Ganjil Genap Tak Efektif Tekan Kasus COVID-19 di Jakarta Sejumlah kendaraan berhenti saat lampu merah di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp

Merahputih.com - Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan menyatakan penerapan sistem ganjil genap tak efektif menekan kasus COVID-19 di Jakarta.

“Belum ada evaluasi atas penerapan ganjil genap bagi mobil pribadi ini, Anies sudah terdengar akan menerapkan Ganjil Genap sepanjang hari. Ini tidak efektif menekan angka kasus COVID-19 di Jakarta,” ujar Tigor, Selasa (25/8).

Tak hanya itu, Anies juga malah berencana akan menerapkan sistem ganjil genap kepada penggunaan sepeda motor di Jakarta.

Baca Juga

Hati-Hati, Ini 5 Pasar Tradisional di Jakarta yang Pedagangnya Positif COVID-19

Tigor pun menyarankan agar Anies seharusnya melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan masa transisi dan melaksanakan protokol kesehatan secara baik.

“Pelanggaran pembatasan masa transisi seperti jam kerja dan jumlah pekerja yang bekerja di Jakarta. Lalu protokol kesehatan semisal tidak memakai masker saja masih sering terjadi di Jakarta. Ini yang harus diawasi sebenarnya,” beber dia.

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil-genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil-genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Tigor juga menjelaskan bahwa kebijakan ganjil genap tak ada kaitan sama sekali dengan upaya penganan pandemi corona di Jakarta. “Penggunaan dan pengaturan penggunaan ganjil genap sebagai rem emergensi pada masa pandemi COVID-19 adalah salah,” ujarnya.

Ia mengatakan, yang menjadi pemicu pengguna kendaraan pribadi itu tinggi karena masyarakat sudah dipaksa kembali untuk bekerja secara penuh seperti di perkantoran pemerintah dan swasta. Saat ini ribuan perkantoran di Jakarta melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.

“Seharusnya pada masa transisi ini perkantoran hanya boleh mengoperasikan pekerjanya sebesar 50 persen saja. Tetapi faktanya perkantoran atau perusahaan itu memperkejakan pekerjanya 100 persen dan ini yang menyebabkan tingginya pergerakan masyarakat di Jakarta dan ke Jakarta,” katanya.

Baca Juga:

Nasib Ganjil Genap Jakarta Ada di Tangan Anies

Ia pun meminta agar Anies dan aparat Pemprov DKI Jakarta harus tegas dan teliti mengawasi penerapan PSBB masa transisi.

Tujuannya agar perkantoran atau perusahaan taat menerapkan operasional pekerjanya dan protokol kesehatan bisa diterapkan secara baik di Jakarta. “Jadi Anies, berhentilah menekan dan menyalahkan masyarakat dalam kasus gagalnya Jakarta menangani pandemi COVId-19,” ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wartawan Se-Gorontalo Boikot Pemberitaan Polda Gorontalo
Indonesia
Wartawan Se-Gorontalo Boikot Pemberitaan Polda Gorontalo

Aksi damai wartawan se-Gorontalo ini terjadi sebagai bentuk protes kepada Polda Gorontalo akibat adanya dugaan intimidasi dan pembungkaman kerja-kerja jurnalistik

Izinkan Ratusan TKA Masuk di Tengah Pandemi COVID-19, Pengamat: Pemerintah Ga Jelas
Indonesia
Izinkan Ratusan TKA Masuk di Tengah Pandemi COVID-19, Pengamat: Pemerintah Ga Jelas

"Sikap ngawur pemerintah itu bisa memicu konflik di masyarakat," kata Neta

[Hoaks atau Fakta]: Perusahaan Anak Jokowi Dapat Proyek Rp200 Miliar
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Perusahaan Anak Jokowi Dapat Proyek Rp200 Miliar

Cuitan tersebut dibagikan oleh akun Twitter Jara_Mbojo (twitter.com/umaralims) pada 18 April 2020.

Jokowi Didesak Evaluasi Total Kinerja Kejaksaan dan Polri Terkait Hukuman Penyerang Novel
Indonesia
Jokowi Didesak Evaluasi Total Kinerja Kejaksaan dan Polri Terkait Hukuman Penyerang Novel

Menurut dia, tuntutan ringan yang diberikan jaksa kepada pelaku penyerangan Novel berpotensi melemahkan perlindungan terhadap aparat penegak hukum

 Jubir Pemerintah Tegaskan PSBB Bukan untuk Atur Gerak-gerik Warga
Indonesia
Jubir Pemerintah Tegaskan PSBB Bukan untuk Atur Gerak-gerik Warga

"Mari gunakan PSBB sebagai pembatasan aktivitas masing-masing agar secara bersama-sama putuskan rantai penularan," jelas Yuri.

Polisi Datangi Acara Konferensi Pers Tuntutan Kematian Enam Laskar FPI
Indonesia
Polisi Datangi Acara Konferensi Pers Tuntutan Kematian Enam Laskar FPI

Polres Metro Jakarta Pusat sidak ke acara konferensi pers Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, Kamis (21/1), di Hotel Atlet Century Park Senayan.

Kondisi Terkini Dua Pasien Positif Virus Corona
Indonesia
Kondisi Terkini Dua Pasien Positif Virus Corona

Kondisi kedua pasien teridentifikasi Covid-19, kasus 1 dan kasus 2, secara umum baik.

NasDem Catat Ada 4 Janji Kampanye Anies yang Belum Ditunaikan
Indonesia
NasDem Catat Ada 4 Janji Kampanye Anies yang Belum Ditunaikan

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter berpendapat, ada 4 janji kampanye Gubernur Anies Baswesan yang belum ditunaikan selama 3 tahun memimpin ibu kota.

Jokowi Ultah, Ini Permintaan Novel Baswedan Jelang Vonis Pelaku
Indonesia
Jokowi Ultah, Ini Permintaan Novel Baswedan Jelang Vonis Pelaku

Perasaan empati dan nilai luhur ke-Indonesiaan menjadi fondasi dasar seorang Joko Widodo. Maka tindakan turun, blusukan, dalam keseharian masyarakat adalah praktik yang muncul dari empati.

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Pusat
Indonesia
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Pusat

Pemeriksaan saksi dilakukan menindaklanjuti surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)