Gayus Tambunan Dapat Remisi, Pakar Hukum: Tidak Perlu Diperdebatkan Terpidana Pengemplang Pajak Gayus Tambunan (Antara Foto)

Merahputih.com - Pakar hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan menilai pemberian remisi khusus Lebaran 2020 selama 2 bulan kepada terpidana mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan adalah legal.

"Setiap nara pidana berhak mendapat remisi hari raya keagamaan dan hari Proklamasi Kemerdekaan RI, termasuk Gayus Tambunan. Jadi remisi untuk Gayus legal dan tidak perlu diperdebatkan," ujar Johanes Tuba Helan, Jumat (29/5).

Baca Juga

MAKI 'Memaki' Gayus Tambunan dapat Remisi

Hal itu dikatakannya berkaitan dengan reaksi seputar pemberian remisi khusus Lebaran 2020 selama 2 bulan kepada terpidana mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan.

Menurut dia, Gayus Tambunan sudah cukup lama menjalani hukuman penjara sehingga berhak untuk mendapatkan remisi, sama seperti napi lainnya.

Terpidana Pengemplang Pajak Gayus Tambunan

Gayus merupakan terpidana perkara suap, pencucian uang, gratifikasi, dan pemalsuan paspor.

Total hukuman yang diterima Gayus adalah 30 tahun pidana penjara, dan saat ini Gayus mendekam di Lapas Gunung Sindur, Bogor.

Baca Juga:

Kejagung akan Lelang Harta Gayus Tambunan

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti menjelaskan alasan pemberian remisi kepada Gayus karena berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan di dalam lapas. (*)

Lelaki di Foto itu Adalah Gayus Tambunan
Berita
Lelaki di Foto itu Adalah Gayus Tambunan
Berita
Lelaki di Foto itu Adalah Gayus Tambunan
Berita
Lelaki di Foto itu Adalah Gayus Tambunan
Berita
Lelaki di Foto itu Adalah Gayus Tambunan
Berita
Lelaki di Foto itu Adalah Gayus Tambunan
Berita
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dorong Daya Beli, Ekonomi Indonesia Tetap Minus di 2020
Indonesia
Dorong Daya Beli, Ekonomi Indonesia Tetap Minus di 2020

Dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain.

Siswa dan Guru Sekolah Internasional Dilarang Masuk Sehabis Pulang dari Luar Negeri
Indonesia
Siswa dan Guru Sekolah Internasional Dilarang Masuk Sehabis Pulang dari Luar Negeri

Guru, siswa, dan wali murid sekolah internasional yang baru pulang dari luar negeri untuk tidak mendatangi lingkungan sekolah selama 14 hari.

Kelima Kalinya, Pemprov DKI Perpanjang PSBB Transisi Selama 14 Hari
Indonesia
Kelima Kalinya, Pemprov DKI Perpanjang PSBB Transisi Selama 14 Hari

Perpanjangan PSBB Transisi ini berlaku selama 14 hari

Napi Provokator Kerusuhan Lapas Manado Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan
Indonesia
Napi Provokator Kerusuhan Lapas Manado Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

Tejo mengatakan para narapidana yang terlibat kerusuhan itu bakal diproses hukum dan dijatuhi sanksi.

Pemerintah Beri Subsidi ke Maskapai Penerbangan yang Tekor Akibat Corona
Indonesia
Bakal Bikin Film, Sandiaga Uno Gelar Casting Terbuka bagi Masyarakat
Indonesia
Bakal Bikin Film, Sandiaga Uno Gelar Casting Terbuka bagi Masyarakat

Politikus Gerindra Sandiaga Uno melalui Rumah Siap Kerja (RSK) menggelar casting terbuka bagi masyarakat.

DPRD Perintahkan Dishub DKI Gandeng Kemenhub Hadang Perantau ke Jakarta
Indonesia
DPRD Perintahkan Dishub DKI Gandeng Kemenhub Hadang Perantau ke Jakarta

Hal itu bertujuan untuk menekan penyebaran penyakit dari Wuhan, Tiongkok itu meluas.

Jokowi: Jangan Sampai Ada Masyarakat Memiliki Perasaan Normal Saja
Indonesia
Jokowi: Jangan Sampai Ada Masyarakat Memiliki Perasaan Normal Saja

Krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan COVID-19 ini, tak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tapi juga warga di 215 negara.

Minta Pembayaran THR Ditunda, HIPMI: Bayar Gaji Saja Kita Kesulitan
Indonesia
Minta Pembayaran THR Ditunda, HIPMI: Bayar Gaji Saja Kita Kesulitan

THR dapat ditunda dahulu hingga kondisi perusahaan kembali stabil

Polda Metro Hentikan Kasus Pungli Permintaan THR Rektor UNJ
Indonesia
Polda Metro Hentikan Kasus Pungli Permintaan THR Rektor UNJ

pihaknya tidak menemukan adanya unsur pidana korupsi dalam kasus tersebut.