Ganjil Genap Tak Efektif Tekan Kasus COVID-19 di Jakarta Sejumlah kendaraan berhenti saat lampu merah di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp

Merahputih.com - Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan menyatakan penerapan sistem ganjil genap tak efektif menekan kasus COVID-19 di Jakarta.

“Belum ada evaluasi atas penerapan ganjil genap bagi mobil pribadi ini, Anies sudah terdengar akan menerapkan Ganjil Genap sepanjang hari. Ini tidak efektif menekan angka kasus COVID-19 di Jakarta,” ujar Tigor, Selasa (25/8).

Tak hanya itu, Anies juga malah berencana akan menerapkan sistem ganjil genap kepada penggunaan sepeda motor di Jakarta.

Baca Juga

Hati-Hati, Ini 5 Pasar Tradisional di Jakarta yang Pedagangnya Positif COVID-19

Tigor pun menyarankan agar Anies seharusnya melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan masa transisi dan melaksanakan protokol kesehatan secara baik.

“Pelanggaran pembatasan masa transisi seperti jam kerja dan jumlah pekerja yang bekerja di Jakarta. Lalu protokol kesehatan semisal tidak memakai masker saja masih sering terjadi di Jakarta. Ini yang harus diawasi sebenarnya,” beber dia.

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil-genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil-genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Tigor juga menjelaskan bahwa kebijakan ganjil genap tak ada kaitan sama sekali dengan upaya penganan pandemi corona di Jakarta. “Penggunaan dan pengaturan penggunaan ganjil genap sebagai rem emergensi pada masa pandemi COVID-19 adalah salah,” ujarnya.

Ia mengatakan, yang menjadi pemicu pengguna kendaraan pribadi itu tinggi karena masyarakat sudah dipaksa kembali untuk bekerja secara penuh seperti di perkantoran pemerintah dan swasta. Saat ini ribuan perkantoran di Jakarta melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.

“Seharusnya pada masa transisi ini perkantoran hanya boleh mengoperasikan pekerjanya sebesar 50 persen saja. Tetapi faktanya perkantoran atau perusahaan itu memperkejakan pekerjanya 100 persen dan ini yang menyebabkan tingginya pergerakan masyarakat di Jakarta dan ke Jakarta,” katanya.

Baca Juga:

Nasib Ganjil Genap Jakarta Ada di Tangan Anies

Ia pun meminta agar Anies dan aparat Pemprov DKI Jakarta harus tegas dan teliti mengawasi penerapan PSBB masa transisi.

Tujuannya agar perkantoran atau perusahaan taat menerapkan operasional pekerjanya dan protokol kesehatan bisa diterapkan secara baik di Jakarta. “Jadi Anies, berhentilah menekan dan menyalahkan masyarakat dalam kasus gagalnya Jakarta menangani pandemi COVId-19,” ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Panglima Komando Wilayah Pertahanan I Pastikan Kapal Tiongkok Sudah Tinggalkan Natuna
Indonesia
Panglima Komando Wilayah Pertahanan I Pastikan Kapal Tiongkok Sudah Tinggalkan Natuna

"Dari hasil patroli udara maritim jam 14.00 WIB dan dari komandan KRI yang telah menghalau kapal China yang ada di wilayah Indonesia. Posisi hari ini sudah di luar ZEE, di luar Natuna," terangnya

DKI Terapkan PSBB, Protokol Istana Negara Diubah
Indonesia
DKI Terapkan PSBB, Protokol Istana Negara Diubah

Presiden sesekali memperketat gelaran rapat, dengan dilakukan secara virtual

WP KPK: Harapan Keadilan Kasus Teror Novel Baswedan Ada di Tangan Hakim
Indonesia
WP KPK: Harapan Keadilan Kasus Teror Novel Baswedan Ada di Tangan Hakim

Tuntutan satu tahun penjara terhadap kedua terdakwa dinilai menyesalkan publik.

Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Terus Bertambah
Indonesia
Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Terus Bertambah

Pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, mengalami penambahan.

Omzet PKL Merosot Tajam Pasca Malioboro Bebas Kendaraan
Indonesia
Omzet PKL Merosot Tajam Pasca Malioboro Bebas Kendaraan

Jualan mereka menurun lantaran kawasan Malioboro sepi pengunjung.

Sempat Molor Pendistribusian, Pimpinan DPRD Apresiasi Bansos Anies Tahap Kedua
Indonesia
Sempat Molor Pendistribusian, Pimpinan DPRD Apresiasi Bansos Anies Tahap Kedua

Nilai bansos paket sembako Pemprov DKI gelombang kedua sebesar Rp275 ribu.

Pemprov DKI Belum Taksir Kerugian Akibat Banjir Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Belum Taksir Kerugian Akibat Banjir Jakarta

Orang nomor satu di Jakarta itu pun terus berdoa

13 Hari Berjalan, Pelanggar Operasi Patuh Jaya Tembus 7.603
Indonesia
13 Hari Berjalan, Pelanggar Operasi Patuh Jaya Tembus 7.603

Kalau presentasenya 70 persen pelanggar motor 30 persen pelanggar mobil

 84 Tenaga Medis DKI Positif Corona, 1 Meninggal dan 2 Orang Sedang Hamil
Indonesia
84 Tenaga Medis DKI Positif Corona, 1 Meninggal dan 2 Orang Sedang Hamil

"Tenaga kesehatan positif Covid-19 84 orang. Satu diantaranya meninggal dunia dan dua sedang hamil. Tersebar di 30 rumah sakit dan 1 klinik di Jakarta," kata Dwi

Laode M Syarif Berharap Hakim MK Kembalikan Fitrah UU KPK
Indonesia
Laode M Syarif Berharap Hakim MK Kembalikan Fitrah UU KPK

Pimpinan KPK periode 2015-2019 ini mengatakan hanya kearifan Hakim Konstitusi yang dapat mengembalikan UU KPK kembali pada fitrahnya.