Ganjil-Genap Dibatalkan, Pemerintah Dinilai 'Mengakui' Kebijakannya Salah Kaprah Kendaraan melanggar aturan ganjil genap di kawasan jembatan layang Tomang, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

Merahputih.com - Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menilai dibatalkannya kembali ganjil genap bukti pemerintah 'mengakui' kebijakan itu salah kaprah. Sebab, malah membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum yang memicu penyebaran virus.

"Menyangkut dengan Ganjil-Genap, kita berkaca saja dari awal penyebaran, Pemerintah keliru tidak bisa mendeteksi dini. Sampai ke depannya bakalan keliru temasuk penerapan sistem Ganjil-Genap Kemarin," kata Edison kepada wartawan, Senin, (14/9).

Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak melakukan riset yang pasti terkait dengan kebijakan Ganjil-Genap diberlakukan lagi.

Baca Juga:

PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap

Sehingga fakta yang terjadi saat ini malah adanya Ganjil-Genap di Jakarta menimbulkan kepadatan di sejumlah stasiun, terminal dan Halte Bus.

"Faktanya seperti apa yang kita lihat terjadinya cluster baru. Satu-satu upaya menekan penyebaran sebelum ditemukan vaksin adalah menggalakak protokol kesehatan," tegas Edison.

Ia melihat, kebijakan itu tidak lurus dengan apa yang ada dilapangan. "Teorinya ngawur itu buat kebijakan Ganjil-Genap bisa kurangi penyebaran COVID," tutur dia.

Baik Ditlantas Polda Metro Jaya maupun Pemprov DKI Jakarta terkesan memaksakan kebijakan Ganjil-Genap. Maka, kedua instansi ini sangat bertanggungjawab dengan adanya cluster baru di lokasi keramaian seperti Bus dan stasiun.

Mengingat, masyarakat yang terpapar akibat berkerumun di lokasi itu harus dirumahkan oleh tempat kerjanya.

"Masyarakat jadi korban, mereka mana pernah memikirkan itu?. Seharunya Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya jangan 'enggeh' saja dengan penerapan sistem yang bisa menimbulkan cluster baru," ujar Edison.

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil-genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan aturan ganjil-genap di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Apalagi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memiliki Diskresi di mana bisa melakukan penolakan apbila Pemprov DKI Jakarta ingin menerapkan Ganjil-Genap. Bukan malah menuruti semua kemauan dari Pemprov yang nyatanya menimbulkan masalah baru.

"Harusnya Dirlantas berani menyatakan kepada Pemprov DKI, kalau ini diterapkan kami tidak bertanggungjawab loh. Gitu harusnya. Bikin surat keberatan kan bisa. Polisi memang tidak punya hak membuat kewenangan, tapi ingat dia punya hak Diskresi. Kebijakan itu bisa ditabrak dengan diskresi tapi yang bisa dipertanggungjawabkan," tandas pria yang juga wartawan senior ini.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo membenarkan terkait peniadaan kembali sistem gage di Ibukota selama PSBB total. "Iya ganjil genap tidak berlaku (saat PSBB total)," kata Sambodo.

Baca Juga:

Libur Panjang, Ganjil Genap Ditiadakan

Sebelumnya, Pemprov DKI mencabut kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Bersakal Besar masa transisi mejadi PSBB total sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi COVID-19.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Dengan penerapan PSBB ini, berbagai aktivitas dipastikan akan kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi
Indonesia
ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi

Tito Tegaskan Pelanggar Protokol Kesehatan Tak Akan Dikurung di Penjara
Indonesia
Tito Tegaskan Pelanggar Protokol Kesehatan Tak Akan Dikurung di Penjara

Jadi pemerintah hanya sebagai stimulus, motor, dinamisator

 Bamsoet: Taat Pembatasan Sosial, Modal Awal Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Bamsoet: Taat Pembatasan Sosial, Modal Awal Pemulihan Ekonomi

Menurut Bamsoet, ketidakmampuan komunitas internasional menghentikan penularan Covid-19 mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, memulai pergulatan merespons resesi ekonomi.

Kemenlu Rilis Jumlah WNI yang Positif COVID-19 di Luar Negeri
Indonesia
Kemenlu Rilis Jumlah WNI yang Positif COVID-19 di Luar Negeri

Kasus terbanyak terjadi pada anak buah kapal (ABK) asal Indonesia

Viral McD Sarinah Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Karyawannya?
Indonesia
Viral McD Sarinah Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Karyawannya?

McDonald’s pertama kali dibuka di Sarinah Thamrin pada 14 Februari 1991

Pesta Sabu Kapolsek Kebayoran Baru Bikin Malu Polri
Indonesia
Pesta Sabu Kapolsek Kebayoran Baru Bikin Malu Polri

Saat sidak ditemukan narkoba jenis sabu di ruang kerja Kapolsek Kebayoran Baru.

Kerja Dalam Senyap, Pujian Mahfud Pada Yasonna Bawa Buronan Kakap
Indonesia
Kerja Dalam Senyap, Pujian Mahfud Pada Yasonna Bawa Buronan Kakap

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif dengan nilai sebesar Rp1,2 Triliun.

 Geng Motor Kembali Berbuat Ulah, Perwira Polisi Ditabrak Hingga Terluka
Indonesia
Geng Motor Kembali Berbuat Ulah, Perwira Polisi Ditabrak Hingga Terluka

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan, korbannya adalah Wakasat Sabhara Polres, AKP Revi Mingga.

Bandara Halim Terendam Banjir, Maskapai Citilink di Bandara Adi Soemarmo Batalkan Penerbangan
Indonesia
Bandara Halim Terendam Banjir, Maskapai Citilink di Bandara Adi Soemarmo Batalkan Penerbangan

"Hanya maskapai Citilink yang membatalkan penerbangan tujuan Bandara Adi Soemarmo-Bandara Halim Perdanakusuma," ujar Danar

Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi
Indonesia
Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi

Arahan Megawati itu secara khusus untuk 13 pasangan calon kepala daerah untuk wilayah Sumatera Utara.