Geledah Kantor KKP, KPK Sita Mata Uang Asing Menteri Edhy Prabowo tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: MP/Ponco).

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing terkait kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur, yang menjerat Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

Uang tunai itu disita penyidik saat menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Jumat (27/11) hingga Sabtu (28/11) dini hari.

"Dalam penggeledahan tersebut penyidik berhasil menemukan dan mengamankan sejumlah barang berupa uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (28/11).

Baca Juga:

Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf

Meski demikian, Ali belum dapat membeberkan secara rinci nominal uang yang disita lantaran masih dalam proses perhitungan.

Tak hanya uang tunai, dalam penggeledahan itu, tim penyidik juga menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan kasus suap izin ekspor benur.

"Disamping itu juga ditemukan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan perkara dugaan suap yang diterima oleh tersangka EP (Edhy Prabowo) dan kawan-kawan," ujar Ali.

Menteri Edhy Prabowo di KPK. (Foto: Antara).
Menteri Edhy Prabowo di KPK. (Foto: Antara).

Ali mengatakan, tim penyidik akan menganalisis uang tunai dan barang-barang lainnya yang disita dalam penggeledahan di KKP.

Tak hanya KKP, dalam mengusut kasus ini, Ali memastikan tim penyidik akan menggeledah sejumlah lokasi lainnya yang diduga terdapat jejak-jejak tersangka kasus suap izin ekspor.

"Penggeledahan masih akan dilakukan oleh tim penyidik ke beberapa tempat yang diduga terkait dengan perkara ini, namun kami tidak bisa menyampaikan lebih lanjut terkait dengan tempat-tempat dimaksud mengingat ini adalah bagian dari strategi penyidikan," tutup Ali. (Pon)

Baca Juga:

Penangkapan Menteri Edhy Prabowo Panaskan Peta Politik di Pemerintahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gegara Catut Nama Mega dan Anies, Guru SMPN 250 Jaksel Terancam Dipecat
Indonesia
Gegara Catut Nama Mega dan Anies, Guru SMPN 250 Jaksel Terancam Dipecat

"Saya udah minta diberi sanksi lain, sedang dipelajari, di antaranya tidak lagi dipekerjakan di SMPN 250," tuturnya.

Mendag Klaim Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD11,05 Miliar
Indonesia
Mendag Klaim Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD11,05 Miliar

Mendag mengatakan neraca perdagangan Indonesia di masa pandemi COVID-19 mengalami surplus mencapai USD 11,95 miliar.

Tujuh PPSU Positif Corona, Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup
Indonesia
Tujuh PPSU Positif Corona, Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup

Penutupan itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut.

KPK Ajukan Banding atas Vonis 7 Tahun Imam Nahrawi
Indonesia
KPK Ajukan Banding atas Vonis 7 Tahun Imam Nahrawi

Politikus PKB itu hanya divonis 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan.

Yasonna: Jakob Oetama Memberi Teladan Lewat Komitmennya pada Kemanusiaan
Indonesia
Yasonna: Jakob Oetama Memberi Teladan Lewat Komitmennya pada Kemanusiaan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya tokoh pers Jakob Oetama.

Operasi Patuh Jaya Incar Pengendara Bandel Protokol Kesehatan
Indonesia
Operasi Patuh Jaya Incar Pengendara Bandel Protokol Kesehatan

Sanksinya akan diberikan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

Pengamat Sebut Jakarta Bisa Chaos jika Lockdown
Indonesia
Pengamat Sebut Jakarta Bisa Chaos jika Lockdown

Berbeda dengan ASN, pegawai kantoran, dan pekerja kreatif yang bisa mengerjakan segala sesuatunya di rumah.

Sekolah di Zona Kuning Dipertimbangkan Dibuka, Peserta Didik Dibatasi Hanya 30 Persen
Indonesia
Sekolah di Zona Kuning Dipertimbangkan Dibuka, Peserta Didik Dibatasi Hanya 30 Persen

Doni yang juga jenderal bintang ini pun sudah menguraikan ketentuan jika sekolah di zona kuning dibuka.

Dishub DKI: Operasional Bus di Terminal Masih Normal
Indonesia
Dishub DKI: Operasional Bus di Terminal Masih Normal

"Komando operasional terminal secara berjenjang adalah dari Kadishub dan Gubernur," katanya