Gedung Pernikahan Harus Ajukan Permohonan ke Pemprov DKI Buat Gelar Resepsi Ilustrasi. (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)

MerahPutih.com - Gedung pernikahan di Jakarta mendapat lampu hijau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) untuk menggelar kegiatan resepsi di tengah PSBB transisi.

Hanya saja, mereka lebih dulu harus mengajukan permohonan pembukaan kembali acara resepsi pernikahan ke Pemprov DKI melalui Disparekraf.

"Mengajukan permohonan ke kami dengan melampirkan SOP (standar operasional prosedur) dan protokol kesehatan seperti apa," ucap Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Gumilar Ekalaya saat dikonfirmasi, Jumat (6/11).

Baca Juga:

Anak Buah Anies Bolehkan Gelar Akad Nikah Tapi Tidak dengan Resepsinya

Setelah mereka memasukan pengajuan pemohonan, ucap Gumilar, nantinya akan ada tim gabungan dari Disparekraf, Dinkes, Diskominfotik yang menilai, meninjau, dan mengevaluasi dari lampiran protap kesehatan itu.

"Sop nya sudah melalui standar belum, nanti ada dialog, dan sebagainya," tutur dia.

Gumilar menegaskan, bahwa bukan Wedding Organizer (WO) yang mengajukan permohonan kegiatan resepsi, tapi pihak gedung. Dengan catatan kalau WO sewa, WO harus mau mengikuti aturan gedung mengenai protokol kesehatan.

"Misal gedung A, mau mengadakan resepsi kembali, apabila sudah diizinkan, simulasi, dan sebagainya mereka sudah boleh tuh menyelenggarakan resepsi," paparnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB

Gumilar pun menyampaikan, sejumlah protokol kesehatan yang harus diterapkan bila menggelar acara pernikahan di gedung diantaranya tidak boleh makan prasmanan, makanan tamu harus dilayani, semua tamu harus duduk di bangku yang disediakan, dan tamu tidak boleh wara-wiri.

"Kalo nggak sesuai gedung harus menolak, karena ga sesuai protokol. Terus pakai masker, jaga jarak, sediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer," paparnya.

Gumilar menyampaikan, bila terjadinya klaster kasus corona yang wajib bertanggungjawab pihak gedung.

"Kalo ada kasus, pelanggaran, yang bertanggung jawab pihak gedung, bukan wo dan pengantin," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Peraturan Resepsi Pernikahan hingga Nonton Bioskop di PSBB Transisi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Positif Corona di DKI Melonjak, Ini Penyebabnya
Indonesia
Kasus Positif Corona di DKI Melonjak, Ini Penyebabnya

"Dari hasil ini kita dapatkan jumlah konfirmasi positif sebanyak 1.043," kata Yurianto

Perubahan Status Pegawai KPK Diharapkan tak Surutkan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Perubahan Status Pegawai KPK Diharapkan tak Surutkan Pemberantasan Korupsi

"Di UU No 19 Tahun 2019 terdapat norma yang secara tegas pegawai KPK adalah ASN. Maka lahirlah PP No 41 Tahun 2020 ini," ujar Tholabi

Dishub DKI Minta Penumpang Transportasi Publik Lencang Depan saat Antre
Indonesia
Dishub DKI Minta Penumpang Transportasi Publik Lencang Depan saat Antre

Syafrin Liputo mengimbau kepada masyarakat yang hendak mengantre transportasi umum untuk menerapkan lencang depan seperti ketika baris berbaris.

 Anak Pencetus Mobil Esemka Gagal Dapat Rekomendasi PDIP di Pilkada Klaten
Indonesia
Anak Pencetus Mobil Esemka Gagal Dapat Rekomendasi PDIP di Pilkada Klaten

Meskipun demikian, Sukiyat tidak merasa sakit hati pada Jokowi dan DPP PDIP yang tidak memberikan rekomendasi pada anaknya di Pilkada Klaten.

Candi Elektronik Solo Terbakar, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta
Indonesia
Candi Elektronik Solo Terbakar, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta

Informasi bermula dari laporan masyarakat yang melintas di Jalan Slamet Riyadi mendapati Candi Elektronik terbakar.

PDIP Umumkan Gelombang Kelima Paslon di Pilkada 2020, Termasuk Surabaya
Indonesia
PDIP Umumkan Gelombang Kelima Paslon di Pilkada 2020, Termasuk Surabaya

Paslon yang akan diumumkan untuk Pilkada Kota Surabaya memang begitu dinantikan

Jawab Hoaks UU Ciptaker, Airlangga: Upah Minimum Tidak Turun
Indonesia
Jawab Hoaks UU Ciptaker, Airlangga: Upah Minimum Tidak Turun

“Saya tegaskan upah minium tidak dihilangkan. Salary (gaji) tidak akan turun,” kata Airlangga

Polemik Garuda Enggak Selesai Jika Penunjukkan Yenny dan Triawan Bermotif Politik
Indonesia
Polemik Garuda Enggak Selesai Jika Penunjukkan Yenny dan Triawan Bermotif Politik

Kondisi semacam itu terjadi disinyalir karena proses penunjukan mereka tidak benar-benar didasarkan pada hasil fit and proper test yang obyektif

Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan (Komjak) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam mengusut skandal Djoko Tjandra.