Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merasa satu suara dengan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menaruh perhatian terkait potensi politisasi penyaluran bansos saat pemilu.
“Itu bagian cara kita mengerem (politisasi bansos), saya paham betul segala sesuatu yang seperti ini akan bisa di salahgunakan. Makanya respek pada pak Wapres yang menyampaikan itu harus diproses,” kata Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat (26/1).
Baca Juga:
Wapres Sarankan Bawaslu Selidiki Beras Bansos Berstiker Paslon 02
Ganjar mengaku sudah lama memprediksi pembagian bansos akan menuai kontroversi lantaran kerap dimanfaatkan oleh para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.
“Ya saya kemarin sudah bicara, pasti akan terjadi sesuatu, politisasi dari seluruh fasilitas yang ada, maka kenapa para pejabat mesti paham betul kapan melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, dan kapan berkampanye,” ungkap Ganjar.
Oleh karena itu, duet dari Cawapres Mahfud MD itu sepakat dengan Ma’ruf Amin bahwa penyalahgunaan bansos untuk kampanye harus ditindak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu).
“Kalau Pak Wapres bilang seperti itu, maka penting buat saya untuk ditindaklanjuti (bawaslu), dari semua yang dilaporkan masyarakat sehingga pemilu kita harapkan bisa damai,” tandas Ganjar.
Baca Juga:
Wapres: Pose 2 Jari di Mobil Rombongan Presiden Jokowi Urusan Bawaslu
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin menyatakan Bawaslu seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial (bansos) yang dijadikan sarana kampanye salah satu pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024
"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf, ketika ditanya wartawan di Jakarta, Kamis (25/1), menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.
Dilansir dari Antara, beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram yang terdapat stiker capres-cawapres paslon nomor urut 02 itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). "Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," tandas Kyai Ma'ruf. (*)
Baca Juga:
