masuk area stasiun apabila tidak menerapkan protokol kesehatan," jelas Anne kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (20/2).

Rani Mauliani Resmi Gantikan M Taufik Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Rani Mauliani Resmi Gantikan M Taufik Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Dalam rapur, Taufik sekaligus mengumumkan penggantinya yakni Rani Mauliani.

Demokrat Sebut Anies-AHY Pasangan Ideal
Indonesia
Demokrat Sebut Anies-AHY Pasangan Ideal

Duet antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang terbuka lebar.

Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Belum Temukan PMK di Hewan Ternak Warga
Indonesia
Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Belum Temukan PMK di Hewan Ternak Warga

Saat ini telah dilakukan pembatasan lalu lintas ternak secara ketat guna mencegah penyebaran penyakit tersebut agar daging sapi bisa aman dikonsumsi.

Bea dan Cukai Solo Usulkan Ciu Dilegalkan
Indonesia
Bea dan Cukai Solo Usulkan Ciu Dilegalkan

Bea dan Cukai Solo mendorong pengolahan ciu menjadi produk yang legal dan bisa dipasarkan dengan izin resmi.