Gelar Apel Pengamanan, Ribuan Personel TNI Disiagakan di Objek Vital saat Sidang MK Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - 5.800 anggota TNI menggelar apel pengamanan saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6). Nantinya, mereka akan ditempatkan di beberapa titik ibu kota.

Aparat yang menggelar apel di Lapangan Silang Monas ini terdiri dari Paskhas, Marinir, Brigif, Kostrad hingga Kodam Jaya.

Beberapa titik yang bakal disiagakan antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Bunderan HI, Thamrin, Medan Merdeka, hingga Hayam Wuruk.

Aparat TNI menggelar apel di silang Monas (MP/Kanugraha)

Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana mengatakan, keberhasilan mengamankan sejumlah kegiatan seperti Pemilu 2019 hingga tahap penghitungan suara, sebaiknya diteruskan hingga sidang sengketa Pemilu.

"Ini yang keempat, dimulai 17 April itu pencoblosan, selanjutnya penetapan hasil pemilu, kemudian pengajuan berkas keberatan sengketa, hingga sidang MK. Oleh sebab itu, rekan-rekan melaksanakan pengamanan dengan baik," jelas Wahyu kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (13/6).

Wahyu melanjutkan, sampai dengan putusan akhir, personel tetap disiagakan. "Sehingga kita tetap jadi tegar dan yakinkan ibu kota dalam kondusif sampai kapapun. Yakinkan sampai kapapun jangan ada yang membuat kekacauan atau mencoba menggangu kondisi di Jakarta," imbuh Wahyu.

Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana memimpin apel di silang MOnas (MP/Kanugraha)

Wahyu menegaskan, pihaknya akan total dan anggota bertugas dengan baik sehingga masyatakat merasa aman dan nyaman. "Logikanya, kita harus berhasil (lakukan pengamanan) dibandingkan yang lalu. Kami yakinkan semua terkendali dengan baik," jelas Wahyu.

Diketahui, sidang perdana sengketa hasil Pemilu 2019 akan berlangsung mulai tanggal 14-24 Juni 2019 di MK. TKN telah menunjuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua Tim hukum TKN Jokowi-Ma'ruf.

Sedangkan, pihak BPN Prabowo-Sandi menunjuk Bambang Widjojanto sebagai ketua tim hukum. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah dugaan adanya penggelembungan suara pada Pilpres 2019. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH