Gaji TGUPP Hanya Dipotong 25 Persen, PDIP: Anies Diskriminatif Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. (ANTARA/HO-Balai Kota Jakarta)

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kritik kebijakan pemprov yang hanya memotong penghasilan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 25 persen dalam pemulihan Jakarta di tengah pandemi COVID-19.

Sedangkan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemda DKI menerima potongan tunjangan 50 persen.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyampaikan bahwa anggaran gaji TGUPP di dalam APBD 2020 cukup tinggi sebesar Rp19,88 miliar. Kemudian di APBD-P 2020 diubah menjadi Rp14,51 miliar.

Baca Juga:

Gaji Anggota DPR dari Gerindra Bakal Dipotong untuk Bantu Korban Bencana Alam

"Realisasi anggaran gaji TGUPP tahun 2020 Rp14,48 miliar. Artinya, gaji TGUPP tidak dipotong 50 persen seperti yang diberlakukan kepada para PNS," ucap Gembong di Jakarta.

Melalui Pergub Nomor 49 Tahun 2020, lanjut Gembong, Gubernur Anies Baswedan mengambil kebijakan untuk memotong tunjangan PNS sebesar 25 persen sejak bulan April hingga Desember 2020.

Sebesar 50 persen tunjangan dibayarkan tahun 2020, sedangkan sisa 25 persen dibayarkan tahun 2021.

Gembong Warsono. (Foto: Facebook/Gembong Warsono)
Gembong Warsono. (Foto: Facebook/Gembong Warsono)

Lanjut Gembong, pihaknya menerima informasi kalau di dalam draf Pergub 49/2020, TGUPP termasuk yang akan kena pemotongan gaji 50 persen.

Namun, entah bagaimana ceritanya TGUPP dihapus dari Pergub tersebut dan tidak kena pemotongan 50 persen.

“Ini adalah cerminan dari kebijakan yang diskriminatif, oportunis, dan egois dari Gubernur Anies," sesal Gembong.

Baca Juga:

Bantu Korban Bencana, PKS Instruksikan Anggota Dewan Potong Gaji

Mirisnya, ucap Gembong, para PNS dan keluarganya harus hidup dengan penghasilan 50 persen, tapi gaji anggota TGUPP hanya disunat 25 persen.

"Ini jelas tidak adil," tutup anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19 Mewanti-wanti Gelombang Kedua COVID-19
Indonesia
Satgas COVID-19 Mewanti-wanti Gelombang Kedua COVID-19

Doni meminta agar seluruh daerah mengantisipasi lonjakan mobilitas warga dalam jumlah besar

MK Tolak Uji Formil UU KPK Baru
Indonesia
MK Tolak Uji Formil UU KPK Baru

Hakim MK Wahiduddin Abas mengajukan disenting opinion. Dalam pendapatnya, Wahiduddin melihat pembahasan UU KPK ini relatif singkat. Selain itu, ada ketidaksinkornan naskah akademik

Pemprov DKI Tentukan Lokasi Jalur Pembangunan MRT Fase 2 Kota-Ancol Barat
Indonesia
Pemprov DKI Tentukan Lokasi Jalur Pembangunan MRT Fase 2 Kota-Ancol Barat

Selain itu, pembangunan MRT fase 2 ini turut menstimulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi

Apresiasi Tim Gabungan Evakuasi Korban Sriwijaya Air, Jokowi: Tinggal Menunggu 'VCR'-nya
Indonesia
Wali Kota Medan Luncurkan Uji KIR Nontunai untuk Hindari Pungli
Indonesia
Wali Kota Medan Luncurkan Uji KIR Nontunai untuk Hindari Pungli

Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan pembayaran biaya Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR nontunai melalui layanan E- Money, QRIS dan Qren untuk menghindari pungutan liar (pungli).

KPU Bantul Libatkan Difabel pada Proses Lipat dan Sortir Surat Suara
Indonesia
KPU Bantul Libatkan Difabel pada Proses Lipat dan Sortir Surat Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan kegiatan sortir dan lipat surat suara.

[HOAKS atau FAKTA]: Obat Dexamethasone Lebih Murah dari Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Obat Dexamethasone Lebih Murah dari Vaksin COVID-19

WHO sebagai otoritas kesehatan dunia menyebutkan, obat dexamethasone tidak boleh dikonsumsi untuk mencegah atau mengobati gejala ringan COVID-19

Rizieq Shihab: Munarman Tolak Segala Bentuk Terorisme
Indonesia
Rizieq Shihab: Munarman Tolak Segala Bentuk Terorisme

40 orang kuasa hukum akan mendampingi Munarman

Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu
Indonesia
Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu

BLT Rp300 ribu itu akan dialokasikan ke warga yang terdampak COVID-19

Bersama AHY Hingga Cak Imin, Erick Thohir Berpeluang Maju di 2024 Lewat Poros Ketiga
Indonesia
Bersama AHY Hingga Cak Imin, Erick Thohir Berpeluang Maju di 2024 Lewat Poros Ketiga

Partai-partai yang kemungkinan mengusung nama-nama itu adalah Partai NasDem, PKS dan PAN