Gelar Aksi di DPR, Partai Buruh Cs Tolak Omnibus Law hingga Minta Revisi UU KPK Kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada aksi buruh tolak Omnibus Law, Jumat (14/1/2022). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

MerahPutih.com - Ribuan buruh dari Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi yang digelar di depan gedung parlemen ini diorganisir Partai Buruh bersama organisasi serikat pendukung lainya.

Baca Juga:

Wahidin Cabut Laporan terhadap 6 Buruh Terobos Kantor Gubernur

"Partai Buruh bersama organisasi serikat pendukungnya yang terdiri dari KSPI, ORI, KPBI, SPI, JALA PRT, Buruh Migrant, Urban Poor Consortium, guru dan tenaga honorer, organisasi perempuan PERCAYA, dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1).

Said Iqbal mengatakan, aksi ini mengusung empat tuntutan. Pertama dan yang utama adalah menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Sedangkan yang kedua, ialah sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Baca Juga:

Ridwan Kamil Pastikan Upah Buruh di Atas 1 Tahun Naik 5 Persen

"Ketiga, revisi Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022. Sedangkan yang keempat, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)," ujarnya.

Menurut Said Iqbal, aksi ini juga serempak dilakukan di puluhan provinsi lainya di Indonesia.

"Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya," pungkas Said Iqbal. (Pon)

Baca Juga:

Viral Pengakuan Buruh Bangunan Dapat 16 Kali Suntikan Vaksin COVID-19 di Sulsel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pecalang Dilibatkan untuk Pengamanan KTT G20
Berita
Pecalang Dilibatkan untuk Pengamanan KTT G20

Pada KTT G20 di Bali ini, tidak hanya akan diamankan TNI dan Polri, namun juga ada "polisi adat" yang dikenal dengan "Pecalang".

Mahfud MD jadi Plt MenPAN-RB
Indonesia
Mahfud MD jadi Plt MenPAN-RB

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini akan mengisi posisi Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada Jumat (1/7) sore

[HOAKS atau FAKTA]: PKS Dibubarkan
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: PKS Dibubarkan

Pemberitaan mengenai PKS yang dibubarkan, tidak ditemukan berita resminya.

Sekjen PBB Antonio Guterres akan Hadiri KTT G20 di Bali
Indonesia
Sekjen PBB Antonio Guterres akan Hadiri KTT G20 di Bali

Menlu Retno mengonfirmasi kehadiran Antonio Guterres dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November di Bali.

BMKG Jelaskan Fenomena Panas Ekstrem dalam Sepekan Terakhir
Indonesia
BMKG Jelaskan Fenomena Panas Ekstrem dalam Sepekan Terakhir

Cuaca panas yang terjadi beberapa hari belakangan ini bukan berasal dari gelombang panas.

Pendaki Gunung Merbabu Asal Jakarta Tewas
Indonesia
Pendaki Gunung Merbabu Asal Jakarta Tewas

Seorang pendaki Gunung Berbabu dari jalur Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah tewas saat sedang mendaki, Sabtu (8/10).

Nasib KIB setelah Suharso Lengser dari Ketum PPP
Indonesia
Nasib KIB setelah Suharso Lengser dari Ketum PPP

“Saya melihat tidak akan memiliki dampak berarti karena PPP yang memilik suara terkecil dibanding dengan Golkar dan PAN apalagi Suharso tidak termasuk yang dipertimbangkan untuk diusung oleh KIB menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2024,” kata Fernando

[HOAKS atau FAKTA]: Makan Daging Bisa Terkena PMK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Makan Daging Bisa Terkena PMK

Penelitian menunjukkan jika kadar pH pada daging berada di bawah 5,9 maka virus PMK akan mati.

Sampai Tengah Maret, Pasar Keuangan Domestik Kehilangan Modal Asing USD 400 Juta
Indonesia
Sampai Tengah Maret, Pasar Keuangan Domestik Kehilangan Modal Asing USD 400 Juta

Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia senilai Rp 34 triliun selama konflik Rusia-Ukraina.

Pembahasan Tahapan dan Anggaran Pemilu Mundur ke Bulan Mei
Indonesia
Pembahasan Tahapan dan Anggaran Pemilu Mundur ke Bulan Mei

Masih terdapat perbedaan antara pemerintah, DPR dan KPU soal lamanya masa kampanye. DPR mengusulkan 60-70 hari, KPU mengusulkan 120 hari dan pemerintah mengusulkan 90 hari.