Ganjar: Rencana Kenaikan Tiket Candi Borobudur Ditunda Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. ANTARA/Heru Suyitno

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Rumah Dinas Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (7/6).

Dalam kesempatan itu, Ganjar dan Luhut sepakat menunda penerapan rencana kenaikan harga tiket naik ke area stupa di Candi Borobudur.

Baca Juga

Cak Imin Minta Rencana Kenaikan Tarif Masuk Candi Borobudur Dikaji Ulang

"Kita postpone dulu. Tadi Pak Menteri (Luhut Binsar Pandjaitan) sudah menyampaikan, 'Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana'," ucap Ganjar kepada wartawan, Selasa (7/6)

Penundaan kenaikan tiket ke area stupa Candi Borobudur sesuai usulan Ganjar. Menurutnya, diperlukan beberapa langkah sebelum akhirnya diberlakukan kenaikan harga tiket, apalagi banyak masyarakat yang melayangkan protes atas rencana tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Semaramg, Selasa (7/6/2022). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Semaramg, Selasa (7/6/2022). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Penerapan kenaikan harga tiket ke area stupa Candi Borobudur, lanjut dia, perlu dikaji lagi bersama Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur.

"Saya sampaikan kepada beliau, ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, di-postpone dulu, dan memang TWC sama balai sedang komunikasi maka masyarakat tidak perlu resah. Itu penting untuk disampaikan," katanya dilansir Antara

Mantan anggota DPR itu menjelaskan bahwa penataan di kawasan Candi Borobudur memang masih terus dilakukan sehingga harus dicari skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke area stupa candi.

Baca Juga

Luhut Sebut Kenaikan Tiket Candi Borobudur Jadi Rp 750 Ribu Belum Final

Baik dengan pembatasan kuota maupun dengan instrumen lain seperti salah satunya penentuan harga tiket naik area stupa Candi Borobudur.

Sebelumnya, Ganjar sudah memberikan penjelasan terkait dengan rencana yang beredar tersebut yakni rencana harga tiket Rp 750 ribu itu khusus untuk wisatawan lokal yang hendak naik ke bangunan atau area stupa Candi Borobudur, sedangkan tiket masuk Candi Borobudur untuk wisatawan lokal dewasa sebesar Rp 50 ribu.

Wisatawan yang membayar tiket masuk Rp 50 ribu hanya sampai di pelataran Candi Borobudur atau tidak dapat naik ke area stupa Candi Borobudur.

Hingga saat ini wisatawan memang belum diizinkan pengelola naik ke area stupa Candi Borobudur dan hanya diperbolehkan sampai kawasan pelataran candi.

"Masuk ke kawasan dan naik ke candi. Dua hal ini perlu disampaikan ke publik agar bisa tahu kenapa ada pembatasan orang naik ke candi," kata Ganjar beberapa waktu lalu. (*)

Baca Juga

Kenaikan Tarif Candi Borobudur Dinilai Bertentangan dengan Upaya Pemulihan Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden PKS Ungkap 3 Alasan Ajukan Uji Materi PT 20 Persen ke MK
Indonesia
Presiden PKS Ungkap 3 Alasan Ajukan Uji Materi PT 20 Persen ke MK

Menurut Syaikhu, ada tiga alasan PKS mengajukan uji materi Presidential Threshold 20 persen ke MK

Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI
Indonesia
Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI

Terkait dana hibah itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani buka suara. Ia menegaskan, anggaran itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk keperluan para pengajar di tingkat PAUD.

Menag Minta Kanwil Awasi PTM di Daerah Level 2
Indonesia
Menag Minta Kanwil Awasi PTM di Daerah Level 2

Daerah dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dapat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

[Hoaks atau Fakta]: Indonesia Dilanda Gelombang Panas dengan Suhu Sampai 40 Celsius
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Indonesia Dilanda Gelombang Panas dengan Suhu Sampai 40 Celsius

Dehidrasi terus berlanjut disertai dengan paparan panas terus menerus akan menyebabkan heat stroke yang akan menyebabkan kematian, namun tidak membuat pembuluh darah pecah.

Kedepankan Restorative Justice, 1.052 Polsek Tak Lagi Lakukan Penyidikan
Indonesia
Kedepankan Restorative Justice, 1.052 Polsek Tak Lagi Lakukan Penyidikan

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara dengan Restorative Justice. "Jumlah ini meningkat 28,3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus," kata Agus dalam kegiatan Talkshow bertajuk 'Restorative Justice Harapan Baru Pencarian Keadilan', Selasa (19/4). Agus memaparkan, terkait pendekatan Restorative Justice yang diterapkan oleh Polri saat ini, sebanyak 1.052 Polsek di 343 Polres sudah tidak lagi melakukan proses penyidikan.

Profil Tjahjo Kumolo, Mantan Aktivis dan Politikus yang Terpilih jadi Menteri
Indonesia
Profil Tjahjo Kumolo, Mantan Aktivis dan Politikus yang Terpilih jadi Menteri

Politikus PDI Perjuangan itu mengembuskan napas terakhirnya di RS Abdi Waluyo, Jakarta. Ia wafat di usia 64 tahun.

Setahun Lebih Dikandangkan, KA Uap Jaladara Solo Kembali Beroperasi
Indonesia
Setahun Lebih Dikandangkan, KA Uap Jaladara Solo Kembali Beroperasi

Pada hari pertama beroperasi kereta uap Jaladara langsung mayani wisatawan dari Surabaya sebanyak 50 orang. Untuk tarif kereta uap Jaladara jalannya paketan per trip Rp 3,5 juta.

3,6 Persen Siswa Terpapar COVID-19, PTM Di Kota Bandung Akan Diteruskan
Indonesia
3,6 Persen Siswa Terpapar COVID-19, PTM Di Kota Bandung Akan Diteruskan

Pihaknya belum memberikan rekomendasi untuk pemberhentian secara keseluruhan. Tapi kalau 5 persen untuk kasus di sekolah otomatis mereka berhenti.

Drone Dilarang Terbang di Sekitar Sirkuit Mandalika
Indonesia
Drone Dilarang Terbang di Sekitar Sirkuit Mandalika

Polisi telah menurunkan paksa lima unit drone menggunakan alat bantu berteknologi bernama anti drone jammers.

 KPK Gelar OTT di Bekasi, Wali Kota Diduga Terciduk
Indonesia
KPK Gelar OTT di Bekasi, Wali Kota Diduga Terciduk

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum sejumlah pihak yang ditangkap tersebut.