Garuda Indonesia Terlilit Hutang Rp70 Triliun dan Kas Negatif Rp41 Triliun Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kondisi Keuangan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia sedang tidak baik. Tercatat, Garuda memiliki utang sebesar USD4,9 miliar atau setara Rp70 triliun, meningkat sekitar Rp1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok.

Perusahaan juga tercatat memiliki arus kas negatif dan utang minus Rp41 triliun. Tumpukan utang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan yang tidak bisa menutupi pengeluaran operasional.

Baca Juga:

Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan

Berdasarkan pendapatan Mei 2021, Garuda Indonesia hanya memperoleh sekitar USD56 juta dan saat bersamaan harus membayar sewa pesawat USD56 juta, perawatan pesawat USD20 juta, bahan bakar avtur USD20 juta, dan gaji pegawai USD20 juta.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, langkah penyelamatan Garuda adalah akan fokus pada bisnis penerbangan domestik dengan melayani perjalanan masyarakat antarpulau di Tanah Air.

"Indonesia ini negara kepulauan, jadi tidak mungkin orang Indonesia menuju pulau lain pakai kereta, pilihannya ada dua yaitu kapal laut atau penerbangan. Garuda dan Citilink akan fokus kepada pasar domestik, bukan pasar internasional," kata Menteri Erick Thohir di Jakarta, Rabu.

Erick Thohir merujuk, database Garuda Indonesia yang didominasi penumpang tujuan daerah sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp1.400 triliun. Sementara jumlah penumpang tujuan luar negeri tercatat hanya 22 persen dengan perolehan Rp300 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara)
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara)

Ia menegaskan, pembicaraan terkait perubahan bisnis Garuda Indonesia ke pasar domestik telah dilakukan pada November 2019 hingga Januari 2020, sebelum adanya pandemi COVID-19.

Aksi yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari masalah finansial akibat kerugian yang dialami perseroan.

"Sebelum COVID-19 sebanyak 78 persen turis adalah turis lokal sebanyak Rp1.400 triliun, turis asing hanya 22 persen Rp300 triliun," kata Erick Thohir dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Ciptakan Kerugian, Garuda Balikin Pesawat Bombardier

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Bupati Pasuruan Minta Dana dari Pengusaha untuk Pelaksanaan Pilkada
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bupati Pasuruan Minta Dana dari Pengusaha untuk Pelaksanaan Pilkada

Ramai di media sosial (medsos) terkait surat permohonan dana bantuan Pilkada 2020 oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Pimpinan KPK Benarkan Ciduk Bupati Nganjuk
Indonesia
Pimpinan KPK Benarkan Ciduk Bupati Nganjuk

Ghufron mengatakan saat ini, tim satgas KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional
Indonesia
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional.

Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia, Badan POM akan Cek Ulang
Indonesia
Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia, Badan POM akan Cek Ulang

BPOM juga akan mengawal mutu vaksin selama proses pendistribusian. Pengawalan mutu penting karena vaksin merupakan produk biologi, butuh stabilitas yang baik.

Lokasi Penyekatan di Jabodetabek Bertambah Jadi 72 Titik
Indonesia
Lokasi Penyekatan di Jabodetabek Bertambah Jadi 72 Titik

Jumlah lokasi penyekatan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bertambah menjadi 72 titik.

Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Natuna Utara
Indonesia
Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Natuna Utara

KN Tanjung Datu 301 mendekati kapal ikan tersebut namun kapal ikan melakukan manuver

Dalami Kasus Benur, KPK Periksa Pejabat KKP Jadi Saksi Edhy Prabowo
Indonesia
Dalami Kasus Benur, KPK Periksa Pejabat KKP Jadi Saksi Edhy Prabowo

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Arik Hari Wibowo, Kamis (4/3).

Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka
Indonesia
Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka

Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.

Pertanyakan Kasus Rizieq Shihab, Pelapor Datangi Polda Metro Jaya
Indonesia
Pertanyakan Kasus Rizieq Shihab, Pelapor Datangi Polda Metro Jaya

Pengacara dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestius menuturkan, pihaknya bakal mendatangi Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan kasus yang dilaporkan.

KPU Diminta Siapkan Skenario Jika 2024 Pandemi COVID-19 Belum Berakhir
Indonesia
KPU Diminta Siapkan Skenario Jika 2024 Pandemi COVID-19 Belum Berakhir

Mulai dari pendaftaran parpol, verifikasi, dan penetapan sebagai peserta pemilu, penetapan daftar pemilih, dan penghitungan suara hasil pemilu