Gedung Pernikahan Harus Ajukan Permohonan ke Pemprov DKI Buat Gelar Resepsi Ilustrasi. (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)

MerahPutih.com - Gedung pernikahan di Jakarta mendapat lampu hijau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) untuk menggelar kegiatan resepsi di tengah PSBB transisi.

Hanya saja, mereka lebih dulu harus mengajukan permohonan pembukaan kembali acara resepsi pernikahan ke Pemprov DKI melalui Disparekraf.

"Mengajukan permohonan ke kami dengan melampirkan SOP (standar operasional prosedur) dan protokol kesehatan seperti apa," ucap Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Gumilar Ekalaya saat dikonfirmasi, Jumat (6/11).

Baca Juga:

Anak Buah Anies Bolehkan Gelar Akad Nikah Tapi Tidak dengan Resepsinya

Setelah mereka memasukan pengajuan pemohonan, ucap Gumilar, nantinya akan ada tim gabungan dari Disparekraf, Dinkes, Diskominfotik yang menilai, meninjau, dan mengevaluasi dari lampiran protap kesehatan itu.

"Sop nya sudah melalui standar belum, nanti ada dialog, dan sebagainya," tutur dia.

Gumilar menegaskan, bahwa bukan Wedding Organizer (WO) yang mengajukan permohonan kegiatan resepsi, tapi pihak gedung. Dengan catatan kalau WO sewa, WO harus mau mengikuti aturan gedung mengenai protokol kesehatan.

"Misal gedung A, mau mengadakan resepsi kembali, apabila sudah diizinkan, simulasi, dan sebagainya mereka sudah boleh tuh menyelenggarakan resepsi," paparnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB

Gumilar pun menyampaikan, sejumlah protokol kesehatan yang harus diterapkan bila menggelar acara pernikahan di gedung diantaranya tidak boleh makan prasmanan, makanan tamu harus dilayani, semua tamu harus duduk di bangku yang disediakan, dan tamu tidak boleh wara-wiri.

"Kalo nggak sesuai gedung harus menolak, karena ga sesuai protokol. Terus pakai masker, jaga jarak, sediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer," paparnya.

Gumilar menyampaikan, bila terjadinya klaster kasus corona yang wajib bertanggungjawab pihak gedung.

"Kalo ada kasus, pelanggaran, yang bertanggung jawab pihak gedung, bukan wo dan pengantin," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Peraturan Resepsi Pernikahan hingga Nonton Bioskop di PSBB Transisi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkeu Baru Kantongi Rp54 Triliun Buat Vaksinasi Gratis
Indonesia
Kemenkeu Baru Kantongi Rp54 Triliun Buat Vaksinasi Gratis

Pemerintah hati-hati melakukan langkah penyesuaian APBN karena belum jelas jumlah vaksin, berapa harganya.

Kabar Baik Zona Hijau COVID-19 Depok Bertambah, Ini Nama Kelurahannya
Indonesia
Kabar Baik Zona Hijau COVID-19 Depok Bertambah, Ini Nama Kelurahannya

Sementara, untuk penambahan kasus konfirmasi positif pada Jumat (10/7) sebanyak 5 kasus

Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022
Indonesia
Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022

Permasalahan jadwal Pilkada Aceh tidak bisa ditarik ulur lagi 2022 atau 2024, karena sesuai dengan amanah UUPA digelar lima tahun sekali, atau tetap 2022.

BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan

BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi untuk dua hari ini, Kamis (18/2) dan Jumat (19/2), yang akan terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

Din Syamsudin Anggap Jabatan Wamendikbud untuk Abdul Mu'ti Merendahkan Muhammadiyah
Indonesia
Din Syamsudin Anggap Jabatan Wamendikbud untuk Abdul Mu'ti Merendahkan Muhammadiyah

Din Syamsudin memuji langkah Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menolak menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) di kabinet Presiden Joko Widodo.

DPRD Solo Sediakan Kursi Khusus Untuk Jokowi dan Iriana Saat Pelantikan Gibran
Indonesia
DPRD Solo Sediakan Kursi Khusus Untuk Jokowi dan Iriana Saat Pelantikan Gibran

DPRD Solo dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan mengundang keluarga besar wali kota dan wakil wali kota. Keluarga besar dari pihak Gibran yang diundang meliputi Presiden Jokowi, Ibu negara Iriana Jokowi, dan Kaesang Pangarep.

Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam

VP Corporate Communication KCI, Anne Purba mengatakan, mulai 20 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021, Commuter Line Jabodetabek akan beroperasi pukul 04:00 hingga 22:00 WIB.

Laporan terhadap Jokowi Soal Kerumunan di NTT Kembali Kandas
Indonesia
Laporan terhadap Jokowi Soal Kerumunan di NTT Kembali Kandas

Bareskrim Polri kembali menolak laporan soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke NTT.

Ini Kata PM Suga Soal Sengketa di Laut China Selatan
Indonesia
Ini Kata PM Suga Soal Sengketa di Laut China Selatan

Jepang menegaskan tidak akan membiarkan ada intimidasi dan kegiatan apa pun yang akan meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan.