Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Reshuffle kabinet tengah digadang-gadang Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah melihat kinerja anak buahnya saat menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air.

Bagaimana tidak, pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar Rp900 triliun. Namun, sejauh ini para menteri kabinet Indonesia Maju dinilai belum bekerja maksimal seperti diharapkan Jokowi.

Baca Juga

Menangnya Rachmawati Soekarnoputri di MA Tak Punya Impikasi Yuridis ke Jokowi

“Perlu saya ingatkan belanja-belanja di kementerian, saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja-belanja kementerian tolong dipercepat,” ujarnya dalam video pembukaan sidang kabinet paripurna tanggal 18 Juni yang diunggah Biro Pers Setpres, Minggu (28/6).

Jokowi
Presiden Jokowi

Kepala Negara menyoroti penyerapan anggaran di bidang kesehatan yang masih jauh dari harapan. Dimana dari total anggaran Rp75 triliun baru 1,53%.

“Misalnya saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53% coba,” jelas dia.

Selain itu, Jokowi minta agar stimulus ekonomi segera direalisasikan. Jangan sampai hanya karena aturan membuat semua terhambat.

Restu Partai Politik

Pengamat politik Jerry Massie menuturkan bahwa rencana Jokowi untuk merombak kabinet berpotensi tersandera partai politik yang mengusungnya di Pilpres 2019, terutama PDI Perjuangan.

Apalagi, Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga presiden kelima Megawati Soekarnoputri secara gamblang menyebut Jokowi sebagai petugas partai

“Jadi bukan hanya menggertak, tapi langsung bertindak,” ujar dia.

Jerry meminta Jokowi berpikir taktis dan bertindak cepat. Reshuffle yang lambat bakal menggerus kepercayaan publik kepada Kepala Negara.

“Dampaknya bisa buruk terhadap kredibilitasnya. Takutnya publik tak akan percaya lagi,” tutur Jerry.

Di sisi lain, Dosen Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan Jokowi seharusnya langsung merombak kabinet karena menteri-menteri banyak yang memble kerjanya.

"Istana juga tak konsisten. Tanggal 18 juni rapat menteri paripurna. Tanggal 28 juni video marah-marah Jokowi yang mengancam akan me-reshuffle menteri viral," ujarnya kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (8/7)

Kemudian, ia juga menilai pernyataan Mensesneg Pratikno yang membantah tidak adanya perombakan kabinet menandakan pemerintah sendiri mencla-mencle terkait komunikasi pihak istana pada publik.

Baca Juga

Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian

"Jika nanti ada reshuffle. Itu artinya marah2nya Jokowi itu serius dan benar. Namun jika tak ada reshuffle, maka marah-marahnya tersebut hanya gimick atau retorik. Jadi soal peluang reshuffle. Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu," tegasnya.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)

Terkait restu parpol, Ujang menuturkan hal itu hanya formalitas. Sebab, itu soal komunikasi dengan para pimpinan partai koalisi Jokowi. Karena yang akan direshuffle kemungkinan besar dari non partai.

"Jika pun ada reshuffle dari kader parpol yang jadi menteri. Itu pun akan diganti dengan kader lain dari parpol yang diganti tersebut," pungkasnya. (Dka)

Baca Juga:

Istana Buka Motif Jokowi Ancam Reshuflle Baru Dibuka ke Publik Telat 10 Hari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kelima Kalinya, Pemprov DKI Perpanjang PSBB Transisi Selama 14 Hari
Indonesia
Kelima Kalinya, Pemprov DKI Perpanjang PSBB Transisi Selama 14 Hari

Perpanjangan PSBB Transisi ini berlaku selama 14 hari

Dibubarkan Pemerintah, FPI Melawan
Indonesia
Dibubarkan Pemerintah, FPI Melawan

Sugito mengaku akan bertemu dengan tim hukum FPI lainnya

Kasus COVID-19 di Jakarta Bertambah 1.009 Orang
Indonesia
Kasus COVID-19 di Jakarta Bertambah 1.009 Orang

Dengan positivity rate 9,8 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.009 jiwa.

 Solo KLB COVID-19, Relawan Gibran Sumbang Ribuan APD ke Rumah Sakit
Indonesia
Solo KLB COVID-19, Relawan Gibran Sumbang Ribuan APD ke Rumah Sakit

"Kami apresiasi relawannya yang giat bekerja keras membantu kegiatan kemanusiaan dalam kondisi status kejadian luar biasa Covid-19 di Solo," ujar Gibran di Solo.

Sri Mulyani Disebut Lokek ke Rakyat, Suka Memberi ke Korporasi
Indonesia
Sri Mulyani Disebut Lokek ke Rakyat, Suka Memberi ke Korporasi

Anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang

Jokowi Dinilai Sudah Bebas dari Kepentingan Politik
Indonesia
Jokowi Dinilai Sudah Bebas dari Kepentingan Politik

Ia memprediksi reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada akhir tahun 2020

KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020
Indonesia
KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020

Data ini bertujuan untuk menunjukan Cakada yang sudah menyampaikan LHKPN

Bamsoet Soroti Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Indonesia
Bamsoet Soroti Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Bamsoet mengingatkan agar pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN tersebut tidak bertentangan cara kerjanya.

Indonesia Hadapi 'Krisis Kembar', SBY: Kita Harus Bersatu
Indonesia
Indonesia Hadapi 'Krisis Kembar', SBY: Kita Harus Bersatu

SBY juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur

PT KAI Belum Terapkan Rapid Test Antigen untuk Penumpang saat Libur Nataru
Indonesia
PT KAI Belum Terapkan Rapid Test Antigen untuk Penumpang saat Libur Nataru

Saat ini, KAI masih mengacu ke Surat Edaran (SE) 14 Kementerian Perhubungan tanggal 8 Juni 2020 dan SE 9 Gugus Tugas COVID-19 tanggal 26 Juni 2020.