Gangguan Ginjal Akut pada Anak Bukan karena COVID-19 Ilustrasi--Ginjal. (ANTARA/Sutterstock)

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menerima laporan peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal/acute kidney injury (AKI) yang menyerang anak-anak.

Peningkatan kasus ini berbeda dengan yang sebelumnya, dan penyebabnya masih dalam penelusuran dan penelitian.

Jumlah kasus yang dilaporkan hingga 18 Oktober 2022 sebanyak 206 dari 20 provinsi dengan angka kematian sebanyak 99 anak. Di mana angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65 persen.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ada bukti hubungan kejadian AKI dengan vaksin COVID-19 maupun infeksi COVID-19.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Harian Bertambah 2.390 pada Rabu (19/10)

"Karena gangguan AKI pada umumnya menyerang anak usia kurang dari 6 tahun, sementara program vaksinasi belum menyasar anak usia 1-5 tahun," kata Juru Bicara Kemenkes Syahril kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/10).

Kemenkes bersama BPOM, ahli epidemiologi, IDAI, Farmakolog dan Puslabfor Polri melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, sementara ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan AKI.

Saat ini, Kemenkes dan BPOM masih terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor risiko lainnya.

Untuk meningkatkan kewaspadaan dan dalam rangka pencegahan, Kemenkes sudah meminta tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/sirup, sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas.

Kemenkes juga meminta seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk cair/sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas.

Kemenkes mengimbau masyarakat untuk pengobatan anak, sementara waktu tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair/sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

"Sebagai alternatif dapat menggunakan bentuk sediaan lain seperti tablet, kapsul, suppositoria (anal), atau lainnya," jelas Syahril.

Baca Juga:

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali di Atas 2 Ribu Per Hari

Ia menuturkan, perlunya kewaspadaan orang tua yang memiliki anak balita dengan gejala penurunan jumlah air seni dan frekuensi buang air kecil dengan atau tanpa demam, diare, batuk pilek, mual dan muntah untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat.

"Keluarga pasien diminta membawa atau menginformasikan obat yang dikonsumsi sebelumnya, dan menyampaikan riwayat penggunaan obat kepada tenaga kesehatan," ungkap Syahril.

Sebagai langkah awal untuk menurunkan fatalitas AKI, Kemenkes melalui RSCM telah membeli antidotum yang didatangkan langsung dari luar negeri.

Kemenkes sudah menerbitkan Keputusan Dirjen Yankes tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis AKI pada anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan dan fasyankes.

"Kami juga mengeluarkan surat edaran kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus AKI yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, fasyankes, dan organisasi profesi," tutup Syahril. (Knu)

Baca Juga:

Dinkes DKI Stop Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Beberkan Nama-nama Capres Favorit, Ada Anies hingga Khofifah
Indonesia
PAN Beberkan Nama-nama Capres Favorit, Ada Anies hingga Khofifah

"Ada namanya Ketum Bang Zulkifli Hasan nomor satu, ketum PAN, yang kedua ada Pak Erick Thohir, ada Ganjar (Ganjar Pranowo), ada Anies (Anies Baswedan), ada Ridwan Kamil, ada Khofifah (Khofifah Indar Parawansa), itu yang favorit-favorit itu," katanya

Ketua KNPB Timika Ditangkap
Indonesia
Ketua KNPB Timika Ditangkap

Penangkapan terhadap dua anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua berlanjut ke terduga lain terkait pasokan senjata ke kelompok tersebut.

Partai Rakyat Adil Makmur Layangkan Gugatan
Indonesia
Partai Rakyat Adil Makmur Layangkan Gugatan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melayangkan gugatan atas sengketa verifikasi partai politik ke Badan Pengawas Pemilu.

Ketua DPD Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental
Indonesia
Ketua DPD Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika kepada jajaran civitas akademika Universitas Islam Jember.

Polres Bantul Korek Keterangan Tiga Saksi Kecelakaan Bus di Imogiri
Indonesia
Polres Bantul Korek Keterangan Tiga Saksi Kecelakaan Bus di Imogiri

Polres Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memeriksa tiga orang saksi terkait kecelakaan bus pariwisata asal Sukoharjo di Imogiri.

UU TPKS Berlaku, Momentum Polri Kembangkan Direktorat PPA
Indonesia
UU TPKS Berlaku, Momentum Polri Kembangkan Direktorat PPA

Bareskrim Mabes Polri bakal memperbanyak direktorat di kesatuannya. Langkah ini dilakukan setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan menjadi Undang-Undang.

Kehadiran Saksi Pelapor Bharada E Dalam Proses Rekonstruksi Tergantung LPSK
Indonesia
Kehadiran Saksi Pelapor Bharada E Dalam Proses Rekonstruksi Tergantung LPSK

Bareskrim Polri tengah tengah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apakah akan dihadirkan langsung di TKP atau menggunakan peran pengganti.

Embargo Minyak Rusia Diklaim Segara Diterapkan
Dunia
Embargo Minyak Rusia Diklaim Segara Diterapkan

Uni Eropa telah menawarkan hingga 2 miliar euro (2,14 miliar dolar AS) kepada negara-negara tengah dan timur yang kekurangan pasokan energi.

Kapolri Bakal Pecat Kombes Yang Terlibat Narkoba
Indonesia
Kapolri Bakal Pecat Kombes Yang Terlibat Narkoba

Anggota Baharkam Polri, Kombes YBK ditangkap Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dia dipastikan akan mendapat penindakan tegas.

Kejagung Periksa Eks Pejabat Kemenko Perekonomian Terkait Korupsi PT Surveyor
Indonesia
Kejagung Periksa Eks Pejabat Kemenko Perekonomian Terkait Korupsi PT Surveyor

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyampaikan, eks petinggi Kemenko Perekonomian yang diperiksa sebagai saksi berinisial EPI.