Garap Kasus e-KTP, KPK Panggil Eks Anggota DPR Chairuman Harahap Logo KPK. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Mantan Anggota DPR Periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap, Selasa (27/10).

Chairuman diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus megakorupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Baca Juga:

Tersangka Korupsi e-KTP Markus Nari Akhirnya Ditahan KPK

Ia diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Dirut Perum Percetakan Negara (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI, ISE.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ISE," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (27/10).

Selain Chairuman, KPK juga memanggil Staf Peneliti Pengembangan dan Rekayasa BPPT GSW. Dia diperiksa untuk tersangka Isnu Edhi Wijaya. Pada Agustus 2019, silam KPK menetapkan 4 tersangka baru dalam rasuah e-KTP.

Keempat tersangka baru itu adalah mantan anggota DPR Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

Dalam kasus ini, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Tannos diduga diperkaya Rp145,85 miliar; Miryam Haryani diduga diperkaya US$1,2 juta; manajemen bersama konsorsium PNRI sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar; Husni Fahmi diduga diperkaya senilai US$20.000 dan Rp10 juta.

Dalam kasus ini, peran Isnu Edhi Wijaya adalah berkongkalikong dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan PPK Kemendagri Sugiharto dalam mengatur pemenang proyek.

Isnu meminta agar perusahaan penggarap proyek ini nantinya bersedia memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri agar bisa masuk dalam konsorsium penggarap KTP-el.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Adapun konsorsium itu adalah Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, dan PT Sucofindo.

Adapun pemimpin konsorsium disepakati berasal dari BUMN yaitu PNRI agar mudah diatur karena dipersiapkan sebagai konsorsium yang akan memenangkan lelang pekerjaan penerapan KTP-el.

Sementara Husni, yang juga ketua panitia lelang diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor. Dia berkonglikong dengan Irman, Andi Agustinus dan Sugiharto.

Dalam pertemuan tersebut, Husni diduga ikut mengubah spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan seterusnya dengan tujuan mark up.

Atas arahan Irman, dia juga mengawal tiga konsorsium proyek yakni PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera.

Dia diduga tetap meluluskan tiga konsorsium meskipun ketiganya tidak memenuhi syarat wajib, yakni mengintegrasikan Hardware Security Modul (HSM) dan Key Management System (KMS).

Tannos juga diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan Husni selaku ketua panitia lelang dan Isnu serta pihak-pihak vendor. Pertemuan di sebuah ruko di Jakarta Selatan ini digelar jauh sebelum proyek ini dilakukan.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Markus Nari Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP

Pertemuan-pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dari 10 bulan itu menghasilkan beberapa output di antaranya adalah Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.

Tak hanya itu, Tannos juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marliem dan Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5%.

Atas perbuatannya, semua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional
Indonesia
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional.

Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Indef: Selesaikan Dulu Pandeminya
Indonesia
Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Indef: Selesaikan Dulu Pandeminya

Pemerintah salah stategi dan salah diagnosa permasalahan

Tak Ada Reshufle Kabinet, Semua Menteri Diminta Fokus Kerja
Indonesia
Tak Ada Reshufle Kabinet, Semua Menteri Diminta Fokus Kerja

Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum berencana melakukan perombakan kabinet.

Tahap Penerimaan CPNS 2019 Dilanjutkan Akhir Tahun Ini
Indonesia
Tahap Penerimaan CPNS 2019 Dilanjutkan Akhir Tahun Ini

Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB

Kembali Bertambah, Oknum TNI Tersangka Perusak Polsek Ciracas Jadi 58 Orang
Indonesia
Kembali Bertambah, Oknum TNI Tersangka Perusak Polsek Ciracas Jadi 58 Orang

Penyidik pun sudah mulai memasuki tahap pemberkasan terhada para tersangka perusakan

MAKI Layangkan Gugatan Kasus Dugaan Korupsi ke PN Jakarta Selatan
Indonesia
MAKI Layangkan Gugatan Kasus Dugaan Korupsi ke PN Jakarta Selatan

Gugatan ini sudah didaftarkan dengan nomor register perkara No 71/PID.PRAP/2020/PN.JAK.SEL.

Di Usianya ke-22, PAN Siap Bantu Pemerintah
Indonesia
Di Usianya ke-22, PAN Siap Bantu Pemerintah

Hari-hari ini kondisi bangsa sedang mengalami tantangan serius

Pasien Sembuh Tembus 10 Ribu, Zona Merah COVID-19 di Jatim Tinggal 3 Kota
Indonesia
Pasien Sembuh Tembus 10 Ribu, Zona Merah COVID-19 di Jatim Tinggal 3 Kota

Sementara untuk pasien positif bertambah 255 orang

Setelah Disorot Jokowi, BNN Akhirnya Diperkuat
Indonesia
Setelah Disorot Jokowi, BNN Akhirnya Diperkuat

Penguatan kelembagaan BNN, antara lain akan berfokus pada reformasi birokrasi