Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan Azis Syamsuddin diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1/2015.

Baca Juga

Oknum Pati Polri yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra Diprediksi Bertambah

Selaku pimpinan DPR, Azis disebut tidak mengijinkan Komisi III untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepolisian RI, Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Kejaksaan Agung terkait lolosnya Djoko Tjandra.

"Dengan tidak diijinkannya RDP Komisi III DPR atas sengkarut Djoko Tjandra oleh Azis Syamsudin Wakil Ketua DPR patut diduga telah melanggar kode etik yaitu menghalang-halangi tugas anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan," kata Boyamin kepada wartawan, Selasa (21/7).

Boyamin menduga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mempunyai kepentingan lain dengan berlindung dibalik aturan yang sebenarnya dapat berlaku fleksibel sesuai kepentingan dan kebutuhan yang mendesak.

Ia pun menyayangkan permasalahan Djoko Tjandra yang memperoleh e-KTP, pasport, status bebas cekal dari NCB Interpol dan Imigrasi, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hingga memperoleh surat jalan dan surat sehat dari Kepolisian seperti tidak dianggap urgen untuk segera dibahas.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono

Padahal, kata Boyamin, RDP tersebut sangat mendesak karena akan membantu pemerintah mengurai sengkarut kasus Djoko Tjandra dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan kasus ini dengan segera sebelum kehilangan jejak.

"Dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya, sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara," ujar Boyamin.

Menurut Boyamin, RDP dapat dilakukan secara virtual dan tidak mengganggu agenda anggota Komisi III di masa reses. Apalagi, selama pandemi COVID-19, anggota DPR tidak banyak melakukan kegiatan tatap muka dengan konstitutuennya.

"RDP DPR pengawasan dilarang sepanjang tidak adanya ijin dan jika diijinkan maka tidak melanggar kesepakatan Rapat Badan Musyawarah DPR," jelas dia.

Baca Juga

Minta Sidang PK Online, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan

Boyamin melanjutkan, ijin tersebut hanya bersifat administrasi karena sejatinya pada saat reses sudah sering terjadi rapat-rapat oleh alat kelengkapan DPR. Terlebih, RDP Komisi III ini telah mendapat persetujuan dari Ketua DPR Puan Maharani.

"Sehingga semestinya juga dijinkan oleh Yth Azis Saymasudin," tutup Boyamin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Tutup Sejumlah Tempat Wisata
Indonesia
Jakarta Tutup Sejumlah Tempat Wisata

Sebanyak 27 destinasi wisata diumumkan dipastikan ditutup sementara waktu awal pekan depan.

Pemerintah Nyatakan Virus Covid-19 Jadi Bencana Nasional
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Virus Covid-19 Jadi Bencana Nasional

Aksi nyata yang dilakukan gugus tugas ini adalah dengan memperbanyak tempat pengetesan COVID-19

[Hoaks atau Fakta]: Tarawih Bisa Pidana?
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tarawih Bisa Pidana?

Namun Mahfud tidak ingin aparat terlalu keras menyikapi kebijakan ini

Wapres Minta Menkeu Segera Anggarkan Pembebasan Lahan Universitas Islam Internasional
Indonesia
Wapres Minta Menkeu Segera Anggarkan Pembebasan Lahan Universitas Islam Internasional

Ma'ruf Amin juga meminta pembebasan lahan tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Depok Mohamad Idris serta Polresta dan Kodim Depok.

Indonesia Punya Lebih dari 76 Ribu Data Epidemiologi COVID-19
Indonesia
Indonesia Punya Lebih dari 76 Ribu Data Epidemiologi COVID-19

Data itu terhimpun dalam sistem terintegrasi Bersatu Lawan COVID

[HOAKS atau FAKTA]: BI Bagi-bagi Hadiah Langsung Transfer ke Rekening Pribadi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BI Bagi-bagi Hadiah Langsung Transfer ke Rekening Pribadi

Beredar pesan berantai mengatasnamakan Bank Indonesia (BI) mengenai bagi-bagi hadiah langsung transfer ke rekening pribadi.

KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Rp5,7 M Bupati OKU
Indonesia
KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Rp5,7 M Bupati OKU

“Dugaan kerugian Negara dalam perkara ini kurang lebih Rp 5,7 Miliar dengan tersangka an. JR (saat ini Wakil Bupati Kab. OKU),” kata Ali

NTB Laporkan 25 Kasus Positif COVID-19
Indonesia
NTB Laporkan 25 Kasus Positif COVID-19

Tambahan kasus positif COVID-19 setelah petugas menelusuri 1.200 orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19.

KRI Semarang-594 Pembawa WNI ABK World Dream Segera Merapat di Tanjung Priok
Indonesia
KRI Semarang-594 Pembawa WNI ABK World Dream Segera Merapat di Tanjung Priok

Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Laksamana Madya Yudo Margono ikut dalam perjalanan kapal tersebut

Mobil Hangus Terbakar di Tol Cawang, Begini Nasib Pengemudinya
Indonesia
Mobil Hangus Terbakar di Tol Cawang, Begini Nasib Pengemudinya

Mobil Range Rover B 8793 BD hangus terbakar di Jalan Tol Dalam Kota KM 01.200 B, Cawang, Jakarta Timur.