Gelar Vaksinasi COVID-19, Unpad Tidak Layani Masyarakat Umum Vaksinasi di Unpad. (Foto: Unpad)

MerahPutih.com - Universitas Padjadjaran (Unpad) melaksanakan vaksinasi di Kampus Jatinangor pada hari Sabtu dan Minggu, 24-25 Juli 2021. Kegiatan vaksinasi massal ini hanya ditujukan bagi keluarga dosen, keluarga tenaga kependidikan, mahasiswa Unpad, serta masyarakat Kecamatan Jatinangor yang sudah terdaftar.

Dengan kata lain, vaksinasi Unpad Jatingor bukan untuk masyarakat umum. Maka untuk meluruskan informasi yang beredar bahwa vaksinasi Unpad Jatinangor untuk masyarakat umum, pihak Unpad melakukan klarifiikasi.

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Anak di Kota Bandung Masih Rendah

"Satgas Covid-19 Unpad tidak membuka link pendaftaran lain selain yang sudah diumumkan sebelumnya kepada warga Unpad. Untuk pendaftaran kuota khusus bagi warga masyarakat Kecamatan Jatinangor, dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Kecamatan Jatinangor," jelas Plt. Ketua Satgas Pencegahan & Penanganan Covid-19 Unpad Irvan Afriandi, Sabtu (24/7).

Ia menegaskan, hanya peserta terdaftar dan terjadwal yang akan diberi pelayanan vaksinasi. Panitia akan menolak permintaan pendaftaran dan pelayanan vaksinasi kepada seseorang yang tidak terdaftar dalam sistem pendaftaran dimaksud.

Bagi warga Jatinangor yang belum terlayani dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini, Unpad akan membuka pendaftaran baru pada bulan Agustus 2021 mendatang. Cek informasi secara berkala di website www.unpad.ac.id.

Sebelumnya, Unpad mengumumkan akan melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 massal yang digelar di Bale Santika Unpad Kampus Jatinangor. Irvan Afriandi menjelaskan, kegiatan vaksinasi massal ini digelar sebagai kontribusi Unpad dalam mempercepat pencapaian cakupan imunisasi bagi masyarakat Indonesia.

"Kita dahulukan vaksinasi bagi dosen, tendik, mahasiswa serta anggota keluarga dosen dan tendik. Kita ingin memastikan bahwa warga Unpad sudah tervaksinasi,” ujar Irvan.

Sebanyak 2.500 peserta sudah mendaftar mengikuti vaksinasiCovid-19 kali ini. Setiap dosen dan tendik berkesempatan untuk mendaftarkan anggota keluarganya dengan kriteria berusia minimal 12 tahun, sedang dalam kondisi sehat, serta bersedia untuk divaksin dosis pertama dan kedua.

"Kita ingin memastikan, baik dosen maupun tendik ketika kembali ke keluarga semuanya terlindungi," kata Irvan.

Lebih lanjut Irvan mengatakan, setelah vaksinasi bagi anggota keluarga dosen dan tenaga kependidikan selesai, Unpad juga berencana untuk menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat di sekitar Jatinangor dalam waktu dekat.

"Harapannya ketika nanti mahasiswa, dosen, tendik, dan karyawan lain yang sehari-harinya bekerja di Unpad sudah tervaksinasi, masyarakat di Jatinangor juga sudah tervaksinasi, Insyaallah ketika ada interaksi kita akan mendapat perlindungan dari vaksin,” ujar Irvan.

Irvan memastikna, vaksinasi massal di kampus Jatinangor dilakukan secara terstruktur dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Vaksinasi di Bandung. (Foto: Antara)
Vaksinasi di Bandung. (Foto: Antara)

Saat melakukan pendaftaran, peserta akan diminta untuk memilih waktu kedatangan vaksinasi serta memilih ruangan vaksinasi. Dengan demikian, setiap peserta sudah memiliki waktu kedatangan dan ruangan untuk vaksinasi.

Untuk waktu vaksinasi, panitia membagi menjadi enam kelompok waktu per harinya. Satu kelompok memiliki waktu sekira 1 jam. Dalam satu jam, proses vaksinasi bisa dilakukan untuk 240 orang.

"Kita bagi waktu dan lokasi vaksinasinya, sehingga peserta harus mengikuti vaksinasi sesuai jadwal dan ruangan yang dipilih,” kata Irvan. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Peringati Hari Anak Nasonal, Ancol Gelar Vaksinasi Khusus Anak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK
Indonesia
KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK

Pada saat itu sudah dipertanyakan apakah cukup dengan penandatangan pakta integritas kesetiaan terhadap NKRI

Bupati Sleman Minta Pers Jaga Penyebaran Informasi Valid COVID-19
Indonesia
Bupati Sleman Minta Pers Jaga Penyebaran Informasi Valid COVID-19

Pemerintah Kabupaten Sleman DIY memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dengan perayaan syukuran kecil-kecilan bersama insan pers.

KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas
Indonesia
KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas

Adanya karyawan yang positif COVID-19 rupanya dianggap aib bagi sebagian perusahaan.

BPBD Jateng Siapkan Pos Pengungsian Baru Antisipasi Erupsi Merapi
Indonesia
BPBD Jateng Siapkan Pos Pengungsian Baru Antisipasi Erupsi Merapi

Lokasi pengungsian baru tersebut dilakukan jika skenario terburuk erupsi Gunung Merapi sama tahun 2010.

Anies Diminta Transparan Soal Lahan Makam COVID-19, CBA: Indikasi ke Arah Dugaan Mark Up
Indonesia
Anies Diminta Transparan Soal Lahan Makam COVID-19, CBA: Indikasi ke Arah Dugaan Mark Up

Gubernur DKI diam saja menganggap biasa-biasa saja untuk jaga citra sendiri

Hari Terakhir 2020, Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 2.022 Jiwa
Indonesia
Hari Terakhir 2020, Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 2.022 Jiwa

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 197.967

Alasan KPK Tunda Pemeriksaan RJ Lino
Indonesia
Alasan KPK Tunda Pemeriksaan RJ Lino

"RJL (RJ Lino) diperiksa sebagai tersangka. Namun karena belum siap dengan PH-nya maka pemeriksaan ditunda," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin.

Lebih dari 50 Calon Penumpang Kereta Api di Cirebon Positif COVID-19
Indonesia
Lebih dari 50 Calon Penumpang Kereta Api di Cirebon Positif COVID-19

Sedangkan yang dinyatakan positif tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan

Sahabat Airlangga Minta Kepala Daerah Fokus Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
Sahabat Airlangga Minta Kepala Daerah Fokus Tangani Pandemi COVID-19

Karenanya, dia meminta kepala daerah yang berniat maju pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang diharapkan berhenti memoles citra dan kembali fokus menangani COVID-19.

Bawaslu Tetapkan 2 Pejabat dan Satu Calon Walikota Tersangka Pilkada Riau
Indonesia
Bawaslu Tetapkan 2 Pejabat dan Satu Calon Walikota Tersangka Pilkada Riau

Hasil pengawasan jajaran Bawaslu di sembilan kabupaten/Kota, terdapat dua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon melalui media sosial.