Ganjar Ancam Potong Tunjangan ASN Pemprov Jateng yang Nekat Mudik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo blusukan di Pasar Notoharjo atau Klitikan Solo. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah telah resmi melarang mudik Lebaran pada tanggal 6-17 Mei.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jateng.

"Pemerintah sudah jelas melarang mudik. ASN sebagai abdi negara harus mematuhinya," ujar Ganjar, Selasa (20/4).

Ganjar mengatakan bagi ASN yang kedapatan melanggar aturan dengan tetap nekat mudik Lebaran akan diberikan sanksi tegas. Sanksi tersebut berupa pemotongan tunjangan hingga penurunan pangkat dan jabatan.

"Kami akan diberikan sanksi tegas kepada ASN yang nekat melanggar aturan mudik Lebaran," kata dia.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Foto: MP/Ismail

Menurutnya, kategori sanksi diurutkan berupa sanksi berat, sedang dan ringan. Bahkan,ia tidak segan memberikan sanksi penurunan pangkat pada ASN.

"Aturannya sudah jelas mudik dilarang. Tidak ada alasan ASN untuk tidak patuh," tutur dia

Ganjar mengemukakan aturan larangan mudik ini dapat dikecualikan jika ada kepentingan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Dengan putusan mendesak tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan.

"Harus izin kepada kepala dinas. Kalau yang mudik kepala dinas izinnya ke gubernur. Itu harus jadi catatan semua ASN," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SE yang diterbitkan, Tjahjo menyebut perlu membatasi kegiatan bepergian ASN di musim mudik lebaran 6-17 Mei, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban
Indonesia
LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban

Ketua dan para wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyambangi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), di Jakarta, Senin (5/10).

Kemendagri Bantah Lomba Vidio Berhadiah Rp168 Miliar Boroskan Anggaran
Indonesia
Kemendagri Bantah Lomba Vidio Berhadiah Rp168 Miliar Boroskan Anggaran

Hadiah uang tersebut merupakan transfer pusat dari pos Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan bagi daerah-daerah tersebut untuk melengkapi pos penerimaan transfer daerah DID reguler yang sudah berjalan.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Corona Bisa Ubah DNA Manusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Corona Bisa Ubah DNA Manusia

vaksin berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh manusia dapat mengenali virus dan patogen yang berusaha menginfeksi manusia.

Tim FPI Datangi Polda Metro, Ada Apa?
Indonesia
Tim FPI Datangi Polda Metro, Ada Apa?

Dalam perkara ini, polisi menetapkan enam tersangka

Baca Pleidoi, Rizieq Mengaku Bertemu Tito, Wiranto dan BG di Arab Saudi
Indonesia
Baca Pleidoi, Rizieq Mengaku Bertemu Tito, Wiranto dan BG di Arab Saudi

Eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengaku bertemu dengan Tito Karnavian, Wiranto, dan Budi Gunawan saat dirinya masih berada di Arab Saudi.

Strategi Sektor Sumber Daya Energi Hadapi Pandemi COVID-19 Berkepanjangan
Indonesia
Strategi Sektor Sumber Daya Energi Hadapi Pandemi COVID-19 Berkepanjangan

Kementerian ESDM melihat ada gejala penurunan harga komoditas mineral dan batu bara.

Pemprov DKI Bantah Kunjungan Anies ke Daerah karena Stok Beras Menipis
Indonesia
Pemprov DKI Bantah Kunjungan Anies ke Daerah karena Stok Beras Menipis

"Dan suplainya tidak terganggu,” papar Pamrihadi.

13 Calon Penumpang KA di Stasiun Cirebon Positif COVID-19
Indonesia
13 Calon Penumpang KA di Stasiun Cirebon Positif COVID-19

terdapat 13 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dan diisolasi terlebih dahulu di ruangan yang telah disediakan sebelum di serahkan ke Satgas Penanganan COVID-19 Kota Cirebon.

PSI Gulirkan Hak Interpelasi, NasDem DKI: Bukan Anies yang Salah Tapi Rizieq Shihab
Indonesia
PSI Gulirkan Hak Interpelasi, NasDem DKI: Bukan Anies yang Salah Tapi Rizieq Shihab

Menurut dia, yang menjadi persoalan dalam kasus ini ialah Rizieq Shihab yang sudah mengundang kerumunan dengan menggelar kegiatan tersebut.

Penghapusan Hak Politik Eks HTI dan FPI Dinilai Bentuk Langkah Tegas Negara
Indonesia
Penghapusan Hak Politik Eks HTI dan FPI Dinilai Bentuk Langkah Tegas Negara

"Sementara larangan melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol-simbol dan atribut FPI dinyatakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 instansi lembaga negara," tuturnya