Ganjar: Soal Capres Urusan Megawati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo . (MP/Ismail)

MerahPutih.com- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP akan memberikan sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024.

Hal itu mengacu maraknya relawan yang melakukan deklarasi dukungan terhadap Ganjar maju Capres 2024 setelah unggul dari berbagai lembaga survei.

Baca Juga

Pasang Foto Profil Bareng Ganjar di Medsos, Gibran: Tidak Ada Kaitan Politik

Menanggapi adanya ancaman sanksi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sekaligus kader PDIP ini menegaskan saat ini tidak berfikir untuk urusan politik. Ia mengaku fokus menangani COVID-19.

"Saya dan mas Gibran tugasnya satu, sekarang ngurusin pandemi COVID-19, bukan politik," kata Ganjar usai menjadi pembicara seminar UMKM di Bank Jateng Cabang Solo, Selasa (21/9).

Ganjar menegaskan pandemi beres sekarang mengurusi jualan dan melatih UMKM. Dengan demikian penyelesaian pandemi di Jawa Tengah bisa selesai dengan total.

"Pandemi beres ngurusi dodolan (jualan). Ngelatih mereka, tugasku itu sehingga pandemi selesai total. Urusan lain di luar itu, sudah dijelaskan," katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo . (MP/Ismail)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo . (MP/Ismail)

Ganjar menegaskan soal Capres 2024 sudah ditentukan PDIP, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarnoputri. Ia pun tidak akan melangkahi partai.

Seperti diberitakan sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan PDIP akan memberikan sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024.

Hasto beralasan keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang matang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, tanggung jawab sebagai presiden juga berat.

"Partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner, mengingat urusan presiden dan wakil presiden harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dengan tanggung jawab presiden yang sangat berat untuk perbaikan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ujarnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Deklarasi Dukungan Capres Bagi Ganjar Pranowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Dalami Pemberian Perhiasan dari Stafsus Edhy Prabowo ke Wanita Ini
Indonesia
KPK Dalami Pemberian Perhiasan dari Stafsus Edhy Prabowo ke Wanita Ini

KPK mendalami pemberian perhiasan dan jam tangan mewah dari Andreau Pribadi Misanta untuk wanita pengurus rumah tangga bernama Devi Komalasari.

PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas
Indonesia
PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas

PKB memunculkan wacana untuk menduetkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Pilpres 2024 mendatang.

[HOAKS atau FAKTA] Gubernur Anies Menangis di KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Gubernur Anies Menangis di KPK

Tidak ada pemberitaan yang kredibel bahwa Anies Baswedan ditangkap oleh KPK. Anies sendiri sempat meresmikan pembangunan Kampung Susun Cakung, Jakarta Timur

TNI Kirim 176 Perwira Muda Bantu Tenaga Medis Hadapi COVID-19
Indonesia
TNI Kirim 176 Perwira Muda Bantu Tenaga Medis Hadapi COVID-19

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan 176 tenaga kesehatan tambahan untuk membantu penanganan COVID-19 di Jakarta.

Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri
Indonesia
Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri

Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan

Pandangan Pengamat Soal Debat Kusir Penghapusan Normalisasi Sungai Jakarta
Indonesia
Pandangan Pengamat Soal Debat Kusir Penghapusan Normalisasi Sungai Jakarta

Polemik penghapusan program normalisasi sungai dalam usulan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI harus disudahi.

KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta
Indonesia
KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta

Perhiasan tersebut merupakan barang rampasan dari terpidana Syahrul Rajasampurnajaya yang telah berkekuatan hukum tetap.

[Hoaks atau Fakta]: Aparat Gelar Razia Masker Serentak di Seluruh Daerah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Aparat Gelar Razia Masker Serentak di Seluruh Daerah

Dalam razia tersebut jika tidak memakai masker akan ditindak bayar ditempat sebesar Rp 250 ribu.

TNI Senantiasa Dukung Penegakan Hukum Oleh Polri
Indonesia
TNI Senantiasa Dukung Penegakan Hukum Oleh Polri

Kapolri dan Panglima TNI didampingi Pejabat Utama masing-masing

Ramai Spanduk Anies For Presiden 2024, Wagub Riza Bilang Wujud Demokrasi
Indonesia
Ramai Spanduk Anies For Presiden 2024, Wagub Riza Bilang Wujud Demokrasi

Aksi itu sebagai bentuk demokrasi dan kebebasan berpendapat.