Garuda Indonesia Minta Penundaan Voting PKPU Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Maskapai BUMN Garuda Indonesia, terus berlangsung.

Perusahaan saat ini, tengah melakukan komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan, terutama para kreditur dan termasuk lessor. Terakhir, perusahaan telah berhasil menetapkan Daftar Piutang Tetap (DPT).

Baca Juga:

Garuda Indonesia Butuh Investor Strategis

Namun, PT Garuda Indonesia Tbk mengajukan permohonan penundaan tahapan pemungutan suara atau voting dalam PKPU selama dua hari untuk mengoptimalkan finalisasi rencana perdamaian.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan masa perpanjangan untuk memastikan proses pengambilan suara dapat berjalan dengan lancar, termasuk mematangkan beberapa tahapan administratif.

"Hal tersebut juga turut diselaraskan dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari pemangku kepentingan atas usulan proposal perdamaian yang disampaikan beberapa waktu lalu," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/6).

Agenda pemungutan suara sebelumnya akan digelar pada 15 Juni 2022 dan melalui pengajuan perpanjang voting tersebut, Garuda meminta pada 17 Juni 2022. Adapun pengumuman hasil pemungutan suara tetap akan dilaksanakan pada 20 Juni 2022.

"Kami memahami bahwa proses ini harus dijalani dengan seksama dan dengan penuh kehati-hatian mengingat keputusan yang akan diambil dalam voting mendatang sangatlah krusial dalam keseluruhan proses PKPU," ungkap Irfan

Garuda berharap, dapat menuntaskan proses ini dengan sebaik-baiknya, sembari mempertimbangkan berbagai masukan demi hasil yang optimal dan adil bagi semua pihak. (Asp)

Baca Juga:

Kejagung Tahan Mantan Petinggi Garuda Indonesia

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penjual Obat Ilegal Diringkus Bareskrim Polri, Untung Rp 531 Miliar
Indonesia
Penjual Obat Ilegal Diringkus Bareskrim Polri, Untung Rp 531 Miliar

Bareskrim Polri membongkar tindak pidana pencucian uang dari peredaran obat ilegal dengan tersangka berinisial DP. Pelaku meraup untung Rp 531 miliar.

Larang Bawahan Main TikTok, Jaksa Agung Dikritik Harusnya Tiru TNI dan Polisi
Indonesia
Larang Bawahan Main TikTok, Jaksa Agung Dikritik Harusnya Tiru TNI dan Polisi

Kejaksaan Agung bisa membuat konten yang menarik terkait dengan capaian kinerjanya. Jadi tergantung pesan apa yang ingin disampaikan ke publik.

Dua Negara Penyumbang Kasus Omicron Terbanyak di Indonesia
Indonesia
Dua Negara Penyumbang Kasus Omicron Terbanyak di Indonesia

"Secara kumulatif kasus paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi. Kemudian kebanyakan kasus konfirmasi Omicron adalah mereka yang sudah lengkap vaksinasi COVID-19," tulis Kemenkes dalam laman resminya, Sabtu

Santai Hadapi Mediasi dengan Haris Azhar-Fatia KontraS, Luhut: Persiapannya Sudah Kuat
Indonesia
Santai Hadapi Mediasi dengan Haris Azhar-Fatia KontraS, Luhut: Persiapannya Sudah Kuat

Beberapa waktu lalu, tim kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, Nelson Nikodemus Simamora menyatakan Fatia sedang berada di luar kota

Penanganan COVID-19 Sektor Hulu Masih Perlu Perbaikan
Indonesia
Penanganan COVID-19 Sektor Hulu Masih Perlu Perbaikan

para pemangku kepentingan segera melakukan perbaikan dan upaya-upaya pengendalian di sektor hulu secara masif dan terukur.

Kejagung Sita Aset Seluas 60 Ribu Meter Persegi Milik Tersangka Kasus Asabri
Indonesia
Kejagung Sita Aset Seluas 60 Ribu Meter Persegi Milik Tersangka Kasus Asabri

Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran

[HOAKS atau FAKTA]: PDIP Minta Anies Jangan Terus Bela Buruh
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: PDIP Minta Anies Jangan Terus Bela Buruh

Saat ini Anies tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menaikkan UMP Jakarta. Tidak ada pernyataan dari PDIP untuk Anies agar tidak terus menerus membela buruh.

Jokowi dan Ibu Negara Hadir di Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan
Indonesia
Jokowi dan Ibu Negara Hadir di Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan

Presiden Jokowi mengenakan setelan jas berwarna hitam, sedangkan Ibu Negara Iriana mengenakan baju kebaya warna pink.

Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap
Indonesia
Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap

"Anda dengan pacar Anda dengan mertua, itu tidak masalah, tetapi kalau kemudian ternyata pacar Anda adalah bupati, mertua Anda adalah Dirjen atau menteri, itu yang kemudian sudah diliputi aspek hukum gratifikasi," kata Ghufron saat memberi sambutan dalam webinar "Pengendalian Gratifikasi: Mancabut Akar Korupsi" disiarkan kanal Youtube KPK, Selasa (30/11).