Ganja Masuk Komoditas Binaan di 2006, Petani Belum Dilegalkan Ilustrasi Ganja. Foto: Pixabay/rexmedlen).

MerahPutih.com - Ganja telah dimasukkan dalam kelompok tanaman obat sejak tahun 2006 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 Tahun 2006. Namun baru diperbincangkan setelah beberapa periode menteri pertanian berganti.

Kepmentan tersebut mengalami penyempurnaan menjadi Kepmentan 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang diteken Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 3 Februari 2020 lalu.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menyampaikan, Kepmentan 104/2020 memang tetap memasukkan komoditas yang sebelummnya sudah ada di dalam Kepmentan 511 Tahun 2006, ditambah beberapa emerging commodity atau komoditas potensial baru khususnya yang memiliki potensi ekonomi.

Baca Juga:

Ganja Masuk Tanaman Binaan, Kementan Bakal Diskusi Bareng BNN

"Jadi itu sudah sejak 2006, kok baru ribut sekarang. Kenapa keluar Kepmentan 104/2020 terkait komoditas binaan? Karena Kementan mengakomodir komoditas emerging ekspor baru seperti porang dan sarang walet sebagai komoditas binaan," kata Kuntoro dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/8).

Sementara itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura, Tommy Nugraha menyampaikan bahwa setelah Kepmentan 511/2006 terbit, Kementan melakukan pembinaan dengan mengalihkan petani ganja untuk bertanam jenis tanaman produktif lainnya, dan memusnahkan tanaman ganja yang ada saat itu.

"Ganja termasuk kelompok komoditas tanaman obat, ditanam hanya untuk keperluan medis dan secara legal oleh UU Narkotika, itu yang kita jadikan acuan," ungkap Tommy.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan akan merevisi Kepmentan tersebut setelah berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BNN, Kemenkes, LIPI).

aturan ganja
Lampiran Komoditas Tamanan Obat Kementan. (Foto: Antara)

Komitmen Mentan SYL juga dalam hal ini di antaranya memastikan pegawai Kementan bebas narkoba, serta secara aktif melakukan edukasi pengalihan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersama BNN, pada daerah-daerah yang berpotensi menjadi wilayah penanaman ganja secara ilegal.

Kementerian menegaskan, memberikan ijin usaha budidaya pada tanaman sebagaimana dimaksud pada Kepmentan 104/2020, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan. Penyalahgunaan tanaman menurut Tommy menjadi bagian tersendiri dan tentunya ada pengaturannya tersendiri.

"Undang-Undang Hortikultura di Pasal 67 menyebutkan bahwa Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang," tegas Tommy.

Terkait dengan Polemik Publik tanaman Ganja sebagai komoditas tanaman obat pada Kepmentan 104/2020, Kementan sangat terbuka dan dikaji kembali bahkan untuk dilakukan revisi. Walaupun sebagai informasi, sampai saat ini belum dijumpai satu pun petani ganja yang menjadi petani legal, dan menjadi binaan Kementan. (Pon)

Baca Juga:

Ganja Kembali Jadi Komoditas Binaan Tanaman Obat Kementan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wali Kota Jakpus Ancam Sanksi Rizieq Shihab Jika Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Wali Kota Jakpus Ancam Sanksi Rizieq Shihab Jika Langgar Protokol Kesehatan

Pada surat soal Maulid Nabi, disebut ada sanksi jika melanggar protokol kesehatan.

PPATK Belum Proses Permintaan Periksa Keuangan Asabri
Indonesia
PPATK Belum Proses Permintaan Periksa Keuangan Asabri

"Belum-belum (diawasi dan diperiksa PPATK)," tutup Kiagus.

Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19
Indonesia
Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19.

8 Orang Terluka Akibat Ambruknya Proyek Tol Cibitung-Cilincing
Indonesia
8 Orang Terluka Akibat Ambruknya Proyek Tol Cibitung-Cilincing

"Sudah dilaporkan, investigasi dan pengendalian kondisi lapangan harus kita lihat," jelas Danang.

Hentikan 36 Perkara Korupsi, Demokrat: Ada Apa dengan KPK?
Indonesia
Hentikan 36 Perkara Korupsi, Demokrat: Ada Apa dengan KPK?

Yang dilakukan KPK tanpa disertai dengan penjelasan yang utuh akan membingungkan dan menimbulkan spekulasi besar di tengah masyarakat.

Erick Thohir Bagi Trik Aman Terima Barang atau Makanan Saat Pagebluk COVID-19
Indonesia
Erick Thohir Bagi Trik Aman Terima Barang atau Makanan Saat Pagebluk COVID-19

Saat ini banyak masyarakat yang "delivery" makanan saat tidak bisa keluar rumah

Kasus Nurhadi, KPK Periksa Bos PT Delta Beton Roy Tanuwidjaja
Indonesia
Kasus Nurhadi, KPK Periksa Bos PT Delta Beton Roy Tanuwidjaja

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka.

Kapolri dan Jaksa Agung Sudah Lapor LHKPN
Indonesia
Kapolri dan Jaksa Agung Sudah Lapor LHKPN

Para penyelenggara negara dapat mengakses website https://elhkpn.kpk.go.id/

Pagar Gedung DPR Dijaga Polisi Saat Demo Ojol, Biar Enggak Dirobohkan?
Indonesia
Pagar Gedung DPR Dijaga Polisi Saat Demo Ojol, Biar Enggak Dirobohkan?

Aparat juga fokus menjaga pagar-pagar di sekitar DPR

Tekan Angka PHK, Pemerintah Longgarkan Usia di Bawah 45 Tahun Beraktivitas
Indonesia
Tekan Angka PHK, Pemerintah Longgarkan Usia di Bawah 45 Tahun Beraktivitas

Meski demikian, Doni menyatakan hal itu tetap harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat.