Ganjar Utamakan Siswa Miskin untuk Isi Sekolah Minim Murid Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Kamis (14/7/2022). ANTARA/Aris Wasita

MerahPutih.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Jawa Tengah mencatat kuota sekolah SMA/SMK di Jateng baru Baru Terisi 99,25 persen.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya akan mengutamakan kekosongan kuota keterisian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah sekolah di Jateng bagi siswa dari keluarga miskin.

Baca Juga

Ganjar Pranowo Ogah Tanggapi Omongan Bambang Pancul

Ia menyebut jumlah lulusan SMP/MTS mencapai 522.295 orang. Untuk daya tampung SMA/SMK Negeri mencapai 217.745 orang. Diketahui, sisa kuota untuk SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah sebanyak 1.638.

"Yang baru diterima 216.107 peserta didik atau 99,25 persen dari daya tampung. Jadi sekolah yang kurang siswa kita bisa isi," ujar Ganjar di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/7).

Baca Juga

Survei Pilpres CiGMark: Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul Tipis dari Prabowo

Ia memastikan akan selektif dalam mengisi kekosongan kursi SMA/SMK yang masih kosong agar diutamakan pada siswa kurang mampu. Warga yang mampu untuk mencari sekolah yang lain dulu

"Maaf, yang tidak mampu kita utamakan dulu. Kalau mereka keluarga miskin kita prioritaskan," papar dia.

Ganjar menambahkan banyak sekolah swasta di Jateng bagus-bagus. Hal itu bisa diisi bagi warga mampu.

"Daya tampung SMA/SMK di Jawa Tengah sedikit, yang tidak diterima bisa masuk sekolah swasta banyak yang bagus," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Sebaran Elektabilitas Ganjar, Anies dan Prabowo di Pulau Jawa Versi Charta Politika

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas Waspada Investasi Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal
Indonesia
Satgas Waspada Investasi Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal

Hngga kini sudah 3.631 perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah diblokir sejak 2018.

Bawaslu Terus Awasi Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Terus Awasi Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta jajarannya untuk mengawasi dengan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Partai NasDem Tanggapi Keberlanjutan Pembangunan IKN dalam Pidato Jokowi
Indonesia
Partai NasDem Tanggapi Keberlanjutan Pembangunan IKN dalam Pidato Jokowi

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, pihaknya mendorong agar pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut.

Susi Air dan Lanud YKU Sampaikan Apresiasi kepada Masyarakat Duma Bantu Evakuasi
Indonesia
Susi Air dan Lanud YKU Sampaikan Apresiasi kepada Masyarakat Duma Bantu Evakuasi

Pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter PC-6/PK-BVM mengalami insiden pada Kamis (23/6), dalam penerbangan dari Timika-Duma dengan membawa enam penumpang di wilaya Duma.

Resmikan SPAM Wae Mese II, Jokowi Harap Infrastruktur Pariwisata Labuan Bajo Makin Terintegrasi
Indonesia
Resmikan SPAM Wae Mese II, Jokowi Harap Infrastruktur Pariwisata Labuan Bajo Makin Terintegrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) Wae Mese II di Kabupaten Manggarai Barat.

KPK akan Usut Aliran Uang Korupsi Bupati PPU ke Partai Demokrat
Indonesia
KPK akan Usut Aliran Uang Korupsi Bupati PPU ke Partai Demokrat

Termasuk mengusut dugaan uang suap Abdul Gafur yang mengalir ke Partai Demokrat.

DPR Harap Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J Berjalan Transparan
Indonesia
DPR Harap Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J Berjalan Transparan

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman berharap rekonstruksi tersebut mengedepankan asas traparansi. Terlebih, kasus kematian Brigadir J mendapat sorotan publik.

Lukas Enembe Kembali Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Lukas Enembe Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

"Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit gimana mau kasih keterangan," kata Stefanus di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jakarta, Senin (26/9).

Pimpinan DPD Minta Penunjukan Pj Kepala Daerah Utamakan Putra Daerah
Indonesia
Pimpinan DPD Minta Penunjukan Pj Kepala Daerah Utamakan Putra Daerah

Kemendagri diharapkan lebih memprioritaskan putra daerah sebagai pejabat (pj) kepala daerah di ratusan daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah definitif hingga 2024 nanti.

Gempa Magnitudo 6.7 Guncang Banten, Pekerja Berhamburan Keluar Kantor
Indonesia