Geledah Rumah Bekas Sekda Banjar, KPK Amankan Dokumen Terkait Korupsi Infrastruktur Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar, Kamis (10/12) kemarin. Selain rumah eks Sekda, penyidik juga menggeledah kediaman Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar.

Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2017. Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah bukti tambahan.

Baca Juga:

KPK Geledah Pendopo Wali Kota Banjar

"Kamis (10/12), tim penyidik KPK melaksanakan penggeledahan di dua lokasi yakni di rumah kediaman Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar dan rumah kediaman Mantan Sekda Banjar," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (11/12).

Penyidik berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Adapun, barang bukti yang diamankan dalam penggledahan tersebut yakni, berbagai macam dokumen yang diainyalir terkait pengerjaan proyek di Kota Banjar.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Barang yang ditemukan dan diamankan diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini. Berikutnya penyidik akan menganalisa dokumen dimaksud untuk kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini," ujarnya.

KPK memang sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Namun memang, KPK belum mengumumkan secara detail konstruksi kasus serta tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga:

KPK Sita Kebun Sawit Milik Nurhadi

Saat ini, penyidik masih melakukan tahap pengumpulan alat bukti yang diantaranya memeriksa saksi dan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar. Salah satu lokasi yang telah digeledah yakni pendopo Wali Kota Banjar.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Ali, beberapa waktu lalu. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bakal Bikin Fregat Type 31, Tiongkok Diyakini Tak Berani Masuk Laut Natuna Utara
Indonesia
Bakal Bikin Fregat Type 31, Tiongkok Diyakini Tak Berani Masuk Laut Natuna Utara

Kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut baik untuk misi antar jemput personel, maupun misi penyelamatan SAR Search and Rescue.

Metode GeNose Bukan untuk Mendiagnosis Pasien COVID-19
Indonesia
Metode GeNose Bukan untuk Mendiagnosis Pasien COVID-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memastikan, metode GeNose tidak dapat menggantikan swab test PCR yang memiliki fungsi diagnosis.

Muhammadiyah Ajak Umat Muslim Salat Gaib untuk Prajurit KRI Nanggala 402
Indonesia
Muhammadiyah Ajak Umat Muslim Salat Gaib untuk Prajurit KRI Nanggala 402

PP Muhammadiyah mengimbau umat Islam untuk menggelar salat gaib untuk prajurit TNI yang ada di dalam KRI Nanggala 402.

PT KAI Sudah Layani 1,6 Juta Peserta Rapid Test Antigen di Stasiun
Indonesia
PT KAI Sudah Layani 1,6 Juta Peserta Rapid Test Antigen di Stasiun

KAI senantiasa mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan dari pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 pada moda transportasi kereta api.

Din Syamsudin Anggap Jabatan Wamendikbud untuk Abdul Mu'ti Merendahkan Muhammadiyah
Indonesia
Din Syamsudin Anggap Jabatan Wamendikbud untuk Abdul Mu'ti Merendahkan Muhammadiyah

Din Syamsudin memuji langkah Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menolak menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) di kabinet Presiden Joko Widodo.

Ratusan Masyarakat Umum Sudah Disuntik Vaksin Pfizer dan Moderna di Jakarta Barat
Indonesia
Ratusan Masyarakat Umum Sudah Disuntik Vaksin Pfizer dan Moderna di Jakarta Barat

Di Jakbar warga yang disuntik Pfizer sudah 294 orang dan Moderna sudah 295 orang.

Ketua DPRD DKI: Saya Akan Lockdown Kantor DPRD
Indonesia
Ketua DPRD DKI: Saya Akan Lockdown Kantor DPRD

Kebijakan tak beroperasi kegiatan DPRD ini, sudah dikoordinasikan dengan Wakil Ketua DPRD DKI

Pemprov DKI Siapkan 3 Tempat Isolasi Mandiri Jika Wisma Atlet Penuh
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 3 Tempat Isolasi Mandiri Jika Wisma Atlet Penuh

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 3 tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19, bila Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet melebihi kapasitas yang ada.

Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur
Indonesia
Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur

KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster.

Terjerat Kasus Narkoba, Sambil Nangis Nia Ramadhani Minta Maaf
Indonesia
Terjerat Kasus Narkoba, Sambil Nangis Nia Ramadhani Minta Maaf

"Khususnya keluarga kepada besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya," sesal Nia.