Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) menggeruduk gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).
Tujuan mereka sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di DKI Jakarta.
AMPSI menilai bahwa praktik pengelolaan keuangan di tubuh DPRD DKI Jakarta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih jauh dari prinsip keterbukaan, efisiensi, serta keberpihakan pada rakyat.
"Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok, terutama terkait besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI yang bahkan dinilai lebih besar dari pada DPR RI," kata orator aksi massa.
Baca juga:
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI yang menjadi sorotan publik. Beberapa media menyoroti fakta bahwa gaji serta tunjangan anggota DPRD DKI disebut-sebut lebih besar dibandingkan DPR RI, meskipun beban kerja legislatif nasional jauh lebih berat.
Dalam negara demokrasi, sambung orator demonstran, pejabat publik seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Hal ini lalu memicu kritik keras, sebab DPR RI sebagai lembaga legislatif pusat justru menerima penghasilan yang lebih rendah dibanding DPRD.
Selain itu, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan adanya sejumlah persoalan dalam laporan keuangan beberapa BUMD DKI Jakarta, seperti Pasar Jaya dinilai tidak efisien.
"Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan publik terhadap lembaga daerah yang mengelola dana triliunan rupiah," pungkas orator aksi massa. (Asp)
Baca juga:
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
