Gatot Ajak Buruh Mogok Kerja, Pengamat: Cari Panggung Menuju Pilpres 2024 Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo (Foto: MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib menyesalkan langkah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, yang mengajak buruh melakukan aksi mogok kerja menolak Omnibus Law pada 6-8 Oktober 2020 mendatang.

Alfarisi menilai apa yang dilakukan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu untuk mencari perhatian publik dan mencari panggung. Pasalnya, Gatot telah kehilangan panggung setelah tidak lagi menjadi Panglima TNI.

Gatot diketahui telah mengumpulkan tokoh-tokoh oposisi yang terdiri dari ulama, kelompok Islam, politis, dan buruh untuk mendeklarasikan KAMI.

Baca Juga

Moeldoko Ingatkan Purnawirawan soal Sapta Marga, Sindir Gatot?

“Mereka semua hanya dimanfaatkan Gatot untuk menaikkan popularitas dirinya demi tujuan pragmatis yaitu persiapan Pilpres 2024, dengan terus menerus memberi protes kepada pemerintah dan mempropagandakan isu-isu yang sesungguhnya tidak relevan lagi,” kata Alfarisi dalam keterangannya, Jumat (2/10).

Alfarisi menyebut, ada sejumlah isu yang dimainkan oleh Gatot. Di antaranya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). “Isu UU Cipta Kerja, tidak luput ditungganginya, sebagai strategi untuk menarik perhatian."

Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (kedua kiri) saat deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)
Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (kedua kiri) saat deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)

Menurut dia, anggapan Gatot tentang UU Cipta Kerja akan membuat Indonesia “kehilangan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan memiskinkan buruh”, mengada-ada dan provokatif.

Pernyataan Gatot, dinilai Alfarisi sangat berbahaya bagi stabilitas sosial politik dalam negeri. Pasalnya, hal itu dijadikan alat legitimasi pemogokan buruh, juga dapat melegitimasi pemberontakan dan vandanisme rakyat.

“Dan Gatot sangat paham bagaimana cara memainkan isu yang memicu sentiment sosial, strategi propaganda dan kontra-pemerintah seperti in,” tegas dia.

Sebagai mantan prajurit TNI, kata Alfarisi, seharusnya Gatot menyampaikan optimisme, narasi yang membuat bangsa bersatu melawan COVID-19, memberikan gagasan dan strategi agar UMKM tetap bisa bangkit di tengah wabah yang melanda.

Baca Juga

PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa

“Di tengah pemerintah sedang fokus bekerja keras menekan penyebaran COVID-19 dan menemukan vaksinasi untuk pandemi ini, harusnya semua komponen tanpa melihat latar partai politik, pilihan politik, ideologi politik, kelompok agama dan kebudayaan, harus bersatu dan bergotong royok agar Indonesia bisa keluar dari bencana non alam yang sedang menjangkit,” tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Buru Selatan Rasakan Beberapa Detik Guncangan Kuat Gempa M5,8
Indonesia
Warga Buru Selatan Rasakan Beberapa Detik Guncangan Kuat Gempa M5,8

BPBD Kabupaten Buru dan Buru Selatan masih memantau situasi lapangan pascagempa.

Obok-Obok TKP Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Klaim Temukan Fakta Baru
Indonesia
Obok-Obok TKP Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Klaim Temukan Fakta Baru

Beberapa fakta terbaru dalam merekonstruksi kejadian penembakan.

Anak Buah Anies Nilai Pemerintah Pusat Inkonsisten Soal Kebijakan THR
Indonesia
Anak Buah Anies Nilai Pemerintah Pusat Inkonsisten Soal Kebijakan THR

Kemnaker akan memberi surat edaran yang menjadi dasar pihaknya untuk menyosialisasikan kebijakan THR

[HOAKS atau FAKTA] Jika TKA Tiongkok Ditolak Masuk Indonesia, Internet akan Diblokir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jika TKA Tiongkok Ditolak Masuk Indonesia, Internet akan Diblokir

Kewenangan pemblokiran akses internet diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Khususnya di pasal 40 ayat (2a) dan (2b).

Dua PAW Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Dilantik Pekan Depan
Indonesia
Dua PAW Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Dilantik Pekan Depan

“Insya Allah, dijadwalkan Selasa 15 Desember 2020, Bu Israyani pengganti almarhum Dany Anwar dan Pak Karyatin Subiantoro pengganti almarhumah Umi Kulsum yang keduanya berada di Komisi A,” ujar Arifin

Akhir Tahun 2020, Seluruh Imigrasi Jakarta Ditarget Terapkan Paperless dan E-billing
Indonesia
Akhir Tahun 2020, Seluruh Imigrasi Jakarta Ditarget Terapkan Paperless dan E-billing

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Barat mengeluarkan inovasi paperless dan e-billing.

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Menyepakati RAPBD 2021 Rp82,5 Triliun
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Menyepakati RAPBD 2021 Rp82,5 Triliun

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

TPU Karet Bivak Tidak Terima Ziarah di Momen Lebaran
Indonesia
TPU Karet Bivak Tidak Terima Ziarah di Momen Lebaran

Mereka telah menghubungi para ahli waris yang biasa berkunjung ke makam itu untuk memberitahukan bahwa TPU Karet Bivak ditutup.

Polri Sebut Masyarakat Salahartikan Larangan Mudik
Indonesia
Polri Sebut Masyarakat Salahartikan Larangan Mudik

Menurut Iqbal, tradisi mudik tahun ini bisa disiasati dengan pemanfaatan alat teknologi komunikasi dan informasi.

Ini Sejumlah Syarat Suatu Wilayah Ingin Terapkan New Normal
Indonesia
Ini Sejumlah Syarat Suatu Wilayah Ingin Terapkan New Normal

Kriteria yang disusun telah merujuk pada rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).