Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan Azis Syamsuddin diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1/2015.

Baca Juga

Oknum Pati Polri yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra Diprediksi Bertambah

Selaku pimpinan DPR, Azis disebut tidak mengijinkan Komisi III untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepolisian RI, Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Kejaksaan Agung terkait lolosnya Djoko Tjandra.

"Dengan tidak diijinkannya RDP Komisi III DPR atas sengkarut Djoko Tjandra oleh Azis Syamsudin Wakil Ketua DPR patut diduga telah melanggar kode etik yaitu menghalang-halangi tugas anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan," kata Boyamin kepada wartawan, Selasa (21/7).

Boyamin menduga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mempunyai kepentingan lain dengan berlindung dibalik aturan yang sebenarnya dapat berlaku fleksibel sesuai kepentingan dan kebutuhan yang mendesak.

Ia pun menyayangkan permasalahan Djoko Tjandra yang memperoleh e-KTP, pasport, status bebas cekal dari NCB Interpol dan Imigrasi, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hingga memperoleh surat jalan dan surat sehat dari Kepolisian seperti tidak dianggap urgen untuk segera dibahas.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono

Padahal, kata Boyamin, RDP tersebut sangat mendesak karena akan membantu pemerintah mengurai sengkarut kasus Djoko Tjandra dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan kasus ini dengan segera sebelum kehilangan jejak.

"Dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya, sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara," ujar Boyamin.

Menurut Boyamin, RDP dapat dilakukan secara virtual dan tidak mengganggu agenda anggota Komisi III di masa reses. Apalagi, selama pandemi COVID-19, anggota DPR tidak banyak melakukan kegiatan tatap muka dengan konstitutuennya.

"RDP DPR pengawasan dilarang sepanjang tidak adanya ijin dan jika diijinkan maka tidak melanggar kesepakatan Rapat Badan Musyawarah DPR," jelas dia.

Baca Juga

Minta Sidang PK Online, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan

Boyamin melanjutkan, ijin tersebut hanya bersifat administrasi karena sejatinya pada saat reses sudah sering terjadi rapat-rapat oleh alat kelengkapan DPR. Terlebih, RDP Komisi III ini telah mendapat persetujuan dari Ketua DPR Puan Maharani.

"Sehingga semestinya juga dijinkan oleh Yth Azis Saymasudin," tutup Boyamin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Azis Syamsuddin Jadi Fasilitator Pertemuan Penyidik KPK dengan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
Azis Syamsuddin Jadi Fasilitator Pertemuan Penyidik KPK dengan Walkot Tanjungbalai

KPK mengungkapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjadi fasilitator pertemuan antara penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial.

Mahfud MD Pastikan Tak Ada Perang Agama dan Suku di Sigi
Indonesia
Mahfud MD Pastikan Tak Ada Perang Agama dan Suku di Sigi

Pemerintah menyampaikan sikap terkait teror yang dilakukan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Sigi, Sulawesi Tengah.

Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya Divonis 6 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Andi Irfan Jaya.

Hari Sumpah Pemuda, Menpora: Kita Harus Bergerak dan Bangkit Bersama
Indonesia
Hari Sumpah Pemuda, Menpora: Kita Harus Bergerak dan Bangkit Bersama

Di hari peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober, Menpora Zainudin Amali menyampaikan pesan kepada pemuda Indonesia.

5 Kasus Mangkrak, KPK Digugat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
Indonesia
5 Kasus Mangkrak, KPK Digugat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

MAKI berpandangan Indek Persepsi Korupsi turun ke angka 37 dari sebelumnya 40 sebagai penyumbang terbesarnya adalah KPK terkait isu revisi UU KPK.

Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Sepanjang Tol Sumatera
Indonesia
Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Sepanjang Tol Sumatera

Pada masa Natal dan Tahun Baru, secara total penjualan BBM mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 30,4 persen

Apa Kontribusi Benny Wenda terhadap Masyarakat Papua?
Indonesia
Apa Kontribusi Benny Wenda terhadap Masyarakat Papua?

Selama ini kontribusi Benny Wenda yang telah mendeklarasikan pemerintahan sementara tak terlihat bagi masyarakat Papua.

Diklarifikasi 'Kerumunan Petamburan', Wagub DKI Bawa Berkas Pergub Hingga Kepgub
Indonesia
Waktu Terbatas, TNI Terima Bantuan Luar Negeri Cari Nanggala-402
Indonesia
Waktu Terbatas, TNI Terima Bantuan Luar Negeri Cari Nanggala-402

Proses penerimaan bantuan itu akan dikoordinasikan oleh asisten intelijen panglima TNI dan asisten intelijen kepala staf Angkatan Laut.

[HOAKS atau FAKTA] Tokopedia Beri Hadiah Rp150 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Tokopedia Beri Hadiah Rp150 Juta

Beredar pesan undian Tokopedia melalui layanan pesan singkat. Dalam pesan tersebut, disebutkan bahwa pengguna telah memenangkan hadiah sebesar Rp150 juta.