Gelar Aksi di DPR, Partai Buruh Cs Tolak Omnibus Law hingga Minta Revisi UU KPK Kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada aksi buruh tolak Omnibus Law, Jumat (14/1/2022). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

MerahPutih.com - Ribuan buruh dari Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi yang digelar di depan gedung parlemen ini diorganisir Partai Buruh bersama organisasi serikat pendukung lainya.

Baca Juga:

Wahidin Cabut Laporan terhadap 6 Buruh Terobos Kantor Gubernur

"Partai Buruh bersama organisasi serikat pendukungnya yang terdiri dari KSPI, ORI, KPBI, SPI, JALA PRT, Buruh Migrant, Urban Poor Consortium, guru dan tenaga honorer, organisasi perempuan PERCAYA, dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1).

Said Iqbal mengatakan, aksi ini mengusung empat tuntutan. Pertama dan yang utama adalah menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Sedangkan yang kedua, ialah sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Baca Juga:

Ridwan Kamil Pastikan Upah Buruh di Atas 1 Tahun Naik 5 Persen

"Ketiga, revisi Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022. Sedangkan yang keempat, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)," ujarnya.

Menurut Said Iqbal, aksi ini juga serempak dilakukan di puluhan provinsi lainya di Indonesia.

"Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya," pungkas Said Iqbal. (Pon)

Baca Juga:

Viral Pengakuan Buruh Bangunan Dapat 16 Kali Suntikan Vaksin COVID-19 di Sulsel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksin Merah Putih Diprediksi Mulai Diluncurkan 2022
Indonesia
Vaksin Merah Putih Diprediksi Mulai Diluncurkan 2022

Pengawalan itu bertujuan agar memenuhi aspek keamanan, mutu dan khasiatnya

[HOAKS atau FAKTA]: Agnes Mo Bagi Bagi Duit Akhir Tahun
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Agnes Mo Bagi Bagi Duit Akhir Tahun

Hal serupa beredar di awal tahun 2021 dengan modus akan membagikan hadiah kepada pemenang yang berhasil menebak angka pada gambar yang ditayangkan di video.

Polri Ungkap Target Kerja Novel Baswedan dkk yang Kini Jadi ASN
Indonesia
Polri Ungkap Target Kerja Novel Baswedan dkk yang Kini Jadi ASN

"Target sasaran kerjanya yaitu peningkatan indeks persepsi korupsi, pendapatan negara serta keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional," kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (18/1).

Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Sesuaikan Layanan Bus
Indonesia
Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Sesuaikan Layanan Bus

Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi unjuk rasa elemen buruh di sekitar Patung Kuda dan sekitarnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian beberapa rute yang melintas di sekitar lokasi tersebut.

KAI Daop 4 Semarang: 13,5 Persen Tiket Mudik Terjual
Indonesia
KAI Daop 4 Semarang: 13,5 Persen Tiket Mudik Terjual

"Sudah sekitar 13,5 persen yang terjual dari 246.994 tiket yang disediakan," ucap Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Krisbiyantoro dalam siaran pers di Semarang, Selasa (5/4).

WNA dari UK, Norwegia dan Denmark Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
WNA dari UK, Norwegia dan Denmark Dilarang Masuk Indonesia

Pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap tiga negara tersebut

[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Sudah Ditemukan di Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Sudah Ditemukan di Jakarta

Dinkes DKI Jakarta terus melakukan analisa genome sequencing untuk mengantisipasi hal tersebut.

Anies Harus Pantau Ketat WFO 25 Persen di Zona Merah
Indonesia
Anies Harus Pantau Ketat WFO 25 Persen di Zona Merah

Gubernur Anies Baswedan untuk mempertimbangkan kebijakan tarik rem darurat atau kembali memberlakikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat.

Kebijakan Wajib PCR Bagi Pengguna Transportasi Diharap Tak Bertujuan untuk Bisnis
Indonesia
Kebijakan Wajib PCR Bagi Pengguna Transportasi Diharap Tak Bertujuan untuk Bisnis

Jika harga tes PCR Rp 300.000 saja potensinya mencapai Rp 800 milliar sampai Rp 1,6 triliun per bulan

Survei SMRC: Pemilih Berorientasi Politik Kebangsaan, bukan Politik Islam
Indonesia
Survei SMRC: Pemilih Berorientasi Politik Kebangsaan, bukan Politik Islam

Pemilih umumnya memiliki orientasi politik kebangsaan, bukan politik Islam. Demikian temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).