Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

MerahPutih.com - Gudung DPRD DKI Jakarta ditutup sementara selama 7 hari menyusul ada anggota terpapar COVID-19.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan, penutupan kantor legislatif DKI dari Senin (3/8) hingga Minggu (9/8) mendatang mengakibatkan sejumlah rapat bersama BUMD DKI terpaksa dibatalkan. Salah satunya rapat mengenai reklamasi perluasan Ancol seluas 155 hektare (ha).

Baca Juga:

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis

"Agenda rapat yang mestinya berjalan seperti soal isu reklamasi dengan Jakpro, MRT, dan Ancol, terpaksa dibatalkan. Rapat bersama Transjakarta juga dibatalkan," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Selama sepekan ini, Gilbert bakal menggunakan waktunya untuk menjalani reses atau menyerap aspirasi warga di daerah pemilihan (dapil).

Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)
Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Gilbert menuturkan, sejumlah anggota DPRD DKI sempat menggunakan media daring dalam penyelenggaraan rapat, baik komisi maupun fraksi. Mereka juga sempat mencoba rapat melalui platform Zoom. Namun, mereka tak puas menggunakannya.

"Kemarin kita coba Zoom, tapi tidak efektif ternyata. Kendalanya di jaringan internet, penjelasan sulit dipahami, dan sulit bagi anggota dewan untuk mengatur giliran pemberian tanggapan. Bicaranya juga terbatas, tanpa dinamika jadi tak seru," ucap Gilbert.

Baca Juga:

Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda

Meski begitu, kata dia, bukan tak mungkin jika agenda rapat virtual atau online akan terwujud.

"Kalau keadaan COVID-19 makin berat, mungkin saja (lewat Zoom) karena pekerjaan tetap harus jalan. Tapi, rencana ini harus melalui Bamus juga," tutupnya.

Penutupan gedung DPRD juga pernah dilakukan selama 5 hari dimulai dari Rabu (29/7) hingga Minggu (2/8) 2020. (Asp)

Baca Juga:

Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Transmisi Lokal Makin Tidak Terkendali, Kasus COVID-19 Solo Tembus 408 Orang
Indonesia
Transmisi Lokal Makin Tidak Terkendali, Kasus COVID-19 Solo Tembus 408 Orang

Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 Solo mencatat penambahan 14 orang pasien positif COVID-19 pada Rabu (2/9).

Ingin Masuk Gedung DPR/MPR, Belasan Orang dari Kelompok 'Anti Kemapanan' Diciduk Polisi
Indonesia
DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara
Indonesia
DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara

Sebelum RUU IKN disahkan, pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru.

Eks Bupati Kepulauan Talaud Ngamuk Usai Kembali Ditahan KPK
Indonesia
Eks Bupati Kepulauan Talaud Ngamuk Usai Kembali Ditahan KPK

Keadaan emosi yang bersangkutan tidak stabil

DPR Desak Presiden Jokowi Segera Terapkan PSBB
Indonesia
DPR Desak Presiden Jokowi Segera Terapkan PSBB

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak Presiden Joko Widodo segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi sudah darurat.

BIN Buka Program Studi Intelijen Medik
Indonesia
BIN Buka Program Studi Intelijen Medik

"Pada tahun 2021 akan dikembangkan lagi program studi baru S-1 dan S-2 Intelijen Cyber dan S-2 Intelijen Ekonomi dan membuka Program S-3 Ilmu Intelijen Strategis," kata Budi.

KRI Kakap-881 Disiagakan di Teluk Manado
Indonesia
KRI Kakap-881 Disiagakan di Teluk Manado

Salah satu unsur kapal perang di jajaran Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, yakni KRI Kakap-811, disiagakan di perairan Teluk Manado, Sulawesi Utara, Selasa (8/12).

Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia
Indonesia
Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia

Vaksin tersebut yakni Astra Zeneca, vaksin dari program Covax, dan Pfizer. Paling tidak, dari Covax, pemerintah sudah punya komitmen 10 persen dari kebutuhan.

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE
Indonesia
Dewas KPK Tak Dilibatkan Tentukan Nasib Novel Baswedan Dkk
Indonesia
Dewas KPK Tak Dilibatkan Tentukan Nasib Novel Baswedan Dkk

Secara institusi itu keputusan Pimpinan KPK