Geledah Kantor Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Hingga Bukti Elektronik Orang-orang keluar dari ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra usai menjalani pemeriksaan oleh KPK terkait OTT Bupati Kolaka Timur, Rabu (22/9). ANTARA/Harianto

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penyidik KPK mengamankan sejumlah uang hingga dokumen dan barang elektronik usai menggeledah Kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Selasa (21/9) kemarin.

Baca Juga

Profil Bupati Kolaka Timur yang Ditangkap KPK

"Tim Penyidik menemukan dan mengamankan di antaranya berbagai dokumen, sejumlah uang dan barang elektronik," kata Plt Juru bBcara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/9).

Ali menjeladkan pada Selasa (22/9) kemarin, tim penyidik juga menggeledah sebuah rumah dari pihak yang terkait dengan perkara ini. Rumah tersebut beralamat di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tim penyidik KPK juga telah menggeledah tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada Senin (19/9).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Ketua KPK Alexander Marwata, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/9/2021) terkait penetapan tiga tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021-2022. (Antara/HO-Humas KPK)

Penggeledahan itu dilakuka di Rumah tersangka Marhaini, yang berlokasi di Jalan Abdul Hamidan Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara; rumah tersangka Fachriadi di Jalan Khuripan Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara; dan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ali menyampaikan, dari lima lokasi berbeda tersebut, tum penyidik menemukan dan mengamankan diantaranya berbagai dokumen, sejumlah uang dan barang elektronik. Bukti-bukti yang ditemukan tersebut, akan diverifikasi untuk mengetahui lebih jauh keterkaitanya dengan para tersangka.

"Akan segera di lakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud," kata Ali.

Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka terjerat dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada 2021-2022.

Ketiga tersangka itu yakni, pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, serta dua pihak swasta Marhaini selaku Direktur CV Hanamasa dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru.

KPK menduga, Maliki menerima komitmen fee 15 persen dari pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan pada 2021-2022. (Pon)

Baca Juga

KPK Tangkap Bupati dalam OTT di Kolaka Timur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jangan Mudah Melabeli Orang Kritis dengan Sebutan Radikal
Indonesia
Jangan Mudah Melabeli Orang Kritis dengan Sebutan Radikal

Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan Din Syamsuddin terkait dugaan radikalisme ke KASN.

Punya Niat Mulia, MUI Dukung Larangan Mudik 2021
Indonesia
Punya Niat Mulia, MUI Dukung Larangan Mudik 2021

Langkah tersebut harus didukung dengan menahan diri untuk tidak bepergian karena dapat menimbulkan kerumunan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru.

DKI Batasi Operasional Angkutan Umum Saat Libur Lebaran
Indonesia
DKI Batasi Operasional Angkutan Umum Saat Libur Lebaran

"Untuk pembatasan kapasitas angkut transportasi dibatasi dengan jumlah 50 persen dari kapasitas angkut pada setiap jenis sarana transportasi," kata Syafrin.

Jokowi Teken Keppres Tetapkan Cuti Bersama ASN Hanya 2 Hari di Tahun 2021
Indonesia
Jokowi Teken Keppres Tetapkan Cuti Bersama ASN Hanya 2 Hari di Tahun 2021

Kementerian Perhubungan menghentikan operasi moda transportasi baik darat, laut maupun udara selama masa pelarangan tersebut

DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan
Indonesia
DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan

"Jangan sampai ada WNI yang luput di data. Keselamatan WNI adalah hal terpenting saat ini," kata Anton

Satgas Sebut Kenaikan Kasus COVID-19 karena Warga tidak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Satgas Sebut Kenaikan Kasus COVID-19 karena Warga tidak Patuhi Protokol Kesehatan

Ketua Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah ?????menjelaskan, kenaikan itu karena rendahnya tingkat kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan.

Pandemi COVID-19 Masih Tinggi, Warga Solo Diimbau Tidak Pulang Kampung Saat Libur Panjang
Indonesia
Pandemi COVID-19 Masih Tinggi, Warga Solo Diimbau Tidak Pulang Kampung Saat Libur Panjang

"Sebagai Wali Kota Solo saya mengimbau pada semua warga yang di perantauan, agar tidak perlu pulang kampung dulu sebelum vaksin COVID-19 ditemukan," ujar Rudy

Dinkes DKI: Kecepatan COVID-19 Lebih Tinggi dari Tambahan Tempat Tidur
Indonesia
Dinkes DKI: Kecepatan COVID-19 Lebih Tinggi dari Tambahan Tempat Tidur

Dinas Kesehatan (Dinas) DKI Jakarta telah menambah kapasitas tempat tidur isolasi mandiri menyusul melonjaknya kasus COVID-19.

[Hoaks atau Fakta]: Raja Arab Resmikan Gereja Katolik
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Raja Arab Resmikan Gereja Katolik

Gereja St Paul terletak di Musaffah, di ibu kota UEA, Abu Dhabi. Peresmian gereja tersebut juga dilaporkan oleh media UEA seperti Khaleej Times dan The National.