Ganjil Genap Berlaku Lagi, DKI Jakarta Optimalkan Angkutan Umum Ilustrasi angkutan umum. (Foto: TMC Polda Metro Jaya).

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan angkutan umum siap digunakan mengimbangi kebijakan menghidupkan kembali ganjil genap. Saat ini, angkutan umum sudah menerapkan protokol kesehatan berupa jaga jarak, serta kapasitas angkut penumpang.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, angkutan umum sudah dilakukan simulasi. Contohnya, untuk kapasitas MRT dari arah selatan, saat ini rata-rata per sekali jalan rangkaiannya hanya menampung 100 penumpang paling tinggi. Sementara kapasitas satu rangkaian dengan physical distancing berjumlah 300 orang.

"Artinya ini masih jauh dari kapasitas yang ditampung," urai Syafrin kepada wartawan, Sabtu (1/8).

Baca Juga:

Polisi Usut Aliran Dana Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

Ia menambahkan, saat Senin (3/8) mendatang ketika ganjil genap diterapkan, pihaknya bakal melakukan evaluasi secara menyeluruh. Baik itu penerapan ganjil genap maupun pelayanan angkutan umum.

"Kami evaluasi terus selama dua minggu terakhir dan itu yang disampaikan kepada pak gubernur," ujarnya.

Ia mengimbau kepada perkantoran untuk menerapkan aturan pembagian jam kerja atau sistem shifting atau bekerja dari rumah.

Iustrasi pengaturan lalu lintas
Ilustrasi pengaturan lalu lintas. (Foto: TMC Polda Metro Jaya).

"Prinsipnya tadi, itu menjadi instrumen pengendalian pergerakan orang yang tujuannya tentu begitu itu dilakukan, kita harapkan juga perkantoran bisa menyesuaikan," jelas Syafrin.

Seperti diketahui, ganjil genap pada PSBB Transisi mulai 3 Agustus 2020 hanya berlaku untuk mobil. Regulasi ini mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-genap.

Berikut daftar 13 kendaraan roda empat yang dikecualikan:

1. Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas2. Kendaraan ambulans3. Kendaraan pemadam kebakaran4. Kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik6. Sepeda motor7. Kendaraan angkutan barang khusus pengangkut Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, yaitu:- Presiden atau wakil presiden- Ketua MPR atau DPR atau DPD- Ketua Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi atau Komisi Yudisial atau Badan Pemeriksa Keuangan9. Kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI, dan Polri10. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas12. Kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian ATM dengan pengawasan dari petugas Polri13. Kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan atau sesuai asas diskresi petugas Polri

Baca Juga:

BMKG: Sebagian Wilayah Indonesia Masuk Puncak Kemarau pada Agustus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tersangka Suap Meikarta Minta Beking Jokowi, KPK: Silakan Saja!
Indonesia
Tersangka Suap Meikarta Minta Beking Jokowi, KPK: Silakan Saja!

KPK menyarankan tersangka fokus kasusnya ketimbang menyangkal atau minta perlindungan Presiden.

Pimpinan KPK Cerita Gagal Peluk Jokowi di Momen Hari Antikorupsi
Indonesia
Pimpinan KPK Cerita Gagal Peluk Jokowi di Momen Hari Antikorupsi

Jokowi justru menghadiri pagelaran pentas Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57

 Terinspirasi Lengsernya Soeharto, Dewi Tanjung Percaya Diri Turunkan Anies
Indonesia
Terinspirasi Lengsernya Soeharto, Dewi Tanjung Percaya Diri Turunkan Anies

"Tidak ada yang berat Mas, presiden aja bisa Lengser Soeharto aja bisa lengser apalagi cuma gubernur," kata dia.

Tol Dalam Kota Gratis Sampai Jam 12 Siang Ini
Indonesia
Tol Dalam Kota Gratis Sampai Jam 12 Siang Ini

Penggratisan Jalan Tol Dalam Kota ini sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat atas banjir yang terjadi sejak malam tahun baru.

 Tim Gabungan Salahkan Vendor Terkait Simpang Siur Kedatangan Harun Masiku
Indonesia
Tim Gabungan Salahkan Vendor Terkait Simpang Siur Kedatangan Harun Masiku

Dengan demikian, tak hanya data perlintasan Harun Masiku yang tidak terdata di server SIMKIM.

Mantan Komisioner Komnas HAM Bongkar Kegagalan Jokowi-Ma'ruf Selama 100 Hari Kerja
Indonesia
Mantan Komisioner Komnas HAM Bongkar Kegagalan Jokowi-Ma'ruf Selama 100 Hari Kerja

Natalius menilai pemerintahan Jokowi kebingungan memulai konsep program prioritas kerja periode 2019-2024

Pengamat Duga Amien Rais Sudah Siapkan 'Panggung' Baru Buat Anaknya
Indonesia
Pengamat Duga Amien Rais Sudah Siapkan 'Panggung' Baru Buat Anaknya

Mundurnya Hanafi Rais membuat drama PAN akan terus berlangsung

KPK Sebut Pencegahan Korupsi di Papua Masih di Bawah Rata-Rata Nasional
Indonesia
KPK Sebut Pencegahan Korupsi di Papua Masih di Bawah Rata-Rata Nasional

lembaga antirasuah meminta Pemprov Papua memenuhi dan menjalankan rencana aksi yang tertuang dalam beberapa indikator yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018.

Tiga Anggota Korps Bhayangkara Lolos Seleksi Direktur Penyidikan KPK
Indonesia
Tiga Anggota Korps Bhayangkara Lolos Seleksi Direktur Penyidikan KPK

"Dari 10 kandidat Dirdik, yang lanjut ke tahapan berikutnya yakni 3 orang yaitu Setyo Budiyanto, Nazirwan Adji Wibowo dan Didik Agung Widjanarko," kata Ali Fikri

Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK
Indonesia
Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK

Puan mengklaim DPR sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bersama pemerintah