Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

MerahPutih.com - Gudung DPRD DKI Jakarta ditutup sementara selama 7 hari menyusul ada anggota terpapar COVID-19.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan, penutupan kantor legislatif DKI dari Senin (3/8) hingga Minggu (9/8) mendatang mengakibatkan sejumlah rapat bersama BUMD DKI terpaksa dibatalkan. Salah satunya rapat mengenai reklamasi perluasan Ancol seluas 155 hektare (ha).

Baca Juga:

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis

"Agenda rapat yang mestinya berjalan seperti soal isu reklamasi dengan Jakpro, MRT, dan Ancol, terpaksa dibatalkan. Rapat bersama Transjakarta juga dibatalkan," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Selama sepekan ini, Gilbert bakal menggunakan waktunya untuk menjalani reses atau menyerap aspirasi warga di daerah pemilihan (dapil).

Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)
Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Gilbert menuturkan, sejumlah anggota DPRD DKI sempat menggunakan media daring dalam penyelenggaraan rapat, baik komisi maupun fraksi. Mereka juga sempat mencoba rapat melalui platform Zoom. Namun, mereka tak puas menggunakannya.

"Kemarin kita coba Zoom, tapi tidak efektif ternyata. Kendalanya di jaringan internet, penjelasan sulit dipahami, dan sulit bagi anggota dewan untuk mengatur giliran pemberian tanggapan. Bicaranya juga terbatas, tanpa dinamika jadi tak seru," ucap Gilbert.

Baca Juga:

Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda

Meski begitu, kata dia, bukan tak mungkin jika agenda rapat virtual atau online akan terwujud.

"Kalau keadaan COVID-19 makin berat, mungkin saja (lewat Zoom) karena pekerjaan tetap harus jalan. Tapi, rencana ini harus melalui Bamus juga," tutupnya.

Penutupan gedung DPRD juga pernah dilakukan selama 5 hari dimulai dari Rabu (29/7) hingga Minggu (2/8) 2020. (Asp)

Baca Juga:

Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Perkirakan Daerah-Daerah Ini Bakal Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang
Indonesia
BMKG Perkirakan Daerah-Daerah Ini Bakal Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang

Selama periode peralihan musim, ada beberapa fenomena cuaca ekstrem

Vonis Djoko Tjandra Dkk Tak Timbulkan Efek Jera
Indonesia
Vonis Djoko Tjandra Dkk Tak Timbulkan Efek Jera

Djoko Tjandra merupakan aktor intelektual dalam perkara ini. Selain itu, merupakan buronan kasus korupsi yang melarikan diri selama 11 tahun.

Brimob Jaga Ketat Sidang Perdana Praperadilan Rizieq di PN Jaksel
Indonesia
Brimob Jaga Ketat Sidang Perdana Praperadilan Rizieq di PN Jaksel

Sidang perdana praperadilan tidak sahnya penangkapan Rizieq Shihab Shihab bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/2). Sidang beragendakan pembacaan gugatan.

RUU HIP Jangan Menyimpang dari Sejarah
Indonesia
RUU HIP Jangan Menyimpang dari Sejarah

"Sehingga ketika ada arah yang salah kita kritisi dan benarkan secara bersama-sama," jelas Jazuli.

Hari Senin Volume Penumpang KRL Paling Tinggi Dibanding Hari Lain
Indonesia
Hari Senin Volume Penumpang KRL Paling Tinggi Dibanding Hari Lain

PT KCI mengoperasikan 962 perjalanan KRL setiap harinya

PAN Desak Pimpinan DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas
Indonesia
PAN Desak Pimpinan DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas

Tidak masuknya TAP MPRS tersebut dinilai sebagai sesuatu yang sangat sensitif

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Positif COVID-19
Indonesia
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Positif COVID-19

Dewi mengetahui kabar tersebut setelah dalam proses pengurusan data dokumen perjalanan mengurus surat kesehatan di dinas kesehatan setempat.

Program Normalisasi Sungai Tak Dihapus, Wagub Minta PSI Jangan Asbun
Indonesia
Program Normalisasi Sungai Tak Dihapus, Wagub Minta PSI Jangan Asbun

Pemprov DKI Jakarta menegaskan jika program normalisasi sungai garapan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2017-2022.

Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai di Perdesaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai di Perdesaan

Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan