Ganjil Genap Dinilai Jadi Biang Kerok Penambahan COVID-19 di Jakarta Kendaraan melanggar aturan ganjil genap di kawasan jembatan layang Tomang, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, tingginya angka positif COVID-19 yang didominasi oleh pengguna transportasi umum merupakan konsekuensi dari adanya pemberlakuan kebijakan ganjil-genap (gage) di Ibu Kota.

Orang yang semula menggunakan kendaraan pribadi terpaksa harus menggunakan transportasi umum karena kebijakan tersebut.

Baca Juga:

PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap

Pemberlakuan ganjil-genap pada dasarnya harus diseimbangi dengan ketersediaan moda transportasi sehingga bisa mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19.

"Ganjil-genap harus seimbang dengan kesiapan moda transportasinya. Kalau memang tidak cukup, sebaiknya ditiadakan dulu ganjil-genapnya" jelas Zita kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/9).

Peniadaan ganjil-genap menjadi penting dilakukan jika ternyata penumpukan ataupun ketidakdisiplinan protokol lainnya yang terjadi di transportasi umum.

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil-genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil-genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Kebijakan ganjil-genap yang kemudian menyebabkan tingginya kasus COVID-19 di transportasi umum itu menjadi semacam pelecut untuk dilakukan evaluasi.

"Kalau menumpuk pengguna transportasi umum, ya sudah pasti tinggi korelasinya dengan naiknya kluster moda transportasi umum," ungkapnya.

Putri Ketum PAN Zulkfli Hasan ini melanjutkan, jika moda transportasi cukup dan memenuhi kapasitas warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang melakukan mobilitas, ganjil-genap boleh saja terus diberlakukan.

"Jika modanya cukup, memenuhi kapasitas warga, silahkan lanjutkan ganjil-genap dengan tetap perketat di transportasi umum. 40--50% kapasitas penumpangnya," tutupnya.

Baca Juga:

Libur Panjang, Ganjil Genap Ditiadakan

DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 yang meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan ganjil genap di masa pandemi.

DPRD DKI menilai kebijakan tersebut tidak efektif mengendalikan penyebaran dan telah menimbulkan masalah baru. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH