Ganjil-Genap Perdana di Bogor, Kendaraan yang Melanggar bakal Diputarbalikkan Ganjil genap di Jakarta. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kota Bogor tengah mempersiapkan kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Kebijakan itu diketahui akan dimulai Sabtu (6/2) dan Minggu (7/2). Sedangkan pada pekan depannya, ganjil genap berlaku pada hari Jumat hingga Minggu.

Baca Juga

Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Selama 2 Pekan

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, dengan kebijakan ini maka kendaraan yang bisa melintas di Kota Bogor yang memiliki nomor polisi sesuai dengan tanggal tersebut.

“Untuk mengurangi kerumunan semaksimal mungkin di Kota Bogor,” ujarnya, Jumat (6/2).

Namun, kebijakan ini dikecualikan untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum, angkutan sembako atau BBM, serta kendaraan dinas pemerintah.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/2/2021). (ANTARA/HO-Pemkot Bogor)
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/2/2021). (ANTARA/HO-Pemkot Bogor)

Kapolres Bogor Kota, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan, pihaknya bakal langsung memutarbalikan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan ganjil genap.

“Jika pada tanggal yang tidak sesuai dengan pelat nomor anda akan kami putarbalikan kembali ke tempat asal,” tuturnya.

Kebijakan ganjil genap ini berlaku untuk semua jenis kendaraan roda dua dan roda empat.

Baik plat Bogor maupun non-Bogor. Sementara wilayah berlakunya ganjil genap adalah di seluruh ruas jalan kota Bogor, terlebih pada ruas jalan utama.

Bukan itu saja, kepolisian juga akan membuat cek poin di beberapa titik demi menerapkan aturan ini. Kendaraan-kendaraan tersebut adalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan umum dan keadaan darurat.

Kendaraan yang kebal ganjil genap Bogor adalah ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan dinas pemerintah, dan kendaraan tertentu.

Susatyo juga menyebut kalau ojek online termasuk dalam pengecualian ganjil genap Bogor. Itu artinya ojek online masih bisa beroperasi seperti hari biasa.

Kebijakan ganjil-genap diambil untuk mengurangi mobilitas warga dan sekaligus penguatan karantina dan pembatasan aktivitas warga.

"Insya Allah kami aparatur, mulai dari Dishub, Satpol PP, TNI/Polri akan mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin," lanjut dia. (Knu)

Baca Juga

Fraksi PAN Dukung Jakarta Lockdown Akhir Pekan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakai Pengeras Suara Masjid, Gulkarmat Sosialisasikan Kewaspadaan Kebakaran
Indonesia
Pakai Pengeras Suara Masjid, Gulkarmat Sosialisasikan Kewaspadaan Kebakaran

Gulkarmat DKI mempunyai cara jitu melakukan mitigasi kebakaran dengan menyiarkan lewat pengeras suara di tempat ibadah.

8,6 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
8,6 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19

Jumlah orang yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama sampai hari ini, Minggu (4/4), telah mencapai 8,6 juta lebih.

Peras Polisi Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ancam Lapor ke Jokowi
Indonesia
Peras Polisi Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ancam Lapor ke Jokowi

Tuduhan suap menyuap yang dilontarkan KPN tidak terbukti dan pengusutan kasus narkoba itu berjalan sesuai prosedur.

DPR Harap KNKT Segera Ungkap Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
DPR Harap KNKT Segera Ungkap Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ-182

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera mengungkap penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182.

Begini Beda SIM C, CI dan CII
Indonesia
Begini Beda SIM C, CI dan CII

Kakorlantas Polri Irjen Istiono menyampaikan, pihaknya telah menerapkan peraturan baru terkait penggolongan SIM C pada Agustus 2021.

Gunakan Pakaian Adat Suku Mandar, Ma'ruf Amin Hadiri Sidang Tahunan MPR
Indonesia
Gunakan Pakaian Adat Suku Mandar, Ma'ruf Amin Hadiri Sidang Tahunan MPR

Wapres juga mengenakan penutup kepala yang disebut songkok tabone

Jokowi Ingin Perlindungan Disabilitas Berlandaskan HAM
Indonesia
Novel Baswedan Ungkap Alasan Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM
Indonesia
Novel Baswedan Ungkap Alasan Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM

Novel menegaskan pelaporan diajukan demi kepentingan bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS
Indonesia
Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS

Sistem monitoring pengawasan disiplin ASN secara nasional, tidak hanya diperuntukkan untuk pengawasan individu ASN, tetapi untuk mengawasi tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Polri Diminta Tindak Tegas Mafia Karantina di Bandara Soetta
Indonesia
Polri Diminta Tindak Tegas Mafia Karantina di Bandara Soetta

Para oknum ini bisa dijerat pidana UU Kekarantinaan Kesehatan