Gali Kasus Dugaan Korupsi Mesin Giling Tebu, KPK Periksa EVP PTPN Holding Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/HO/Humas KPK)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan "six roll mill" atau mesin penggilingan tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI Tahun 2015-2016.

Dua saksi, yakni mantan Direktur SDM dan Umum PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Muhammad Cholidi dan Executive Vice President (EVP) PTPN Holding Aris Toharisman. Keduanya dipanggil untuk tersangka mantan Direktur Produksi PT PTPN XI Budi Adi Prabowo (BAP).

Baca Juga:

KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Milik PTPN XI

"Hari ini, bertempat di Gedung KPK Merah Putih, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka BAP dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/11).

KPK pada Kamis (25/11), telah mengumumkan Budi bersama Arif Hendrawan (AH) selaku Direktur PT Wahyu Daya Mandiri (WDM) sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Budi selaku Direktur PTPN XI 2015-2016 yang telah mengenal baik tersangka Arif selaku Direktur PT WDM melakukan beberapa kali pertemuan pada 2015, di antaranya menyepakati pelaksana pemasangan mesin giling di PG Djatiroto adalah tersangka Arif walaupun proses lelang belum dimulai sama sekali.

Baca Juga:

Terbongkar KPK, Dugaan Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Disebut Tak Mengagetkan

Tersangka Arif diduga menyiapkan perusahaan lain agar seolah-olah turut sebagai peserta lelang.

Selain itu, tersangka Arif juga aktif dalam proses penyusunan spesifikasi teknis harga barang yang dijadikan sebagai acuan awal dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp78 miliar, termasuk data-data kelengkapan untuk lelang pengadaan 1 lot "six roll mill" di PG Djatiroto.

Adapun nilai kontrak yang telah disusun atas dasar kesepakatan tersangka Budi dan tersangka Arif senilai Rp79 miliar.

Saat proses lelang dilakukan, diduga terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur untuk memenangkan PT WDM di antaranya terkait waktu penyerahan barang yang dimajukan tanggalnya pada saat "aanwijzing" karena PT WDM sudah terlebih dahulu menyiapkan komponen barangnya.

Baca Juga:

Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan

KPK menduga saat proses lelang masih berlangsung, ada pemberian satu unit mobil oleh tersangka Arif kepada tersangka Budi.

Terkait proses pembayaran diduga ada kelebihan nilai pembayaran yang diterima oleh PT WDM yang disetujui oleh tersangka Budi. KPK menduga kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek pengadaan tersebut sekitar Rp15 miliar dari nilai kontrak Rp 79 miliar.

Atas perbuatannya, tersangka Budi dan Arif disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman Selama Libur Lebaran
Indonesia
Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman Selama Libur Lebaran

PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) di seluruh wilayah Nusantara selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 H tercukupi dan aman.

Pakar Hukum Nilai Pernyataan Joseph Paul Zhang Sudah Masuk Pasal Penistaan Agama
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Pernyataan Joseph Paul Zhang Sudah Masuk Pasal Penistaan Agama

Hukum harus tetap berlaku meski nantinya yang bersangkutan meminta maaf

Terungkap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai Terkait Perkara di KPK
Indonesia
Terungkap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai Terkait Perkara di KPK

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju mengungkap komunikasi antara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dengan.

Puluhan Warga Karanganyar Keracunan Takjil, Satu Meninggal Dunia
Indonesia
Puluhan Warga Karanganyar Keracunan Takjil, Satu Meninggal Dunia

Data sementara ada 29 warga RT 02 yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas setempat karena mengalami gejala mual, muntah dan diare. Sedangkan data sementara warga RT 03 ada sekitar 30 orang.

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Jokowi Diperingatkan Duterte karena Kartel Narkoba Lolos
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Jokowi Diperingatkan Duterte karena Kartel Narkoba Lolos

Beredar di media sosial Facebook, sebuah narasi berisi peringatan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kepada Presiden Joko Widodo terkait ancaman kartel narkoba internasional.

Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Cuti Bersama Tahun 2022
Indonesia
Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Cuti Bersama Tahun 2022

Menurut Muhadjir sejumlah aspek pertimbangan dalam penetapan hari libur nasional dan cuti bersama itu tetap memperhatikan sisi pariwisata dan ekonomi

[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Pepaya sebagai Buah Paling Bergizi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Pepaya sebagai Buah Paling Bergizi

Beredar unggahan di Facebook yang menarasikan bahwa WHO menyatakan pepaya sebagai buah paling bergizi tinggi.

Satgas COVID-19 Terapkan Sistem Bubble untuk Peserta PON XX Papua
Indonesia
Satgas COVID-19 Terapkan Sistem Bubble untuk Peserta PON XX Papua

Satgas Penanganan COVID-19 memperkenalkan sistem bubble untuk menghindari penularan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua.

Pengacara Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Asabri Minta Kejagung Tidak Beropini
Indonesia
Pengacara Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Asabri Minta Kejagung Tidak Beropini

Kresna meminta Kejagung tidak membuat opini dan fitnah. Terutama dalam penelusuran akun investasi bitcoin yang mudah dilakukan apalagi atas permintaan penegak hukum.

Wagub DKI Tunggu Keputusan Pusat Soal Level PPKM
Indonesia
Wagub DKI Tunggu Keputusan Pusat Soal Level PPKM

Pemprov DKI Jakarta bakal mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat ihwal nasib kebijakan PPKM.