Gegara Edhy Prabowo, Elektabiltas Prabowo dan Gerindra Turun Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kasus korupsi izin ekspor benih lobster (benur) yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo, berimbas besar pada Prabowo Subianto dan Gerindra.

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, tertangkapnya politisi asal Muara Enim, Palembang itu bisa menurunkan elektabilitas Prabowo sebagai Capres dan juga dukungan terhadap Gerindra pada Pemilu 2024.

Baca Juga

Geledah Kantor KKP, KPK Sita Mata Uang Asing

"Karena peristiwa ini terekam dalam memori kolektif publik," ujarnya di Jakarta, Minggu (29/11)

Menurut dia, operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Edhy Prabowo tidak hanya berdampak pada institusi Partai Gerindra.

Melainkan yang paling terkena dampaknya adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden 2024.

Ia meyakini, peristiwa ini menjadi bahan pertimbangan publik untuk melakukan penilaian (assessment) terhadap integritas Gerindra yang menggaungkan narasi antikorupsi.

"Ini seperti yang dilontarkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto," katanya

Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo
Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA

Dengan adanya kasus korupsi ini, maka spirit antikorupsi dan penyelenggaraan pemerintahan bersih yang digaungkan saat kampanye telah menjungkirbalikkan persepsi publik.

"Publik akan menilai bahwa semangat antikorupsi sekadar jargon dan retorika," kata Direktur Eksekutif IPI ini pula.

Baca Juga

Penangkapan Menteri Edhy Prabowo Panaskan Peta Politik di Pemerintahan

Kasus korupsi besar yang melibatkan kader dan pimpinan parpol, apalagi kader partai yang menjadi pejabat publik berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Dia mencontohkan, kasus suap Gubernur Bank Indonesia yang melibatkan sejumlah kader dan pimpinan PDIP sekitar tahun 2008.

Contoh lain adalah kasus korupsi yang menjerat Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menyeret sejumlah kader dan pimpinan Partai Demokrat.

Kasus korupsi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham dan sejumlah kader Golkar lainnya, juga berdampak pada penurunan kepercayaan publik.

Demikian pula kasus korupsi besar yang menimpa Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq dan kasus Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) telah memiliki kontribusi terhadap penurunan kepercayaan dan dukungan suara.

Namun, kata Karyono, dampak penurunan elektabilitas tergantung masif atau tidak kasus korupsi ini menjadi perbincangan publik.

"Jika dugaan kasus korupsi ini benar dilakukan secara sistemik dan menjadi wacana publik secara terus menerus, maka dampaknya bisa signifikan dalam menurunkan dukungan suara," tutup Karyono Wibowo. (Knu)

Baca Juga

Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saling Beli Produk Teman Bikin Usaha Bertahan
Indonesia
Saling Beli Produk Teman Bikin Usaha Bertahan

Dalam situasi pandemi COVID-19 pengusaha muda harus dapat menyesuaikan diri dan memiliki kreativitas untuk mempertahankan bisnis.

FPI: Karena Aparat yang Melakukan, Ini Pelanggaran HAM Berat
Indonesia
FPI: Karena Aparat yang Melakukan, Ini Pelanggaran HAM Berat

FPI menyatakan tak pernah membekali anggotanya dengan senjata tajam

Update Kasus Corona DKI Rabu (7/10): 82.383 Positif, 67.310 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Rabu (7/10): 82.383 Positif, 67.310 Orang Sembuh

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan perkembangan terkini kasus corona di ibu kota, Rabu (7/10).

PSBB Total Hari Pertama, Penumpang KRL Melorot
Indonesia
PSBB Total Hari Pertama, Penumpang KRL Melorot

KCI menghimbau masyarakat untuk tetap beraktivitas di rumah

Institusinya WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Kapolri Seperti Dapat Obat Sakit Kepala
Indonesia
Institusinya WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Kapolri Seperti Dapat Obat Sakit Kepala

Audit dilakukan terhadap 20 satuan kerja di tingkat Mabes Polri selama 100 hari kerja sejak 27 Januari hingga 12 April 2020

AHY Sebut KLB Demokrat Dilakukan dengan Cara Buruk
Indonesia
AHY Sebut KLB Demokrat Dilakukan dengan Cara Buruk

AHY sendiri mengakui ada sejumlah Ketua DPC yang terlibat dalam KLB tersebut

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan
Indonesia
Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik disiplin dan taat pada ketentuan

Safari Politik AHY tak Lepas dari Nafsu Politik Menuju 2024
Indonesia
Safari Politik AHY tak Lepas dari Nafsu Politik Menuju 2024

Wempy menjelaskan, kunjungan ini dalam rangka membangun komunikasi politik terkait dengan momentum yang terdekat yakni pilkada 9 Desember 2020.

Tak Ingin Dimainkan Kartel, Politisi Golkar Janji Awasi Anggaran COVID-19
Indonesia
Tak Ingin Dimainkan Kartel, Politisi Golkar Janji Awasi Anggaran COVID-19

"Parlemen perlu memonitor proses pengadaan di Pemerintah untuk mengantisipasi potensi maladministrasi dan korupsi," kata Puteri Anetta Komarudin.

Polisi Tangkap Sejumlah Pelaku Pengerusakan Kantor Bupati Keerom
Indonesia
Polisi Tangkap Sejumlah Pelaku Pengerusakan Kantor Bupati Keerom

"Empat yang diamankan tiga sudah di tetapkan pelaku pengerusakan dan satu orang pemalangan (pemblokiran jalan)," jelasnya.