Gegara Gibran Potong Tunjangan Pegawai, ASN Mengadu ke DPRD

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 27 Agustus 2021
Gegara Gibran Potong Tunjangan Pegawai, ASN Mengadu ke DPRD
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melantik ASN di Balai Kota. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Kebijakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ribuan ASN Solo sebesar 10 persen sampai 15 persen mendapat protes dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Mereka mengajukan protes tertulis dan memberikan masukan pada Komisi I DPRD Solo.

Diketahui, Pemkot Solo mengalami defisit anggaran senilai Rp 92 miliar untuk menangani COVID-19. Untuk menutupi defisit tersebut, Gibran memutuskan memotong TPP ASN bulan September-Desember dengan total dana terkumpul Rp 19 miliar.

Baca Juga:

Pelanggaran Selama PPKM Level 4, Gibran: Masyarakat Mulai Banyak Beraktivitas

Ketua Komisi I DPRD Solo Suharsono membenarkan ASN Pemkot Solo terutama camat dan lurah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) garda terdepan pelayanan masyarakat mengadakan protes pada DPRD. Hal itu terungkap dalam rapat kerja bersama antara Komisi I DPRD dan OPD.

"Kita terima aduan mereka untuk disampaikan pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," kata Suharsono.

Suharsono mengatakan, alasan mereka mengajukan keberatan karena banyak ASN pelayanan baik pegawai camat dan lurah yang menggantungkan TPP untuk membayar utang dan biaya sekolah anak.

"Mereka menyampaikan aspirasi agar dana kegiatan seperti jamuan pertemuan yang dialihkan saja, dibandingkan memotong TPP yang sangat dibutuhkan ASN," kata dia.

  Ketua Komisi I DPRD Solo Suharsono. (MP/Ismail)
Ketua Komisi I DPRD Solo Suharsono. (MP/Ismail)


Politisi PDIP ini menegaskan, protes pemotongan TPP itu tidak bisa mengubah keputusan Wali Kota Solo. Pemkot telah memutuskan dan disetujui DPRD Solo.

"Kita tetap menyampaikan masukan ASN ini pada Pemkot Solo," kata dia.

Baca Juga:

Hari Pertama Gibran Buka Mal, Pengunjung Masih Minim

Seorang ASN OPD pelayanan yang enggan disebut namanya ini membenarkan adanya protes terkait pemotongan TPP tersebut. Untuk menutup defisit anggaran APBD, katanya, sebenarnya bisa memangkas anggaran jamuan makan dan pertemuan, bukan memotong TPP.

"Bukan keberatan, tapi kami lima camat mengajukan telaah staf untuk pertimbangan kepada pimpinan (Wali Kota) soal pemotongan TPP," kata dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Muncul Mural Kritik Pemerintah, Gibran: Yang Bikin Tulisan Silakan Ketemu Saya

#Kota Solo #COVID-19 #Gibran Rakabuming
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir
Bagikan