Gelar Raker dan Acara di Hotel Mewah, KPK Dinilai Kehilangan Etika dan Sensitifitas Ketua KPK Firli Bahuri menabuh bedug bass bersama grup musik angklung di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)

MerahPutih.com - Rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hotel mewah menuai kontroversi. Pasalnya, lembaga antirasuah itu juga mengadakan kegiatan lain yang tak perlu.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kegiatan itu menandakan KPK seperti kehilangan etika dan sensitifitas.

Baca Juga

Kasus Tanah Munjul, KPK Dalami Keterlibatan Boy Sadikin dan Enam Legislator DKI

"Karena basis tertinggi KPK itu pada norma etika publik dan sensitifitas atas situasi yang tengah di alami oleh masyarakat," kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (31/10).

Ray menuturkan, raker di hotel bintang lima dan di luar kota, seolah menyasar soal etika dan sensitifitas yang terlihat makin redup di lingkaran institusi KPK.

Ia melihat, sejumlah kritik publik atas kegiatan itu disikapi dengan sekedar menunjukan aturan yang tidak dilanggar.

"Ini memperlihatkan kualitas moral, etika dan sensitifitas yang merosot di lingkaran KPK," jelas Ray.

Ray berpendapat, KPK seperti turun kelas menjadi lembaga biasa. Seperti lembaga lain yang menghabiskan dana dengan menggunakannya pada hal-hal yang tidak terlalu relevan.

"Tentu sangat disayangkan. Berbagai kualitas moral, etika, disiplin yang selama ini terpelihara di lingkaran KPK, akhir-akhir ini seperti mengalami pemerosotan menjadi layaknya institusi negara lain," imbuh Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri tampak di baris depan gowes bersama puluhan pejabat struktural lembaga antirasuah itu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri tampak di baris depan gowes bersama puluhan pejabat struktural lembaga antirasuah itu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)

Ray meyakini, berbagai kontroversi yang makin terlihat biasa terjadi di lingkaran KPK ini makin meyakinkan bahwa revisi UU KPK jelas bertujuan menjadikan KPK sebagai lembaga biasa saja.

"Bukan memperkuatnya, tapi justru melemahkanya," tutup Ray seraya berharap KPK tak melakukan tindakan yang bisa memicu kontroversi ini.

Seperti diketahui, KPK mengadakan raker 27-29 Oktober di hotel bintang 5 Sheraton Mustika Yogyakarta. Rangkaian acara raker termasuk berwisata dengan gowes dan menyewa rumah makan ternama di Jogja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianta Harefa mengatakan, anggaran yang digunakan lembaga antirasuah itu untuk menggelar raker di hotel mewah bintang lima tersebut masih sesuai dengan standar biaya umum (SBU).

"Masih sesuai dengan SBU, SBU-nya di Yogyakarta itu satu orang Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. Paket meeting ya, SBU-nya di Yogyakarta itu segitu. Kita ikutin itu," kata Cahya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, raker pada periode ini berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Periode sebelumnya, lanjutnya, setiap satuan kerja, biro, direktorat menyelenggarakan raker sendiri-sendiri.

"Dulu itu periode sebelumnya bukan seluruh organisasi. Jadi bukan seolah-olah hal yang baru," kata dia.

Pada periode ini seluruh satuan kerja raker digabung menjadi satu. Dengan cara ini menurut dia dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh KPK. (Knu)

Baca Juga

Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanggapan Megawati Soal Jokowi Anggap Dirinya Seperti Ibu
Indonesia
Tanggapan Megawati Soal Jokowi Anggap Dirinya Seperti Ibu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa hubungan dirinya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, seperti seorang ibu dan anak.

RUU TPKS Minimalkan Dampak Negatif Pada Korban Kekerasan Seksual
Indonesia
RUU TPKS Minimalkan Dampak Negatif Pada Korban Kekerasan Seksual

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan jumlah permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Menko Airlangga: Masih Ada 18 Provinsi Capai Booster di Bawah 10 Persen
Indonesia
Menko Airlangga: Masih Ada 18 Provinsi Capai Booster di Bawah 10 Persen

Pemerintah mencatat, terdapat 18 dari 34 provinsi di Indonesia yang capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster masih rendah di bawah 10 persen. Artinya, baru 16 provinsi yang sudah vaksin booster mencapai di atas 10 persen, dengan 9 provinsi di antaranya berada di luar Jawa-Bali.

Kondisi Pasien Pertama Cacar Monyet Terus Membaik
Indonesia
Kondisi Pasien Pertama Cacar Monyet Terus Membaik

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menyatakan, kondisi pasien pertama Cacar Monyet semakin membaik.

SBY Dipastikan Berobat di Pusat Kanker  Minneapolis Amerika Serikat
Indonesia
SBY Dipastikan Berobat di Pusat Kanker Minneapolis Amerika Serikat

Mantan Ketua Umum Demokrat itu rencananya bakal berobat kanker prostat ke Amerika Serikat (AS) ditemani keluarganya dan berangkat hari ini.

KPK Buka Peluang Periksa Alex Noerdin Terkait Kasus yang Menjerat Anaknya
Indonesia
KPK Buka Peluang Periksa Alex Noerdin Terkait Kasus yang Menjerat Anaknya

Rencana pemanggilan Alex Noerdin buntut dari ditemukannya uang Rp 1,5 miliar saat KPK menggelar OTT di Jakarta pada Jumat (15/10) lalu.

Kemenag Imbau Masyarakat Taat Prokes saat Idul Adha
Indonesia
Kemenag Imbau Masyarakat Taat Prokes saat Idul Adha

Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1443 H.

Legislator PKS Anggap Inmendagri 53/2021 Tak Adil, Minta Harga PCR Disamakan dengan Antigen
Indonesia
Legislator PKS Anggap Inmendagri 53/2021 Tak Adil, Minta Harga PCR Disamakan dengan Antigen

Alifudin berharap, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengkaji ulang

Pemerintah Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto
Indonesia
Pemerintah Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

Angkanya sudah mencapai Rp 126,75 miliar yang terdiri atas pajak penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).

PKS Dukung Seruan Anies Gerakan Jakarta Baca Alquran
Indonesia
PKS Dukung Seruan Anies Gerakan Jakarta Baca Alquran

“Kita sambut seruan gerakan Jakarta Cinta Qur’an ini dan ini luar biasa diwaktu yang bersamaan warga Jakarta khususnya umat Islam membacanya dilokasi yang berbeda-beda,” ujar Khoirudin