Ganjil Genap Dinilai Jadi Biang Kerok Penambahan COVID-19 di Jakarta Kendaraan melanggar aturan ganjil genap di kawasan jembatan layang Tomang, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, tingginya angka positif COVID-19 yang didominasi oleh pengguna transportasi umum merupakan konsekuensi dari adanya pemberlakuan kebijakan ganjil-genap (gage) di Ibu Kota.

Orang yang semula menggunakan kendaraan pribadi terpaksa harus menggunakan transportasi umum karena kebijakan tersebut.

Baca Juga:

PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap

Pemberlakuan ganjil-genap pada dasarnya harus diseimbangi dengan ketersediaan moda transportasi sehingga bisa mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19.

"Ganjil-genap harus seimbang dengan kesiapan moda transportasinya. Kalau memang tidak cukup, sebaiknya ditiadakan dulu ganjil-genapnya" jelas Zita kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/9).

Peniadaan ganjil-genap menjadi penting dilakukan jika ternyata penumpukan ataupun ketidakdisiplinan protokol lainnya yang terjadi di transportasi umum.

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil-genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil-genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Kebijakan ganjil-genap yang kemudian menyebabkan tingginya kasus COVID-19 di transportasi umum itu menjadi semacam pelecut untuk dilakukan evaluasi.

"Kalau menumpuk pengguna transportasi umum, ya sudah pasti tinggi korelasinya dengan naiknya kluster moda transportasi umum," ungkapnya.

Putri Ketum PAN Zulkfli Hasan ini melanjutkan, jika moda transportasi cukup dan memenuhi kapasitas warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang melakukan mobilitas, ganjil-genap boleh saja terus diberlakukan.

"Jika modanya cukup, memenuhi kapasitas warga, silahkan lanjutkan ganjil-genap dengan tetap perketat di transportasi umum. 40--50% kapasitas penumpangnya," tutupnya.

Baca Juga:

Libur Panjang, Ganjil Genap Ditiadakan

DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 yang meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan ganjil genap di masa pandemi.

DPRD DKI menilai kebijakan tersebut tidak efektif mengendalikan penyebaran dan telah menimbulkan masalah baru. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nekat Gelar Pernikahan Tanpa Izin, Restoran di Kelapa Gading Disegel
Indonesia
Nekat Gelar Pernikahan Tanpa Izin, Restoran di Kelapa Gading Disegel

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyegel Resto Golden Leaf di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (12/12)

Tiga PNS Lolos Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI
Indonesia
Tiga PNS Lolos Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI

Kemendagri diminta untuk memilih salah satu dari yang terbaik

PPKM Darurat dan Keresahan Pengusaha
Indonesia
PPKM Darurat dan Keresahan Pengusaha

Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membuat pengusaha resah, pasrah dan gelisah.

Jelang Libur Natal-Tahun Baru, Polisi Bongkar Peredaran Ratusan Kilogram Sabu
Indonesia
Jelang Libur Natal-Tahun Baru, Polisi Bongkar Peredaran Ratusan Kilogram Sabu

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membongkar sindikat yang diduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu seberat 200 kilogram.

Tak Mau Solo Kembali Zona Merah COVID-19, Gibran Larang ASN Mudik Lebaran
Indonesia
Tak Mau Solo Kembali Zona Merah COVID-19, Gibran Larang ASN Mudik Lebaran

"Zona merah di Solo tidak ada lagi. Jadi harus dipertahankan. Jangan sampai usaha yang kita lakukan sia-sia dan kita harus mengulangnya dari awal. Maka ASN dilarang mudik Lebaran," tutur dia.

Angka Kesembuhan Dua Kali Lipat Penambahan Kasus COVID-19 Nasional
Indonesia
Angka Kesembuhan Dua Kali Lipat Penambahan Kasus COVID-19 Nasional

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah.

MAKI Minta Ketua KPK Firli Bahuri Tak Membuat Kontroversi Lagi
Indonesia
MAKI Minta Ketua KPK Firli Bahuri Tak Membuat Kontroversi Lagi

Hal tersebut disampaikan Boyamin menyikapi putusan Dewan Pengawas KPK yang memvonis Firli bersalah melanggar etik.

BOR 94,15 Persen, Puskesmas di Bandung Jadi Filter Deteksi Tingkat Gejala
Indonesia
BOR 94,15 Persen, Puskesmas di Bandung Jadi Filter Deteksi Tingkat Gejala

Sudah ada arahan, setiap rumah sakit untuk mengonversi atau menambah tempat tidur 30-40 persen. Dan secara total, Kota Bandung ada penambahan 36 persen.

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK.