Gangguan Listrik Picu Kebakaran di Kawasan Pemukiman Gambir Kebakaran di Kawasan Pemukiman Gambir. (Foto: MP/Joseph Kanugrahan)

MerahPutih.com - Kebakaran melanda permukiman warga yang berada di Jalan Batu, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (24/4) pagi.

Pemadam Kebakaran menerjunkan 130 personel (Damkar) untuk memadamkan api.

Baca Juga:

Petugas Temukan Penyebab Kebakaran Tunjungan Plaza 5 Surabaya

Kebakaran merembet ke ruko yang menyimpan onderdil kendaraan.

"Dugaan penyebab korsleting listrik Hambatan berupa listrik (menyala), akses ke TKP, sumber air jauh, dan bahan mudah terbakar," ujar Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal dalam keterangannya, Minggu (24/4).

Asril menambahakan, warga melihat ledakan listrik di salah satu rumah warga yang pada saat kejadian sedang tidak ada pemiliknya.

"Kemudian menyambar ke rumah kos-kosan yang ada di sebelahnya," sambungnya.

Kondisi Kebakaran di Kawasan Gambir. (Foto: MP/ Joseph Kanugrahan)
Kondisi Kebakaran di Kawasan Gambir. (Foto: MP/ Joseph Kanugrahan)

Menurut Asril, warga sekitar sempat berusaha memadamkan kobaran api.

Namun, saat itu sudah membesar dan gagal diantisipasi.

Hingga kini belum diketahui total kerugian atas kebakaran tersebut.

"Waktu mulai operasi pada pukul 08.05, waktu pendinginan pukul 10.15 WIB. Jumlah rumah terbakar kurang lebih 30 rumah. Korban jiwa sementara nihil," tutur dia. (Knu)

Baca Juga:

Pemkot Bandung Pakai Alat Pemadam Kebakaran Dengan Gesekan Ban Motor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelar Ritual Ketenangan Diri di Laut Selatan, 10 Orang Tewas Tergulung Ombak
Indonesia
Gelar Ritual Ketenangan Diri di Laut Selatan, 10 Orang Tewas Tergulung Ombak

Sebanyak 20 orang terseret ombak Pantai Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Jember.

PDIP Sebut Pembiayaan Formula E Pakai Dana Sponsor Cuma Angan-angan
Indonesia
PDIP Sebut Pembiayaan Formula E Pakai Dana Sponsor Cuma Angan-angan

"Biaya 'akan' dibayarkan oleh sponsor bukanlah fakta, tapi angan-angan," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9).

PPP: Pemilu 2024 Lebih Rasional Digelar Bulan Maret atau April
Indonesia
PPP: Pemilu 2024 Lebih Rasional Digelar Bulan Maret atau April

Fraksi PPP DPR menghargai usulan pemerintah yang meminta pemilu digelar 15 Mei 2024. Namun, PPP mengaku tak sepenuhnya setuju dengan wacana tersebut.

Pertalite Resmi Gantikan Premium Jadi BBM Penugasan
Indonesia
Pertalite Resmi Gantikan Premium Jadi BBM Penugasan

Kementerian ESDM mencatat, porsi konsumsi Pertalite sekitar 79 persen diantara BBM jenis bensin lainnya seperti Pertamax, Turbo, atau Premium.

RUU HPP Dinilai Mampu Hindari Langkah Yang Menggerus Penerimaan Pajak
Indonesia
RUU HPP Dinilai Mampu Hindari Langkah Yang Menggerus Penerimaan Pajak

Indonesia, kata Sri, banyak menghadapi dan melakukan perubahan dari sisi kebijakan, termasuk legislasi atau peraturan perundang-undangan semenjak adanya COVID-19.

Besok Jenderal Andika Perkasa Mulai Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan
Indonesia
Besok Jenderal Andika Perkasa Mulai Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan

Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI

Panggil UMKM Makanan dan Minuman ke Kantor, Polisi Bantah Lakukan Pemeriksaan
Indonesia
Panggil UMKM Makanan dan Minuman ke Kantor, Polisi Bantah Lakukan Pemeriksaan

Kegiatan edukasi tersebut dalam upaya mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terlebih saat pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM.

Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Lapisan Masyarakat
Indonesia
Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Lapisan Masyarakat

LaNyalla menilai keadilan sosial sulit terwujud oleh karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Indonesia
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Dalam perkara ini, Azis Syamsuddin didakwa menyuap eks penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju

Dinilai Berpotensi Picu Masalah, Pemekaran Provinsi Baru di Papua Menuai Penolakan
Indonesia
Dinilai Berpotensi Picu Masalah, Pemekaran Provinsi Baru di Papua Menuai Penolakan

Koalisi yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil menyayangkan persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas rancangan undang-undang pembentukan tiga provinsi baru di Papua.