Geledah Dua Lokasi, KPK Amankan Barbuk Kasus Dugaan Suap Walkot Ambon Tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler, di kawasan Galunggung Batu Merah, Ambon, Maluku, Kamis (19/5). ANTARA/Penina F Mayaut

MerahPutih.com - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah lokasi berbeda di Ambon, Maluku, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy.

Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan barang bukti yang diduga catatan penentuan nilai "fee" proyek dari penggeledahan dua kantor dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku.

Baca Juga

KPK Pergoki Pejabat Pemkot Ambon Bakar Dokumen Bukti Suap Wali Kota

"Di dua lokasi ini, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen antara lain terkait berbagai usulan dan persetujuan izin proyek disertai catatan dugaan penentuan nilai 'fee' proyek," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/5).

Ali menjelaskan, dua kantor dinas tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Bukti-bukti dimaksud segera akan dianalisis dan disita yang selanjutnya akan dikonfirmasi pada saksi-saksi terkait untuk melengkapi berkas perkara tersangka RL dan kawan-kawan," ujarnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap soal persetujuan izin prinsip pembangunan cabang toko ritel Alfamidi pada 2020 di Kota Ambon.

Baca Juga

KPK Tahan Wali Kota Ambon

Ada dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanusa serta Kepala Perwakilan Regional Alfamidi, Amri.

Richard diduga menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy meminta agar Amri menyerahkan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew.

Tak hanya itu, Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon. Selain suap, KPK pun menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, hal itu masih didalami tim penyidik. (Pon)

Baca Juga

Usut Kasus Walkot Richard, KPK Geledah Kantor SKPD Ambon

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
675 Napi Terima Remisi Bebas Idulfitri Hemat Anggaran Makan Rp 72 Miliar
Indonesia
675 Napi Terima Remisi Bebas Idulfitri Hemat Anggaran Makan Rp 72 Miliar

Sebanyak 138.557 napi mendapat pengurangan hukuman atau remisi Idulfitri 1443 Hijriah, sedangkan 675 lainnya bebas murni

Warga Binaan Rutan Kini Dibekali Kemampuan Olah Kopi ala Barista
Indonesia
Warga Binaan Rutan Kini Dibekali Kemampuan Olah Kopi ala Barista

Dukung kemandirian ekonomi, Rumah tahanan (Rutan) Kelas 1 Surakarta, Jawa Tengah membekali warga binaannya dengan pelatihan kewirausahaan.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Meninggal Dunia
Indonesia
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Meninggal Dunia

Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim meninggal dunia pada Jumat (22/10) pukul 13.20 WIB di kediamannya. Ia wafat di usia 75 tahun.

Infrastruktur Internet Indonesia Semakin Merata, APJII: Indonesia Dipercaya Investor
Indonesia
Infrastruktur Internet Indonesia Semakin Merata, APJII: Indonesia Dipercaya Investor

Ketersediaan internet di seluruh Indonesia yang semakin merata akan berpengaruh terhadap industri digital, ekonomi digital dan sektor lainnya.

Pimpinan DPR Setujui Penundaan DOB Sampai Ada Putusan MK
Indonesia
Pimpinan DPR Setujui Penundaan DOB Sampai Ada Putusan MK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Timotius Murib di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (26/4). Hadir pada pertemuan tersebut Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait dan jajaran lainnya.

KPK Amankan Dokumen Persetujuan Bupati Kuansing Soal Perpanjangan HGU Sawit
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Persetujuan Bupati Kuansing Soal Perpanjangan HGU Sawit

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka

Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Miliki Harta Kekayaan Rp 4.1 Miliar
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Miliki Harta Kekayaan Rp 4.1 Miliar

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat merahputih.com pada Rabu (27/4), Ade Yasin memiliki harta Rp 4,1 miliar.

Mensos Risma Ingatkan Warga Tepian Sungai Kapuas Tetap Siaga
Indonesia
Mensos Risma Ingatkan Warga Tepian Sungai Kapuas Tetap Siaga

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengingatkan warga di sepanjang pinggiran Sungai Kapuas, Kalimantan Barat untuk tetap bersiaga terhadap dampak cuaca buruk.

Menteri Sri Mulyani Ungkap Anggaran Kesehatan 2021 Alami Kenaikan Luar Biasa
Indonesia
Menteri Sri Mulyani Ungkap Anggaran Kesehatan 2021 Alami Kenaikan Luar Biasa

Anggaran meningkat dari tahun sebelum terutama untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi Dkk Segera Disidang
Indonesia
Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi Dkk Segera Disidang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan berkas perkara Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi serta barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum (JPU), Kamis (28/4).