Ganjil Genap DKI Kembali Berlaku di Tengah Banjir Kritik, Ini Imbasnya ke KRL Ilustrasi warga antre naik KRL. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penerapan ganjil genap (gage) di 25 titik ibu kota Jakarta mengundang kritikan. Sejumlah pengamat menilai kebijakan Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya yang kembali mulai diberlakukan itu tak sejalan dengan upaya menekan virus COVID-19.

"Dalam kondisi darurat harusnya yang dilakukan adalah langkah untuk menyelamatkan warganya. Bukan membuka peluang terhadap kondisi dan situasi yang potensi terjadinya ancaman terhadap keselamatan jiwa, seperti Ganjil genap," kata Pengamat transportasi Edison Siahaan kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (3/8).

Baca Juga:

Selama Tiga Hari, Pelanggar Ganjil Genap Belum Ditilang

Menurut Edison, penerapan gage tidaklah begitu mendesak atau demi kepentingan masyarakat. Apalagi, lanjut dia, penerapan kembali gage sama artinya memaksa publik menggunakan transportasi angkutan umum massal yang malah memicu kerumunan.

Lebih jauh, Edison justru curiga ada tujuan lain dari penerapan gage untuk mendapatkan pemasukan dari denda pelanggarnya yang cukup besar bagi pemasukan daerah. "Meskipun penerapan gage bukan dosa, tetapi azas kemanfaatan dan kelayakan juga harus dipertimbangkan," tutup Koordinator Indonesia Traffic Watch itu.

Sejumlah kendaraan berhenti saat lampu merah di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp).
Sejumlah kendaraan berhenti saat lampu merah di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp).

Pengamat Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan berpendapat penerapan kembali gage oleh Pemprov DKI Jakarta tak ada hubungannya dengan upaya menekan pergerakan warga Jakarta di tengah pandemi.

Apalagi, kata dia, kebijakan ganjil-genap dilahirkan pada situasi normal, sehingga memang tidak dirancang untuk menyiasati keadaan di luar normal seperti saat pandemi sekarang.

"Jadi, menurut saya salah jika Pemprov DKI Jakarta ingin tetap menerapkan kebijakan ganjil-genap pada masa pandemi COVID-19," sesal dia.

Baca Juga:

Ganjil Genap Berlaku Lagi, DKI Jakarta Optimalkan Angkutan Umum

Sementara itu, pengguna kereta rel listrik Commuter Line Senin (3/8) di sejumlah stasiun dialporkan relatif stabil. Padahal, kebijakan Ganjil Genap baru saja diberlakukan. Ditambah perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi dan pengaturan jam kerja.

Humas PT KCI Anne Purba mengatakan, dari data tiket elektronik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) hingga pukul 07.00 WIB, jumlah pengguna KRL secara keseluruhan tercatat 71.325 pengguna.

"Angka ini tidak jauh berbeda dari Senin pekan lalu pada waktu yang sama dimana terdapat 72.529 pengguna," kata Anne dalam keteranganya, Senin (3/8).

ganjil genap
Caption

Berdasarkan data KCI, sejumlah stasiun yang hingga pukul 07.00 WIB pagi ini meningkat penggunanya antara lain stasiun Bogor, Bojonggede, dan Rangkasbitung.

Di Stasiun Bogor pagi ini terdapat 6.919 pengguna (naik 6% dibanding waktu yang sama pekan lalu), di Stasiun Bojonggede 5.529 pengguna (naik 3%), dan di Stasiun Rangkasbitung tercatat 2.301 pengguna (naik 27%). Untuk stasiun-stasiun lainnya jumlah pengguna cenderung stabil tidak ada lonjakan penumpang. .

"Sehingga situasi di stasiun pagi ini tetap tertib, tidak terdapat lonjakan jumlah pengguna maupun antrean yang melebihi hari-hari sebelumnya," tutup pejabat KCI itu. (Knu)

Baca Juga:

PSI: Buat Apa Maksakan Ganjil Genap?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pemprov DKI Raup Rp600 Juta dari Denda Pelanggaran PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Raup Rp600 Juta dari Denda Pelanggaran PSBB

"Ketika kita terima (pengaduan) melalui aplikasi CRM itu, ada standar waktunya yang harus segera kita tuntaskan," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin

Gegara Jet Pribadi, Menteri Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK
Indonesia
Gegara Jet Pribadi, Menteri Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/11).

Wagub DKI Positif COVID-19, Gedung Blok B Balai Kota Ditutup
Indonesia
Wagub DKI Positif COVID-19, Gedung Blok B Balai Kota Ditutup

Sejumlah lantai gedung Blok B yang dilockdown selama 3 hari dimulai pada hari ini Senin (30/11) sampai dengan Rabu (2/12) mendatang.

Penghapusan Batas 50 Persen Penumpang Berpotensi Tingkatkan Kasus COVID-19
Indonesia
Penghapusan Batas 50 Persen Penumpang Berpotensi Tingkatkan Kasus COVID-19

"Oleh karena itu, segala hal berkenaan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk aturan pembatasan penumpang kami kira belum layak untuk dihentikan," ujarnya.

Lion Air Buka Suara Terkait Pengurangan Ribuan Karyawannya
Indonesia
Lion Air Buka Suara Terkait Pengurangan Ribuan Karyawannya

Lion Air Group mengumumkan pengurangan 2.600 tenaga kerja Indonesia dan asing (expatriate).

Polresta Surakarta Ingatkan Buruh Tidak Adakan Demo saat May Day 2021
Indonesia
Polresta Surakarta Ingatkan Buruh Tidak Adakan Demo saat May Day 2021

"Silahkan saja jika ada organisasi buruh mau menggelar acara peringatan May Day 2021. Asal tidak dilakukan dengan mengundang banyak massa dan demo di jalan," ujar Deny, Jumat (30/4).

Update COVID-19 Selasa (12/5): 14.749 Positif, 1.007 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (12/5): 14.749 Positif, 1.007 Meninggal Dunia

"COVID-19 bisa sembuh dan ini memotovasi kita untuk hidup sehat. Kondisinya bagus dan tak dikhawatirkan menular. Mereka sembuh dan punya kekebalan imunitas yang baik," sambungnya.

Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos
Indonesia
Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos

Direktur PT. Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin mengungkapkan soal kesaktian terdakwa Harry Van Sidabukke. Selain Harry, Matheus Joko disebut juga punya kesaktian sebanding.

Kasus Suap Benur, KPK Periksa Dirjen Perikanan Budidaya KKP
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Periksa Dirjen Perikanan Budidaya KKP

Slamet Soebjakto (Dirjen Perikanan Budidaya KKP) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito).

Percakapan WhatsApp Tak Masuk Radar Virtual Police
Indonesia
Percakapan WhatsApp Tak Masuk Radar Virtual Police

"WhatsApp merupakan area privat atau ranah pribadi, dan virtual police tidak masuk ke ranah tersebut," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan