Geledah Rumdin Wali Kota Batu, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Gratifikasi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen dalam penggeledahan di rumah dinas Wali Kota Batu dan kediaman staf pribadi mantan Wali Kota Batu di Kota Batu, Jawa Timur, pada Kamis (14/1) kemarin.

Dokumen tersebut disinyalir memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi di Pemerintah Kota Batu tahun 2011-2017.

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Batu

"Adapun yang sudah diamankan di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (15/1).

Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dianalisis guna kepentingan penyitaan sebagai alat bukti perkara.

"Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan analisa. Setelahnya akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut," ujarnya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA

Selain dua rumah tersebut, penyidik KPK juga telah menggeledah Toko Nusantara di Kota Batu pada Rabu (13/1). Akan tetapi, Ali menyampaikan, penyidik tidak berhasil menemukan barang bukti terkait perkara dalam penggeledahan tersebut.

"Selama proses penggeledahan di tempat tersebut, sementara ini belum ditemukan barang bukti yang terkait dengan perkara," kata Ali.

Baca Juga

Erick Thohir dan Budi Gunadi Sambangi KPK

Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan gratifikasi di Pemerintah Kota Batu tahun 2011-2017.Kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Eddy telah divonis bersalah menerima suap Rp295 juta dan sebuah mobil Toyota Alphard senilai Rp1,6 miliar dari pengusaha Filiput Djap. Eddy dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan pada 2019 lalu. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terapkan Protokol Kesehatan, Warga Dilarang Lihat Pemotongan Hewan Kurban di Masjid
Indonesia
Terapkan Protokol Kesehatan, Warga Dilarang Lihat Pemotongan Hewan Kurban di Masjid

Dalam Surat Edaran Dirjen PKH tersebut, kata dia, antara lain mengatur petugas pemotonan hewan di batasi dalam jumlah tertentu, guna menghindari kerumunan.

Pemerintah Tetapkan 21 Agustus Cuti Bersama
Indonesia
Pemerintah Tetapkan 21 Agustus Cuti Bersama

Cuti bersama juga ditetapkan pada Rabu dan Jumat, 28 dan 30 Oktober sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.

Wagub Riza: PSBB Transisi Jakarta Kemungkinan Diperpanjang
Indonesia
Wagub Riza: PSBB Transisi Jakarta Kemungkinan Diperpanjang

Namun, Riza Patria tak menyampaikan sampai kapan kebijakan itu akan diperluas.

DMI: Protokol Kesehatan Jadi Syarat Pengoperasian Masjid di Seluruh Indonesia
Indonesia
DMI: Protokol Kesehatan Jadi Syarat Pengoperasian Masjid di Seluruh Indonesia

DMI mensyaratkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 agar masjid dapat menyelenggarakan salat berjamaah.

BEM SI Nyatakan Mosi tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR
Indonesia
BEM SI Nyatakan Mosi tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR

“Maka dalam kesempatan ini, kami Aliansi BEM Se-Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh wakil rakyat Indonesia,” tutupnya.

Pendukung Rizieq Ancam Kerahkan Massa, Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Indonesia
Pendukung Rizieq Ancam Kerahkan Massa, Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah

Polisi rencananya akan mendalami dugaan tindak pidana Pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

KPK tak Pernah Tetapkan Nazaruddin Sebagai Justice Collaborator
Indonesia
KPK tak Pernah Tetapkan Nazaruddin Sebagai Justice Collaborator

Pernyataan tersebut membantah keterangan Kementerian Hukum dan HAM yang menyebut Nazaruddin mendapat status JC dari KPK.

Pandemi Bikin Serapan BBM Bersubsidi Berkurang
Indonesia
Pandemi Bikin Serapan BBM Bersubsidi Berkurang

Setiap tahun, pemerintah melalui BPH Migas mengatur subsidi minyak dan gas kepada masyarakat, khususnya untuk BBM yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti solar, premium dan minyak tanah.

FORTIBER Sepenuh Hati Galang Solidaritas Hadang COVID-19
Indonesia
FORTIBER Sepenuh Hati Galang Solidaritas Hadang COVID-19

FORTIBER sendiri adalah sebuah organisasi yang berdiri pada tanggal 28 Agustus 2016.

Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media
Indonesia
Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mencabut telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian