Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama, menyampaikan kekhawatirannya mengenai peningkatan kasus gagal ginjal pada generasi muda dan masalah tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Pernyataan ini disampaikan setelah kunjungan kerjanya ke RS Muhammad Husein di Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam kunjungannya, Surya Utama bersama anggota Komisi IX lainnya meninjau langsung ruang hemodialisis di rumah sakit tersebut. Ia menyatakan bahwa fasilitas alat yang tersedia sudah memadai. Namun, ia terkejut mendapati banyaknya pasien muda yang menjalani cuci darah.
"Saat kami mengunjungi ruang hemodialisis di RS Muhammad Husein, Palembang, kami melihat fasilitas yang lengkap. Namun, yang mengejutkan adalah banyaknya pasien usia muda, bahkan ada yang berusia 16, 22, dan 30 tahun, yang sudah menderita gagal ginjal," ujar Surya dalam keterangannya, Jumat (18/4).
Baca juga:
RSUD Bisa Layani Transplantasi Organ, Bahkan Ada Paket Lengkap Ginjal-Kornea-Jantung
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi PAN ini menjelaskan bahwa sebagian besar pasien muda tersebut memiliki riwayat sering mengonsumsi minuman energi dan minuman kemasan dengan pewarna buatan sejak usia dini. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian bersama sebagai faktor gaya hidup yang berisiko tinggi.
"Setelah saya bertanya, ternyata rata-rata dari mereka sering minum minuman energi dan minuman botol yang mengandung pewarna sejak muda," tambahnya.
Surya mengapresiasi peran BPJS Kesehatan dalam membantu meringankan biaya pengobatan pasien. Namun, ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara rumah sakit dan BPJS, terutama terkait sistem pembayaran yang sering menimbulkan masalah.
"Memang perlu ada koordinasi yang lebih baik antara rumah sakit dan BPJS. Permasalahan antara rumah sakit dan BPJS ini bukan hanya terjadi di Sumatera Selatan, tapi mungkin di seluruh Indonesia," jelas pria yang akrab disapa Uya Kuya ini.
Baca juga:
Paus masih Kritis, Menunjukkan Tanda-Tanda Gagal Ginjal 'Ringan'
Ia mengkritik sistem pembayaran paket yang diterapkan BPJS karena dianggap tidak selalu mencukupi biaya operasional rumah sakit. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
"Sistem pembayaran paket yang berlaku saat ini memiliki batasan dan seringkali tidak mencukupi biaya operasional rumah sakit. Saya rasa, perlu dicari jalan tengah untuk mengatasi masalah ini," pungkasnya.
